JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) guna memperluas akses kepemilikan rumah bagi buruh melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Audiensi yang berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra, Direktur Jamsostek Decky Haidar Ulum, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Hardi.
Dalam pertemuan tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan perkembangan penyaluran FLPP sepanjang tahun 2026 beserta profil penerima manfaat dari kalangan pekerja. Paparan tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai potensi kolaborasi antara BP Tapera dan Kemenaker untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi buruh, pegawai, dan karyawan di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data per 13 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP secara nasional telah mencapai 101.021 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,6 triliun. Dari total tersebut, segmen karyawan, pegawai, dan buruh menjadi penerima manfaat terbesar, yakni sebanyak 65.446 unit atau 64,79 persen dari total penyaluran nasional. Nilai pembiayaan yang disalurkan kepada kelompok ini mencapai Rp8,1 triliun, setara 64,28 persen dari keseluruhan nilai FLPP.
Cakupan program FLPP untuk pekerja juga terus meluas. Hingga pertengahan Juli 2026, program tersebut telah melibatkan 36 bank penyalur, didukung 9.391 pengembang, mencakup 8.364 kawasan perumahan, dan tersebar di 35 provinsi serta 363 kabupaten/kota. Data tersebut menunjukkan bahwa pekerja formal menjadi kelompok penerima manfaat terbesar sekaligus segmen dengan kebutuhan perumahan yang masih sangat tinggi.
Dalam audiensi itu, kedua pihak juga membahas pentingnya pemetaan kebutuhan perumahan bagi buruh sebagai dasar penyusunan strategi penyaluran yang lebih tepat sasaran. Sinergi antara BP Tapera dan Kemenaker dinilai penting agar program pembiayaan perumahan dapat menjangkau lebih banyak pekerja yang memenuhi persyaratan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses pekerja terhadap pembiayaan rumah bersubsidi.
“Dengan dukungan data serta koordinasi yang lebih erat, kami berharap semakin banyak buruh dan pekerja yang dapat memanfaatkan Program FLPP untuk memiliki rumah pertama,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik penguatan sinergi antara kedua lembaga. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar semakin banyak buruh memperoleh akses terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau, sehingga kualitas hidup pekerja dan keluarganya dapat meningkat.
Audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun berbagai strategi dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap Program FLPP dapat menjangkau lebih banyak buruh di berbagai daerah sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
(Sumber : sentralberita.com)
