Pertemuan berlangsung pada Selasa (3/11/2026) dengan mempertemukan Rindy yang didampingi keluarga, perwakilan perusahaan, serta UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bekasi, Fuad Hasan, mengatakan pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama.
“Jadi sudah ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Tanggal 3 November kemarin sudah ada pertemuan dengan Disnaker Kabupaten Bekasi dan UPT Jawa Barat,” kata Fuad saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Dalam perjanjian bersama tersebut, terdapat enam poin yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.
Pertama, perusahaan bersedia membayarkan selisih atau kekurangan upah yang selama ini diterima Rindy.
Kedua, perusahaan akan mengangkat Rindy menjadi karyawan tetap atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Ketiga, perusahaan memberikan santunan kepada Rindy atas kecelakaan kerja yang dialaminya.
Keempat, perusahaan berkomitmen menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kelima, Rindy bersedia menerima dan kembali bekerja setelah dinyatakan pulih sepenuhnya berdasarkan surat keterangan dokter.
Keenam, Rindy akan melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai ketentuan perusahaan dengan penyesuaian terhadap kondisi fisiknya.
Fuad menjelaskan, dalam perjanjian tersebut kedua pihak juga menyatakan bahwa kesalahpahaman yang terjadi telah diselesaikan. Masing-masing pihak sepakat untuk saling memaafkan.
“Dalam perjanjian bersama tersebut, kedua pihak juga menyatakan kesalahpahaman telah diselesaikan dan masing-masing pihak saling memaafkan,” ungkapnya.
Rindy Belum Bisa Menerima Hasil Kesepakatan
Meski telah ada kesepakatan melalui mediasi Disnaker, Rindy mengaku secara pribadi belum bisa menerima hasil perjanjian tersebut.
Dia menjelaskan, pihak keluarga memang menerima kesepakatan itu. Namun, dirinya justru tidak menginginkan pengangkatan sebagai karyawan tetap seperti yang tercantum dalam salah satu poin perjanjian.
Rindy menegaskan, dirinya tidak meminta agar kesepakatan tersebut dibatalkan. Namun, dia masih berharap perusahaan memberikan keadilan serta pertanggungjawaban yang layak atas kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan jari tangan kanannya.
“Saya sebenarnya enggak meminta kesepakatan itu dihapus. Harapan saya untuk PT adalah ada keadilan. Tanggung jawab harus keluar untuk saya,” ujar Rindy.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dialami Rindy tidak hanya berkaitan dengan status pekerjaan maupun kekurangan upah, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban perusahaan atas kecelakaan kerja yang mengubah kondisi fisiknya.
Kronologi Kecelakaan Kerja hingga Kehilangan Jari
Sebagai informasi, kecelakaan kerja yang dialami Rindy terjadi pada 7 Agustus 2026 saat dirinya menjalani shift malam di perusahaan tempatnya bekerja.
Saat kejadian, Rindy sedang mengoperasikan mesin injeksi yang mengalami kebocoran pada bagian belakang. Dia kemudian berinisiatif membersihkan atau memperbaiki bagian tersebut menggunakan tangan sendiri karena tidak tersedia alat khusus.
Namun, ketika tangannya masih berada di bagian belakang mesin, nozzle tiba-tiba bergerak mundur dan menjepit tangan kanannya.
“Waktu itu tangan saya sedang membersihkan bagian belakang mesin injeksi. Saya pakai tangan sendiri karena enggak ada alat. Tiba-tiba nozzle-nya mundur dan tangan saya belum sempat keluar, akhirnya langsung tergencet di situ,” tutur Rindy.
Rindy mengaku sempat berusaha memanggil leader untuk meminta pertolongan. Akan tetapi, tangan kirinya tidak dapat menjangkau tombol untuk memundurkan nozzle mesin.
Akibatnya, dia harus menunggu hampir 30 menit hingga nozzle bergerak mundur dan tangannya berhasil dilepaskan.
Setelah kejadian tersebut, Rindy langsung dibawa ke Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang untuk mendapatkan penanganan medis.
Dia sempat menjalani operasi pemasangan pen dengan harapan dapat mempertahankan kondisi jarinya. Namun, setelah menjalani perawatan dan pemeriksaan lanjutan, jari tersebut dinyatakan mengalami kematian jaringan.
Dokter kemudian menyarankan tindakan amputasi karena khawatir kerusakan jaringan menyebar ke bagian tubuh lainnya.
Rindy mengaku sempat menolak tindakan amputasi karena tidak ingin kehilangan jarinya. Namun, setelah mendapatkan penjelasan medis, dia akhirnya menerima keputusan tersebut.
Bahkan, Rindy mengaku tidak langsung mengetahui bahwa jarinya telah diamputasi setelah operasi. Saat itu, dirinya masih berada di bawah pengaruh obat bius sehingga tidak mengetahui tindakan medis yang telah dilakukan.
Setelah sadar, keluarganya justru menerima jari yang telah diamputasi tersebut.
Diminta Kembali Bekerja Saat Belum Pulih
Kecelakaan kerja tersebut berdampak besar terhadap kehidupan sehari-hari Rindy. Setelah menjalani perawatan dan amputasi, dia masih harus menjalani pemeriksaan medis secara rutin untuk memantau kondisi kesehatannya.
Namun, persoalan kembali muncul pada 1 Oktober 2026. Rindy mengaku diminta kembali bekerja oleh pihak HRD perusahaan meskipun kondisi fisiknya belum pulih sepenuhnya.
Situasi tersebut kemudian menjadi bagian dari persoalan yang mendorong Rindy dan keluarganya mencari keadilan serta pertanggungjawaban perusahaan.
Kini, meskipun mediasi Disnaker Kabupaten Bekasi telah menghasilkan enam poin kesepakatan, Rindy masih berharap perusahaan memberikan penyelesaian yang benar-benar mencerminkan tanggung jawab atas kecelakaan kerja yang dialaminya.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian mengenai pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan industri, termasuk ketersediaan peralatan kerja yang sesuai, prosedur penanganan gangguan mesin, serta perlindungan terhadap pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja. (Sumber : kompas.com)
