JAKARTA – Koalisi buruh melayangkan peringatan keras kepada seluruh partai politik (parpol) yang memiliki perwakilan di DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Koalisi tersebut mengancam akan membeberkan kepada publik nama-nama partai politik yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan pekerja dalam proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Peringatan itu disampaikan sebagai bentuk tekanan politik agar seluruh fraksi di DPR RI serius mengawal pembentukan regulasi ketenagakerjaan yang dinilai mampu memberikan perlindungan lebih kuat kepada buruh.
Koalisi buruh menilai pembahasan RUU Ketenagakerjaan tidak boleh hanya menjadi agenda politik dan legislasi semata. Menurut mereka, substansi aturan harus benar-benar menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pekerja, mulai dari upah, status hubungan kerja, outsourcing, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlindungan dan kesejahteraan buruh.
Mereka juga mengingatkan bahwa sikap masing-masing partai politik dalam pembahasan RUU tersebut akan menjadi perhatian publik, khususnya kalangan pekerja dan serikat buruh di berbagai daerah.
Jika terdapat partai politik yang dianggap tidak serius memperjuangkan kepentingan buruh, koalisi menyatakan tidak akan segan mengungkapkannya secara terbuka kepada masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa kelompok buruh akan menjadikan proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan sebagai salah satu ukuran dalam menilai keberpihakan politik partai-partai di parlemen.
Koalisi buruh berharap DPR RI bersama pemerintah dapat membuka ruang pembahasan yang transparan dan substantif sehingga RUU Ketenagakerjaan nantinya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
(Sumber : suara.com)
