Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan pihaknya masih mencermati dampak penerapan ketentuan tersebut terhadap dunia usaha dan aktivitas industri.
Menurut Bob, hal terpenting yang perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Dengan demikian, pelaku usaha tetap memiliki minat untuk berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia.
Ia menilai, perlindungan terbaik bagi pekerja salah satunya diwujudkan melalui tersedianya kesempatan kerja. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan perlindungan pekerja justru berujung pada berkurangnya kesempatan kerja.
Terkait pengaturan cuti, Bob berpandangan bahwa regulasi ketenagakerjaan sebaiknya lebih menitikberatkan pada pengaturan jumlah hari kerja dalam setahun dibandingkan mengatur hari libur pekerja.
“Di negara lain, hari kerjanya dibuat tetap. Umumnya mereka mengatur hari kerja antara 245 sampai 250 hari kerja dalam setahun,” kata Bob saat ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, kepastian jumlah hari kerja akan membantu perusahaan dalam menyusun perencanaan produksi, menghitung target, serta mengukur produktivitas pekerja.
Sebaliknya, apabila pengaturan lebih banyak berfokus pada jumlah hari libur, perusahaan dinilai akan menghadapi kesulitan dalam memperkirakan jumlah hari kerja efektif dan menentukan prioritas pekerjaan yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Karena itu, Apindo berharap pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai jumlah hari kerja dalam setahun. Hal tersebut dinilai penting untuk mengukur output perusahaan sekaligus menjaga daya saing industri nasional.
Bob menegaskan, Apindo masih mempelajari ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, termasuk kemungkinan adanya aturan turunan yang akan diterbitkan pemerintah.
“Dan tentunya juga dalam kerangka melindungi buruh, tapi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada yang banyak dipraktikkan di banyak negara. Jangan kita beda sendirian,” ujarnya.
Apindo Dorong Fleksibilitas Pengaturan Hari Kerja
Lebih lanjut, Bob mencontohkan sejumlah negara seperti India dan Vietnam yang masih menerapkan sistem kerja pada hari Sabtu.
Menurutnya, Indonesia perlu memiliki pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel dengan memberikan ruang bagi perusahaan dan pekerja untuk menyepakati mekanisme pelaksanaannya melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Ia menilai, undang-undang sebaiknya memberikan kerangka pengaturan secara umum, sedangkan teknis pelaksanaan hari kerja dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perusahaan melalui perjanjian kerja.
Bob juga mengingatkan pentingnya kejelasan pengaturan jam kerja dan lembur agar tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya di lapangan.
“Jam kerja itu 45 jam misalnya seminggu, jangan sampai nanti begitu overtime, kita dibilang excess capacity. Terus dibilang force labor. Ini yang harus dijaga,” ucapnya.
UU Nomor 27 Tahun 2026 Atur Hak Istirahat dan Cuti Pekerja
Sebagai informasi, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur secara khusus hak istirahat dan cuti pekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 118.
Pada Pasal 118 ayat (1), pemberi kerja diwajibkan memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Hak tersebut meliputi istirahat di antara jam kerja, istirahat mingguan, serta istirahat panjang.
Selanjutnya, Pasal 118 ayat (2) mengatur sejumlah ketentuan mengenai waktu istirahat pekerja, yakni:
- Istirahat paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam berturut-turut. Waktu istirahat tersebut tidak dihitung sebagai jam kerja.
- Istirahat mingguan selama satu hari bagi pekerja dengan enam hari kerja dalam seminggu atau dua hari bagi pekerja dengan lima hari kerja dalam seminggu.
- Istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah pekerja bekerja secara terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya.
Pasal 118 ayat (3) juga menegaskan bahwa pekerja yang menggunakan hak istirahat tersebut tetap memperoleh upah dan manfaat lainnya.
Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pekerja yang menggunakan hak istirahat panjang. Berdasarkan ayat (4), pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak memperoleh cuti tahunan pada tahun berjalan.
Sementara itu, Pasal 118 ayat (5) mewajibkan perusahaan memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Cuti Bersama Tidak Mengurangi Jatah Cuti Tahunan
Ketentuan yang menjadi sorotan Apindo terdapat dalam Pasal 118 ayat (6). Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Dengan demikian, cuti bersama tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari jatah cuti tahunan minimum 12 hari kerja yang menjadi hak pekerja.
Adapun mekanisme pelaksanaan cuti tahunan selanjutnya diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (7).
Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa pekerja tetap memiliki hak cuti tahunan meskipun pemerintah menetapkan sejumlah hari sebagai cuti bersama.
Pemerintah Tetapkan 8 Hari Cuti Bersama pada 2027
Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah telah menetapkan delapan hari cuti bersama sepanjang 2027. Penetapan ini melengkapi 18 hari libur nasional yang berlaku pada tahun yang sama.
Berikut daftar delapan hari cuti bersama 2027:
- Jumat, 5 Februari 2027: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili.
- Selasa, 9 Maret 2027: Cuti Bersama Idulfitri 1448 Hijriah.
- Jumat, 12 Maret 2027: Cuti Bersama Idulfitri 1448 Hijriah.
- Senin, 15 Maret 2027: Cuti Bersama Idulfitri 1448 Hijriah.
- Kamis, 25 Maret 2027: Cuti Bersama Wafat Yesus Kristus.
- Selasa, 18 Mei 2027: Cuti Bersama Iduladha 1448 Hijriah.
- Rabu, 19 Mei 2027: Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2571 BE.
- Jumat, 24 Desember 2027: Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus.
Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan pengelolaan waktu kerja dan cuti dengan ketentuan baru tersebut.
Di sisi lain, Apindo berharap pemerintah tetap mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja, kepastian berusaha, produktivitas, serta daya saing industri nasional agar kebijakan ketenagakerjaan tidak menghambat penciptaan lapangan kerja. (Sumber : katadata.co.id)
