JAKARTA – Gelombang demonstrasi buruh di Bangladesh berujung pada penutupan ratusan pabrik garmen. Aksi yang berlangsung selama beberapa hari tersebut dipicu tuntutan kenaikan upah minimum di tengah meningkatnya biaya hidup.
Demonstrasi besar-besaran terjadi di ibu kota Dhaka pada Minggu (1/11/2026). Aksi yang awalnya berlangsung sebagai unjuk rasa tuntutan kesejahteraan itu kemudian berujung ricuh.
Sejumlah demonstran dilaporkan memblokir jalan, merusak fasilitas pabrik, hingga membakar kendaraan. Bentrokan dengan aparat kepolisian juga terjadi setelah petugas menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Polisi kemudian mengamankan puluhan demonstran yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut.
Para pekerja industri garmen menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar 242 dolar AS. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan upah minimum yang berlaku saat ini, yakni sekitar 13.000 taka atau 105 dolar AS per bulan.
Buruh menilai kenaikan upah sudah mendesak dilakukan karena biaya hidup terus meningkat, sementara pendapatan yang diterima belum mampu mengimbangi kebutuhan sehari-hari.
“Kami ingin pemerintah menerima tuntutan kami dengan menaikkan upah bulanan. Pemerintah juga perlu memerintahkan pemilik rumah dan tuan tanah agar tidak menaikkan harga sewa serta memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau,” ujar seorang pekerja perempuan, dikutip dari BBC Bangla.
Persoalan ini menjadi perhatian besar karena industri tekstil merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Bangladesh. Sektor tersebut mempekerjakan sekitar empat juta pekerja dan memasok produk pakaian untuk berbagai merek internasional, termasuk H&M, Uniqlo, dan Primark.
Bangladesh sendiri merupakan negara pengekspor pakaian terbesar kedua di dunia setelah China. Namun, tingkat upah pekerjanya masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara produsen tekstil lainnya.
Kantor berita nasional Bangladesh, BSS, melaporkan bahwa keberlanjutan kerusuhan memicu kekhawatiran terhadap kelangsungan produksi industri garmen. Jika situasi tidak segera terkendali, gangguan produksi dikhawatirkan berdampak pada rantai pasok dan pembeli internasional.
Pemerintah Bangladesh merespons situasi tersebut dengan membentuk dewan peninjau upah pekerja. Perdana Menteri Tanrique Rahman juga menggelar rapat darurat bersama sejumlah menteri untuk mencari penyelesaian atas tuntutan buruh.
Namun, demonstrasi masih berlanjut hingga Senin di Dhaka dan sejumlah kawasan industri di sekitarnya, termasuk Ashulia, Gazipur, dan Narayanganj.
Laporan Reuters dan AFP menyebutkan sekitar 670 pabrik berhenti beroperasi pada Senin. Bahkan, ratusan pabrik lainnya diperkirakan akan menghentikan kegiatan produksi pada Selasa.
Di tengah situasi tersebut, aparat pemerintah menuding Liga Awami, partai politik yang dipimpin mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan telah dilarang, memanfaatkan demonstrasi buruh untuk memicu kekerasan. Namun, tuduhan tersebut belum disertai bukti yang dipublikasikan.
Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed memperingatkan akan mengambil tindakan terhadap demonstran yang dinilai mengganggu stabilitas negara dengan menggunakan aksi buruh sebagai dalih.
Sementara itu, Babul Akhter, perwakilan buruh dalam dewan peninjau upah, meminta para pekerja kembali menjalankan aktivitas produksi. Ia menyatakan akan memperjuangkan tuntutan upah yang adil melalui mekanisme dewan tersebut.
Perselisihan ini menjadi tantangan bagi Bangladesh dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, keberlangsungan industri tekstil, serta kepercayaan pembeli internasional terhadap salah satu pusat produksi pakaian terbesar di dunia.
Sumber: Radar malioboro
