JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan belum berencana menggelar aksi demonstrasi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan kalangan buruh masih menahan diri karena pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pekerja dan kelompok berpenghasilan rendah.
“Karena sekali lagi, kami mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang masih berpihak kepada kelas buruh,” kata Said Iqbal usai menyambangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
Iqbal menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi berpotensi menjaga daya beli mayoritas masyarakat, terutama pekerja dari kelompok menengah ke bawah. Meski demikian, ia mengakui kenaikan harga Pertamax tetap akan memberikan dampak bagi sebagian pekerja kelas menengah yang menggunakan BBM nonsubsidi tersebut.
“Kalau dibilang akan berdampak kepada daya beli secara umum, sepanjang kelas menengah bawah, tidak. Namun, ada sebagian kelas menengah yang terdampak karena menggunakan Pertamax. Seberapa besar dampaknya, kami belum bisa memastikan karena belum ada penelitian,” ujarnya.
Meski belum memicu rencana aksi demonstrasi, Iqbal mengingatkan adanya potensi lonjakan konsumsi Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar dengan Pertamax. Karena itu, ia meminta Pertamina dan pemerintah memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak kenaikan harga Pertamax yang mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan paket stimulus telah disiapkan, meski belum dapat diumumkan kepada publik.
“Lagi disiapin. Kalau sudah diputuskan, baru dikasih tahu. Laporin Presiden dulu,” kata Airlangga kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).
Pemerintah berharap kebijakan stimulus tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Sumber: Bisnis.com
