Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan angka kenaikan 7,5–9,5 persen tersebut merupakan usulan yang didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja.
Ia juga meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai mekanisme dan besaran kenaikan upah minimum 2027 agar pekerja maupun pengusaha memiliki kejelasan dalam mempersiapkan kebijakan pengupahan tahun depan.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki landasan hukum terbaru sebagai acuan dalam menghitung upah minimum 2027, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
UU tersebut telah diundangkan dan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.
Menaker Tegaskan Formula UMP 2027 Mengacu UU Baru
Menaker Yassierli menyatakan bahwa ketentuan mengenai penghitungan upah minimum sudah tercantum dalam regulasi terbaru. Pemerintah akan menggunakan aturan tersebut sebagai dasar dalam proses penetapan upah minimum tahun depan.
Saat ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP 2027, Yassierli menegaskan bahwa undang-undang baru telah diterbitkan.
“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli, Senin (9/11/2026), dikutip dari Antara.
Ketika ditanya apakah formula penghitungan upah minimum masih sama seperti ketentuan sebelumnya, ia meminta masyarakat melihat langsung aturan pengupahan yang tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.
Dengan demikian, angka kenaikan 7,5–9,5 persen yang saat ini diusulkan kalangan buruh belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Besaran kenaikan UMP maupun UMK 2027 masih harus melalui proses pembahasan dan penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Apa Dasar Penghitungan UMP 2027?
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan penting karena kondisi perekonomian dan kebutuhan hidup pekerja di setiap daerah tidak selalu sama.
Dalam ketentuan tersebut, data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menggunakan data yang bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik.
Sementara itu, gambaran kebutuhan hidup layak diperoleh melalui survei pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi dewan pengupahan daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum.
Artinya, penetapan upah minimum 2027 tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan upah dalam memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.
Mekanisme Perhitungan UMP 2027 Menurut UU Nomor 27 Tahun 2026
Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penghitungan upah minimum menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak.
Formula penghitungan upah minimum tersebut mempertimbangkan sejumlah variabel utama, yaitu:
- Pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator perkembangan aktivitas dan kondisi perekonomian.
- Inflasi, untuk memperhitungkan perubahan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli pekerja.
- Indeks tertentu, dengan rentang nilai antara 0,5 hingga 1.
Selanjutnya, penentuan upah minimum menggunakan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.
Kapan UMP dan UMK 2027 Ditetapkan?
Hingga Senin (9/11/2026), pemerintah masih menjalankan proses pembahasan sebelum menetapkan besaran upah minimum 2027.
Menaker Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan kebijakan pengupahan akan melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional.
Sementara itu, penetapan upah minimum di tingkat daerah menjadi kewenangan gubernur dengan mempertimbangkan masukan dari dewan pengupahan provinsi.
Proses pembahasan tersebut juga perlu memperhatikan hasil survei kebutuhan hidup layak serta data ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Dengan mekanisme tersebut, besaran kenaikan UMP dan UMK 2027 nantinya tidak otomatis sama di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki kondisi ekonomi, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak yang berbeda.
Bagi kalangan buruh, usulan kenaikan sebesar 7,5–9,5 persen diharapkan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan upah minimum tahun depan.
Namun, keputusan akhir tetap akan mengacu pada formula dan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta hasil pembahasan bersama unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Sumber: Pikiran Rakyat, UMP 2027 Naik hingga 9,5 Persen? Ini Kata Menaker soal Formulasinya dalam UU Ketenagakerjaan. Baca artikel sumber
