Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah pembatasan waktu lembur maksimal empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu pekan. Selain itu, perusahaan wajib memperoleh persetujuan pekerja serta memberikan perintah lembur secara tertulis dan/atau melalui media digital.
Ketentuan mengenai lembur tersebut diatur dalam Pasal 116 UU Nomor 27 Tahun 2026, sebagaimana dilansir dari Media Online, Minggu (8/11/2026).
Lembur Wajib Mendapat Persetujuan Pekerja
Dalam Pasal 116, pelaksanaan kerja lembur tidak bisa hanya didasarkan pada instruksi sepihak perusahaan. Ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi sebelum pekerja menjalankan pekerjaan di luar jam kerja normal.
Pertama, pekerja atau buruh yang bersangkutan harus memberikan persetujuan untuk melaksanakan lembur.
Kedua, pemberi kerja wajib menyampaikan perintah lembur secara tertulis dan/atau melalui media digital.
Dengan ketentuan tersebut, persetujuan pekerja dan bukti instruksi dari perusahaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lembur.
Artinya, perusahaan harus memastikan bahwa permintaan kerja tambahan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Batas Maksimal Lembur 4 Jam Sehari dan 18 Jam Seminggu
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memberikan batasan waktu bagi perusahaan dalam mengatur pekerjaan lembur.
Berdasarkan Pasal 116, waktu lembur paling lama adalah empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu pekan.
Pembatasan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai durasi kerja tambahan sekaligus menjadi perlindungan bagi pekerja agar pelaksanaan lembur tidak melampaui batas yang ditentukan.
Meski demikian, undang-undang memberikan pengecualian terhadap sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu yang memiliki karakteristik khusus.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Upah Lembur Jam Pertama Dibayar 1,5 Kali
Selain mengatur persetujuan dan batas waktu lembur, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menegaskan hak pekerja untuk memperoleh upah tambahan atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal.
Dalam Pasal 116 ayat (2), terdapat ketentuan penghitungan upah lembur berdasarkan urutan jam kerja tambahan.
Rinciannya sebagai berikut:
- Jam lembur pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam.
- Setiap jam lembur berikutnya dibayar sebesar 2 kali upah sejam.
Adapun dasar penghitungan upah sejam menggunakan upah pokok ditambah tunjangan tetap, kemudian dibagi 173.
Rumus perhitungannya adalah:
Upah sejam = (Upah Pokok + Tunjangan Tetap) ÷ 173
Sebagai contoh, apabila upah pokok dan tunjangan tetap seorang pekerja berjumlah Rp5.000.000 per bulan, maka upah sejamnya sebesar:
Rp5.000.000 ÷ 173 = Rp28.902,50.
Dengan demikian, pembayaran lembur jam pertama sebesar Rp43.353,75, sedangkan setiap jam berikutnya sebesar Rp57.805.
Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan komponen upah yang disebutkan dalam ketentuan tersebut.
Perusahaan Bisa Dikenakan Sanksi Administratif
Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ketenagakerjaan juga dapat menghadapi konsekuensi administratif.
Pasal 117 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur empat bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan, yakni:
- Peringatan tertulis.
- Denda administratif.
- Pembatasan kegiatan usaha.
- Pencabutan perizinan berusaha.
Ketentuan sanksi tersebut menjadi instrumen pengawasan agar perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pengaturan lembur bukan sekadar persoalan kebutuhan operasional perusahaan, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak dan perlindungan pekerja.
Jam Kerja Normal Maksimal 40 Jam Seminggu
Sebelum mengatur pekerjaan lembur, perusahaan juga harus memperhatikan ketentuan jam kerja normal sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Undang-undang menetapkan dua pola waktu kerja yang dapat diterapkan perusahaan, yaitu:
- Enam hari kerja: tujuh jam sehari dan 40 jam dalam satu minggu.
- Lima hari kerja: delapan jam sehari dan 40 jam dalam satu minggu.
Kedua pola tersebut memiliki total waktu kerja normal sebanyak 40 jam dalam satu pekan.
Sama seperti ketentuan lembur, terdapat pengecualian bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu yang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
Pekerja Perlu Memahami Hak Lembur
Melalui Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur hubungan antara jam kerja normal, pelaksanaan lembur, kewajiban pembayaran upah tambahan, hingga sanksi administratif bagi perusahaan.
Ketentuan ini memberikan landasan bagi pekerja untuk mengetahui hak-haknya ketika diminta bekerja melebihi waktu kerja normal.
Di sisi lain, perusahaan wajib memastikan setiap pelaksanaan lembur memenuhi persyaratan persetujuan pekerja, perintah tertulis atau digital, batas maksimal waktu kerja, serta pembayaran upah sesuai ketentuan.
Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaksanaan lembur diharapkan berjalan lebih tertib dan tidak mengabaikan hak pekerja atau buruh. (Sumber : cwibc.co.id)
