Jenewa, Swiss, 8 Juni 2026 — Memasuki hari ke-8 pelaksanaan International Labour Conference (ILC) Session 114 di Jenewa, Swiss, seluruh delegasi tripartit Indonesia yang terdiri dari unsur pekerja, pemerintah, dan pengusaha tampil kompak mengenakan batik khas Indonesia sebagai simbol identitas nasional dan semangat kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan ketenagakerjaan Indonesia di tingkat global.
Bertempat di Gedung Tempus, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jenewa, sidang pleno berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 16.00 waktu setempat. Seluruh delegasi Indonesia menghadiri dan mendengarkan penyampaian pernyataan resmi dari para Ketua Delegasi Tripartit Indonesia, yaitu Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli selaku Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia, Johanes Dartha Pakpahan selaku Ketua Delegasi Pekerja Indonesia, dan Bob Azam selaku Ketua Delegasi Pengusaha Indonesia.
Kehadiran seluruh unsur tripartit Indonesia dalam sidang pleno tersebut menjadi bukti kuatnya komitmen Indonesia dalam memperjuangkan pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global.
Pidato Menteri Ketenagakerjaan RI: AI untuk Memperkuat Manusia dan Menciptakan Pekerjaan Layak
Dalam pidatonya yang inspiratif dan penuh komitmen terhadap kemajuan dunia kerja, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menegaskan bahwa Indonesia memandang perkembangan Artificial Intelligence (AI) sebagai “Augmented Intelligence”, yaitu teknologi yang berfungsi memperkuat kapasitas manusia, bukan menggantikan manusia.
Menaker menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, kualitas pekerjaan, dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan keterampilan tenaga kerja melalui berbagai program strategis, termasuk pemagangan nasional, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penciptaan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.
Selain itu, Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam mengembangkan kebijakan yang melindungi pekerja di sektor platform ekonomi digital, dengan tetap mengedepankan dialog sosial tripartit sebagai instrumen utama dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Dalam pidatonya, Menaker turut menyoroti berbagai program prioritas pemerintah, termasuk penguatan sistem pemagangan dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Terkait isu kemanusiaan global, Menteri Yassierli menyampaikan dukungan Indonesia terhadap program tanggap darurat ILO bagi pekerja Palestina yang terdampak konflik. Indonesia menegaskan pentingnya solidaritas internasional dalam memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dalam situasi krisis dan konflik bersenjata.
Pidato tersebut mendapat apresiasi dari berbagai delegasi karena menunjukkan arah kebijakan Indonesia yang progresif, berorientasi pada pembangunan manusia, serta menempatkan dialog sosial sebagai fondasi utama dalam menghadapi perubahan dunia kerja.
Delegasi Pekerja Indonesia: Masa Depan Kerja Harus Diputuskan Bersama Pekerja
Sementara itu, Johanes Dartha Pakpahan, Ketua Delegasi Pekerja Indonesia, menyampaikan pidato yang menegaskan pentingnya menjaga prinsip-prinsip dasar ILO dalam menghadapi transformasi dunia kerja.
Menurut Dartha Pakpahan, masa depan dunia kerja tidak boleh ditentukan hanya oleh kekuatan pasar dan perkembangan teknologi semata, melainkan harus dibangun melalui dialog sosial, penghormatan terhadap standar ketenagakerjaan internasional, serta perlindungan terhadap martabat manusia.
Dalam menyikapi perkembangan AI, delegasi pekerja Indonesia menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Namun demikian, pekerja menolak penggunaan AI yang berpotensi menghilangkan suara pekerja, memicu pemutusan hubungan kerja tanpa transisi yang adil, maupun melahirkan diskriminasi berbasis algoritma.
“Algoritma boleh membantu, tetapi manusia harus tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab,” tegas Dartha Pakpahan.
Delegasi pekerja Indonesia juga meminta pemerintah untuk terus memperkuat regulasi perlindungan bagi pekerja platform digital agar transformasi teknologi berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja.
Dalam isu internasional, Dartha Pakpahan menyampaikan solidaritas kepada pekerja Palestina dan mendorong ILO untuk memperkuat perlindungan hak pekerja, pelatihan keterampilan, serta bantuan sosial darurat bagi masyarakat yang terdampak konflik.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program-program ILO harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan oleh kelompok pekerja rentan, seperti pekerja migran, pekerja informal, pekerja platform digital, dan pekerja yang terdampak transformasi teknologi.
Menutup pidatonya, Dartha Pakpahan menyampaikan pesan yang mendapat perhatian luas dari peserta konferensi:
“Jangan biarkan masa depan kerja diputuskan tanpa pekerja. Jangan biarkan pekerja Palestina sendirian. Jangan biarkan ILO melenceng dari keadilan sosial.”
Salah seorang delegasi pekerja asal Provinsi Banten, H. Dewa Sukma Kelana, S.H., M.Kn, menyampaikan dukungannya terhadap berbagai komitmen yang disampaikan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Delegasi Pekerja Indonesia dalam sidang pleno tersebut. Menurutnya, berbagai gagasan yang disampaikan mengenai penguatan keterampilan tenaga kerja, perlindungan pekerja platform digital, pemanfaatan AI yang berpusat pada manusia, serta solidaritas internasional terhadap pekerja Palestina merupakan agenda penting yang harus terus diperjuangkan bersama.
Dewa Sukma Kelana yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD KSPSI Provinsi Banten, Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Banten, serta dosen di Universitas Pamulang Kampus Serang, menegaskan bahwa hasil-hasil perjuangan dan berbagai rekomendasi yang lahir dari forum ILC tidak boleh berhenti sebagai wacana di tingkat internasional.
“Apa yang diperjuangkan delegasi Indonesia di forum ILO harus terus dikawal implementasinya agar dapat diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pekerja Indonesia. Perjuangan di Jenewa harus dapat dirasakan hasilnya oleh para pekerja di tanah air,” ujar Dewa Sukma Kelana.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam memastikan setiap komitmen internasional yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperkuat hubungan industrial, dan mewujudkan pekerjaan layak bagi seluruh pekerja Indonesia.
Dengan semangat “Merah Putih di Dada, Indonesia di Hati,” delegasi tripartit Indonesia terus menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong terwujudnya pekerjaan layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia serta masyarakat dunia.(obn)
