JAKARTA — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis, mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang berada di negara tersebut untuk semakin meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ini dikeluarkan menyusul potensi gangguan keamanan akibat gelombang demonstrasi besar yang tengah melanda Prancis.
Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah, menyatakan bahwa pihak KBRI Paris terus memantau intensif perkembangan situasi keamanan di wilayah kerjanya, terutama pasca-aksi unjuk rasa skala besar pada Sabtu (17/10).
“KBRI Paris telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah kerja agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan,” ujar Heni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/10).
Heni memastikan bahwa berdasarkan catatan KBRI Paris, tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut.
Dampak Demonstrasi dan Imbauan bagi WNI
Meskipun tidak ada WNI yang terlibat, aksi protes besar-besaran ini berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari perubahan jadwal sekolah, terganggunya operasional transportasi umum, hingga kemacetan lalu lintas yang parah di berbagai titik.
Memerhatikan kondisi tersebut, KBRI Paris menyampaikan beberapa imbauan penting bagi para WNI:
- Hindari Kerumunan: Menjauhi area-area yang menjadi titik kumpul aksi demonstrasi.
- Pantau Informasi Resmi: Aktif mengikuti perkembangan berita dan arahan resmi dari otoritas setempat.
- Penyesuaian Rencana Perjalanan: Menyesuaikan rute perjalanan guna mengantisipasi penutupan jalan atau pengalihan arus lalu lintas.
Heni menegaskan bahwa KBRI Paris akan terus memantau situasi pasca-demonstrasi dan membuka saluran komunikasi penuh bagi seluruh WNI di Prancis. Dalam kondisi darurat, WNI dapat segera menghubungi hotline KBRI Paris di nomor +33-6-2112-2109.
Latar Belakang Aksi Protes di Prancis
Aksi protes skala nasional ini diusung oleh para siswa SMA dan mahasiswa di berbagai kota di Prancis sejak pertengahan September lalu. Mereka menuntut:
- Penambahan dana pendidikan dan perbaikan kondisi fasilitas belajar.
- Penambahan jumlah staf pengajar/guru.
- Evaluasi dan perbaikan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi.
Dalam aksinya, para peserta memblokir sejumlah sekolah dan universitas. Pada beberapa kasus, unjuk rasa berujung pada bentrokan dan kerusuhan. Hingga Kamis (15/10), pihak kepolisian melaporkan sebanyak 1.260 orang telah ditangkap di wilayah metropolitan Paris sejak aksi dimulai, dengan 86 persen di antaranya merupakan anak di bawah umur.
Merespons gelombang protes tersebut, Menteri Pendidikan Prancis, Edouard Geffray, menyatakan bahwa pemerintah sedang meninjau ulang proses penerimaan universitas melalui platform Parcoursup yang menjadi sorotan utama para siswa. Selain itu, pemerintah juga telah menempatkan dua pertiga dari total 3.000 guru pengganti yang dijanjikan ke sekolah-sekolah. (Sumber : kabarpublik.id)
