JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pekerja sektor swasta dengan penghasilan Rp4 juta hingga Rp6 juta per bulan menjadi kelompok masyarakat yang paling banyak memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun BPS, profil penerima manfaat pembiayaan perumahan bersubsidi didominasi oleh pekerja swasta.
“Yang paling banyak mengakses kredit subsidi rumah melalui FLPP adalah pegawai swasta,” ujar Amalia dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, Kamis (13/8/2026).
Menurut Amalia, fasilitas pembiayaan rumah bersubsidi tersebut paling optimal dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pendapatan antara Rp4 juta hingga Rp6 juta per bulan.
“Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini paling banyak dinikmati oleh atau dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kelompok pendapatan antara Rp4 juta sampai dengan Rp6 juta,” katanya.
Fenomena tersebut, lanjut Amalia, terlihat hampir merata di berbagai wilayah yang masuk dalam pembagian zona kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ia menilai kelompok pekerja dengan penghasilan tersebut memiliki antusiasme yang tinggi untuk memperoleh hunian milik sendiri melalui skema pembiayaan bersubsidi.
“Artinya, yang memang sangat menikmati dan ingin mendapatkan akses perumahan ini ada di kelompok pendapatan yang Rp4 juta sampai Rp6 juta tersebut,” tutur Amalia.
Di sisi lain, BPS mencatat adanya peningkatan pemanfaatan FLPP oleh kelompok masyarakat berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp10 juta. Tren tersebut mulai terlihat sejak semester II 2025 dan berlanjut hingga semester I 2026.
Sementara itu, masyarakat dengan pendapatan di atas Rp14 juta tercatat tidak memanfaatkan fasilitas tersebut karena sudah berada di luar batas atau threshold yang ditetapkan bagi kelompok MBR.
Secara akumulatif, realisasi program FLPP pada semester I 2026 telah mencapai 91.531 unit rumah. Capaian tersebut melanjutkan penyaluran sepanjang 2025 yang mencapai 278.868 unit rumah bersubsidi.
Dari sisi wilayah, Pulau Jawa dan Sulawesi menjadi kawasan dengan tingkat pemanfaatan FLPP terbesar. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, disusul Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
“Perkembangan FLPP berdasarkan provinsi memang paling banyak ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu Sulawesi Selatan. Ini provinsi yang paling banyak penduduknya memanfaatkan FLPP,” jelas Amalia.
Data tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap kepemilikan rumah melalui skema subsidi masih sangat dibutuhkan oleh pekerja berpenghasilan menengah bawah, khususnya pekerja swasta dengan pendapatan Rp4 juta hingga Rp6 juta per bulan.
(Sumber : CNN indonesia)
