JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdialog langsung dengan para pimpinan buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk aspirasi buruh dalam penyusunan dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Dialog berlangsung di Sekretariat Bersama KBPBI, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026). Pertemuan menjadi ruang bagi pimpinan serikat pekerja untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan kaum buruh.
Sejumlah pimpinan organisasi buruh hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Presiden KSPN Petrus Karel Sahetapy, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno, Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin, serta Sekjen KSPSI MJH Arif Minardi.
Kapolri mengatakan kehadirannya di Sekretariat KBPBI bertujuan mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi buruh sekaligus memahami perjuangan yang tengah dilakukan oleh organisasi pekerja.
“Saya sangat paham bahwa teman-teman buruh mewakili seluruh tenaga kerja yang ada, memperjuangkan ini dengan sungguh-sungguh,” kata Sigit seusai pertemuan.
Menurut Sigit, dengan waktu pembahasan yang terbatas, perjuangan aspirasi buruh perlu dikawal melalui jalur diplomasi dan dialog agar dapat menghasilkan solusi yang dapat diterima berbagai pihak.
“Oleh karena waktunya pendek, tadi kami sampaikan bahwa kawal ini dengan baik dengan cara-cara diplomasi, dengan cara-cara dialog,” ujarnya.
Sigit juga menyatakan kesediaannya menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin perjuangan buruh kepada pihak terkait. Ia berharap berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat segera dibahas dan diselesaikan bersama tim yang ada di DPR RI.
Ia menekankan pentingnya menghasilkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan.
“Sehingga menjadi satu kesepakatan yang bentuknya adalah revisi undang-undang yang kemudian isinya tentunya terjadi keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, dan bagaimana peran dari para pengawas untuk menjaga agar keseimbangan ini bisa tetap terjaga,” jelasnya.
Kapolri berharap proses pembahasan persoalan ketenagakerjaan ke depan dapat dilakukan melalui mekanisme dialog sehingga konflik hubungan industrial dapat diminimalkan.
Menurutnya, sinergi antara buruh dan pengusaha penting untuk membangun daya saing Indonesia sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Tentunya di dalam mengawal proses, saya yakin bahwa teman-teman buruh akan sangat fokus baik dengan menggunakan forum diplomasi, forum dialog,” imbuh Sigit.
KBPBI: Dialog dengan Kapolri Jadi Sejarah
Sementara itu, Presiden KSPSI sekaligus perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, menilai pertemuan dengan Kapolri merupakan momentum penting bagi gerakan buruh Indonesia.
Ia menyebut dialog tersebut sebagai pertemuan yang luar biasa karena pimpinan kepolisian secara langsung mendengarkan aspirasi organisasi buruh, khususnya mengenai rancangan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
“Sore ini pertemuan sangat luar biasa. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang merupakan representasi kekuatan buruh terbesar di Indonesia, 90 persen kekuatan buruh berada di koalisi ini,” kata Andi Gani.
Andi Gani menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolri yang bersedia berdialog secara langsung dengan pimpinan buruh.
“Kami berterima kasih kehadiran Pak Kapolri, berdialog ini sejarah luar biasa. Mengenai materi Undang-Undang Ketenagakerjaan, rancangan RUU Ketenagakerjaan, Pak Kapolri mendengarkan aspirasi,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan komunikasi antara pemerintah, DPR, pengusaha, dan kelompok buruh dalam merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang dinilai mampu memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Bagi KBPBI, keterlibatan langsung Kapolri dalam mendengarkan aspirasi buruh menjadi sinyal bahwa perjuangan mengenai revisi regulasi ketenagakerjaan dapat terus dikawal melalui jalur dialog dan diplomasi. (Sumber : detik.com)
