MOROWALI, SULAWESI UTARA – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya di tengah perlambatan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (Diskoperindagkop) Morowali Utara, Yanismal Botuale, mengatakan program tersebut merupakan hasil kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Saat ini, realisasi penyaluran KUR masih menunggu penyelesaian adendum kerja sama antara pemerintah daerah dan BNI.
Menurut Yanismal, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan menanggung beban bunga kredit sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan tanpa dikenakan bunga.
“Sudah ada pelaku UMKM yang mengajukan permohonan. Dari dinas telah dilakukan verifikasi awal, kemudian diteruskan ke pihak BNI untuk proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yanismal, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, gelombang PHK yang terjadi telah memicu banyak pekerja kembali ke daerah asal masing-masing. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di Morowali Utara, terutama bagi pelaku UMKM yang bergantung pada daya beli para pekerja.
Menurutnya, penurunan jumlah penduduk yang beraktivitas di kawasan tersebut membuat omzet pedagang menurun. Bisnis rumah kos juga mengalami tingkat hunian yang rendah akibat banyaknya kamar yang ditinggalkan penyewa.
“Pelaku UMKM sangat merasakan dampaknya. Daya beli masyarakat menurun, banyak pekerja yang kembali ke daerah asal, sehingga usaha rumah kos pun mengalami banyak kekosongan dan merugi,” katanya.
Selain penurunan daya beli, Yanismal menyebut persoalan terbesar yang kini dihadapi UMKM adalah pemasaran. Berkurangnya jumlah konsumen menyebabkan perputaran ekonomi melambat dan menyulitkan pelaku usaha mempertahankan usahanya.
Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Diskoperindagkop Morowali Utara tetap berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui pendampingan usaha, pembinaan, pemberian motivasi, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
“Kami akan terus melakukan pendampingan dan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM agar tetap bertahan sambil menunggu kondisi perekonomian kembali stabil,” ujar Yanismal.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga melakukan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah penertiban distribusi LPG 3 kilogram bersama tim Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat.
Selain itu, Diskoperindagkop terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta instansi terkait dalam menangani dampak sosial dan ekonomi akibat PHK.
Terkait tingginya harga bahan pokok di Morowali Utara, Yanismal menilai kondisi tersebut tidak lepas dari pesatnya perkembangan industri pertambangan yang selama ini meningkatkan permintaan kebutuhan pokok. Menurutnya, saat aktivitas tambang berkembang, kebutuhan seperti ikan dan sayuran lebih dahulu diserap perusahaan sehingga pasokan ke pasar masyarakat menjadi terbatas dan harga meningkat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa harga kebutuhan pokok di Morowali Utara sejatinya telah relatif tinggi bahkan sebelum sektor pertambangan berkembang pesat. Pemerintah daerah berharap berbagai langkah yang dilakukan, termasuk penyediaan KUR tanpa bunga, dapat membantu pelaku UMKM bertahan hingga kondisi ekonomi kembali membaik.
(Sumber : Beritasatu.com)
