SURABAYA — Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi dengan membawa ratusan armada truk ke Surabaya, Rabu (30/9/2026). Aksi tersebut menjadi yang ketiga kalinya dilakukan GSJT untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi maupun pelaku usaha sektor logistik.
Koordinator GSJT Supriyono mengatakan, sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan massa masih berkaitan dengan kebijakan dan kondisi operasional pengemudi truk di lapangan.
Salah satu yang disoroti adalah penggunaan barcode atau kode batang untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Supriyono, hingga kini masih terdapat pengemudi truk yang barcode-nya diblokir sehingga tidak dapat membeli BBM subsidi.
“Persoalan kami masih tetap sama berkaitan dengan barcode yang diblokir, yang kuotanya hilang, bahkan ada yang diblokir secara permanen,” kata Supriyono.
Selain persoalan barcode BBM, GSJT menyoroti regulasi bagi pengemudi kendaraan towing atau derek. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai klasifikasi kendaraan towing, apakah masuk kategori car carrier atau memiliki klasifikasi tersendiri.
Menurut Supriyono, ketidakjelasan regulasi tersebut berdampak langsung terhadap pengemudi towing, terutama terkait akses terhadap BBM subsidi. Kondisi itu membuat biaya operasional meningkat sementara pendapatan pengemudi relatif terbatas.
“Karena hari ini mereka (pengemudi towing) tidak boleh isi BBM subsidi sehingga pengeluaran mereka lebih banyak, dan upah mereka lebih sedikit yang didapat,” ujarnya.
GSJT juga meminta kejelasan dari Dinas Perhubungan Jawa Timur mengenai spesifikasi serta regulasi kendaraan angkutan barang. Mereka berharap aturan mengenai kendaraan logistik dapat dibuat lebih jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi pengemudi maupun pelaku usaha.
Soroti Santunan Korban KM Virgo Transport 8
Dalam aksi tersebut, GSJT turut membawa persoalan santunan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang diberikan negara melalui PT Jasa Raharja (Persero).
Supriyono mengatakan, terdapat sejumlah anggota aliansi sopir Jawa Timur yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Ia menilai santunan sebesar Rp50 juta bagi korban meninggal dunia perlu mendapat perhatian lebih, terutama untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.
“Harapan kami itu akan ada subsidi ataupun ada semacam beasiswa bagi anak-anak yang ditinggal,” tuturnya.
Kemacetan Ketapang-Bali Jadi Sorotan
Persoalan lain yang disampaikan GSJT adalah kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. GSJT meminta pemerintah dan pemangku kepentingan terkait duduk bersama mencari solusi atas antrean kendaraan yang disebut mencapai sekitar 20 kilometer.
Kemacetan tersebut dinilai menambah beban biaya operasional pengemudi truk. Selama terjebak dalam antrean menuju Pulau Bali, konsumsi solar meningkat di luar perhitungan awal. Pengemudi juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan hidup selama berada dalam antrean.
“Akhirnya menyebabkan kawan-kawan pengemudi truk khususnya itu melakukan pembengkakan biaya, solarnya lebih banyak, dan biaya hidup mereka lebih tinggi,” kata Supriyono.
Dalam aksi kali ini, GSJT memproyeksikan sekitar 600 armada truk dan 800 peserta terlibat. Massa berasal dari 28 kabupaten/kota di Jawa Timur serta sejumlah daerah lain, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jakarta, hingga Sumatra.
Melalui aksi tersebut, GSJT berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret terhadap persoalan yang mereka sampaikan, mulai dari akses BBM subsidi, kepastian regulasi kendaraan angkutan barang dan towing, perhatian terhadap keluarga korban kecelakaan, hingga penanganan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang. (Sumber : bisnis.com)
