JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, mengajak gerakan buruh mengambil peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendukung upaya pemulihan lingkungan hidup di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan Jumhur saat membuka Kongres II Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) di Kantor Pusat SBNI, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2026).
Menurut Jumhur, perjuangan buruh tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga kualitas lingkungan hidup. Ia menilai kawasan industri harus menjadi ruang yang sehat, hijau, dan bebas dari pencemaran.
“Saya melihat ada korelasi yang sangat kuat antara gerakan buruh dan agenda pelestarian lingkungan. Kawasan industri harus menjadi kawasan hijau dan seluruh perusahaan wajib mematuhi ketentuan lingkungan agar tidak lagi menimbulkan pencemaran udara maupun limbah,” ujar Jumhur.
Ia menjelaskan, pemerintah terus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi buruh. Sinergi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus melahirkan solusi yang efektif.
Jumhur juga menyoroti pentingnya penerapan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L) di setiap tempat kerja. Menurutnya, lingkungan kerja yang aman dan sehat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas hidup para pekerja.
“Kita sering mengabaikan K3L. Padahal lingkungan kerja yang baik akan menciptakan pekerja yang sehat dan produktif. Kesadaran ini harus dibangun bersama, baik oleh pengusaha maupun para buruh,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Jumhur turut mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung gerakan nasional pemulihan lingkungan yang tengah disiapkan pemerintah. Ia menyebut Indonesia membutuhkan “pertobatan ekologis” sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini.
“Kita semua memiliki tanggung jawab. Ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, ada perusahaan yang mencemari lingkungan, bahkan pemerintah pun harus terus memperkuat pengawasan. Karena itu kita ingin membangun gerakan pertobatan ekologis secara nasional yang rencananya akan mulai dicanangkan pada Agustus mendatang,” ujarnya.
Menurut Jumhur, keberhasilan pemulihan lingkungan tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi masyarakat, serikat buruh, dunia usaha, tokoh masyarakat, hingga komunitas lokal dalam satu gerakan nasional yang terintegrasi.
Ia menambahkan, dukungan pendanaan bagi program pemulihan lingkungan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), lembaga filantropi, maupun anggaran pemerintah.
“Tugas kami adalah mengorkestrasi seluruh kekuatan yang ada agar cita-cita Presiden Prabowo mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sehat, bersih, dan indah dapat tercapai,” pungkasnya.
sumber: Hallojakarta.com
