Jakarta – DPR RI bersama pemerintah dan pimpinan serikat buruh menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi potensi gelombang PHK yang mengancam sejumlah sektor industri.
Pertemuan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.
Dalam rapat tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa koordinasi antara DPR, pemerintah, dan serikat buruh difokuskan pada pembahasan langkah-langkah konkret Satgas Mitigasi PHK dalam menghadapi ancaman meningkatnya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor.
Menurut Dasco, hasil pembahasan akan segera disampaikan kepada masyarakat agar para pekerja memperoleh informasi yang jelas mengenai upaya pemerintah dan DPR dalam melindungi lapangan kerja serta meminimalkan dampak PHK.
“Kami akan menyampaikan hasil-hasil pembahasan kepada publik sehingga masyarakat, khususnya para pekerja, mengetahui langkah-langkah yang sedang disiapkan pemerintah bersama DPR dalam mengantisipasi potensi gelombang PHK,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama Satgas adalah melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, termasuk mengidentifikasi persoalan yang menjadi penyebabnya.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah bersama DPR diharapkan dapat menyusun langkah mitigasi yang lebih tepat sasaran sehingga risiko bertambahnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat ditekan.
Selain membahas persoalan PHK, rapat koordinasi juga menyoroti pasokan gas bagi sektor industri. Pemerintah menilai kelancaran pasokan energi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan produksi perusahaan dan mencegah terjadinya PHK akibat gangguan operasional.
Prasetyo mengatakan pemerintah telah melakukan koordinasi terkait persoalan tersebut. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, keputusan mengenai pemenuhan kebutuhan gas industri akan segera diambil dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Kami berharap kebutuhan gas industri dapat tetap terpenuhi sehingga aktivitas produksi berjalan normal dan dunia usaha tidak sampai melakukan pengurangan tenaga kerja,” kata Prasetyo.
Di sisi lain, Dasco menegaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK tidak hanya bekerja dalam forum sesaat, melainkan akan menggelar rapat koordinasi secara rutin sebagai wadah komunikasi antara DPR, pemerintah, dan organisasi buruh.
Dari unsur DPR, koordinasi Satgas Mitigasi PHK akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan berbagai upaya pencegahan PHK berjalan secara berkesinambungan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, parlemen, dunia usaha, dan serikat pekerja dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. @kg_krd
