JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung mengonfrontasi pihak Pertamina dan memberi tenggat waktu dua hari untuk duduk bersama perwakilan buruh guna mencari jalan keluar atas ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri, Selasa (23/6/2026).
Langkah itu diambil setelah Dasco menerima laporan mengenai potensi PHK besar-besaran yang membayangi sekitar 55.000 buruh akibat persoalan pasokan dan penyesuaian harga gas industri. Menurut Dasco, ancaman kehilangan pekerjaan dalam jumlah besar itu tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut nasib puluhan ribu keluarga pekerja.
“Dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar. Bagaimana kemudian pabrik-pabrik ini, sekitar 55.000 katanya yang terancam PHK, dan tentunya itu sangat memprihatinkan,” kata Dasco saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta.
Di hadapan peserta Rakernas, Dasco bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, melalui sambungan telepon. Dalam percakapan itu, Dasco meminta penjelasan sekaligus komitmen Pertamina untuk segera mencari solusi atas persoalan gas industri yang disebut telah menekan operasional pabrik-pabrik manufaktur.
Dasco menegaskan, persoalan harga dan pasokan gas industri tak boleh berlarut-larut di meja birokrasi. Ia meminta Pertamina dan pihak terkait segera duduk bersama serikat buruh dalam waktu 48 jam guna merumuskan langkah konkret untuk mencegah gelombang PHK.
Respons cepat Dasco muncul setelah serikat pekerja menyampaikan kekhawatiran bahwa lonjakan beban biaya energi di sektor industri, terutama industri manufaktur seperti keramik dan granit, telah menempatkan ribuan pekerja pada posisi rawan kehilangan pekerjaan. Kondisi ini dinilai mendesak karena jika tak segera diatasi, dampaknya bisa meluas ke sektor ketenagakerjaan dan stabilitas industri nasional.
Sementara itu, pihak Pertamina dalam komunikasi dengan Dasco menyatakan akan berkoordinasi dengan anak usaha dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari skema penyesuaian yang dapat membantu kebutuhan gas industri. Namun, kalangan buruh berharap langkah tersebut tidak berhenti pada janji, melainkan segera diwujudkan dalam keputusan yang mampu menyelamatkan lapangan kerja.
Ancaman PHK terhadap 55.000 buruh ini menjadi sorotan serius di tengah tekanan yang sedang dihadapi industri nasional. DPR pun menegaskan akan ikut mengawal proses penyelesaian agar persoalan energi tidak berujung pada pengorbanan pekerja. @kg_krd
