Dukungan tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan kembali industri tekstil Sritex sekaligus memberikan harapan baru bagi ribuan mantan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kepailitan perusahaan.
Seperti diketahui, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan empat perusahaan dalam Sritex Group pailit pada 21 Oktober 2024. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja.
Tim Hukum KSPN, Nanang Setyono, menilai rencana pengambilalihan aset oleh Danantara dapat menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali pabrik-pabrik Sritex dan membuka kesempatan kerja bagi para mantan pekerja.
“Kami mendukung penuh rencana Pemerintah Republik Indonesia melalui BPI Danantara untuk mengambil alih aset dan menyelamatkan ekosistem industri tekstil Sritex Group,” ungkap Nanang, Senin (9/11/2026).
10.665 Pekerja Terkena PHK, Puluhan Ribu Anggota Keluarga Terdampak
Nanang mengungkapkan, sedikitnya 10.665 pekerja dari empat perusahaan Sritex Group mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah perusahaan dinyatakan pailit.
Hingga saat ini, para mantan pekerja masih menantikan pembayaran hak-haknya, termasuk pesangon dan tunjangan hari raya (THR). Pemenuhan hak tersebut berkaitan dengan proses pemberesan dan penjualan aset perusahaan dalam mekanisme kepailitan.
Dampak kepailitan Sritex juga tidak hanya dirasakan oleh para pekerja, tetapi turut memengaruhi kehidupan keluarga mereka. Tim Hukum KSPN dan SPSI memperkirakan sekitar 30.000 hingga 40.000 jiwa kehilangan sumber penghasilan utama akibat berhentinya aktivitas perusahaan.
Persoalan semakin kompleks karena sebagian besar pekerja terdampak berusia di atas 35 hingga 40 tahun, bahkan mendekati masa pensiun. Kondisi tersebut membuat mereka menghadapi kesulitan untuk kembali mendapatkan pekerjaan di sektor formal.
Oleh karena itu, Tim Hukum KSPN dan SPSI berharap pengambilalihan aset oleh Danantara tidak sekadar menjadi proses akuisisi, tetapi benar-benar dilanjutkan dengan pengoperasian kembali pabrik dan perekrutan mantan pekerja.
Mereka meminta pemerintah memberikan prioritas kepada eks pekerja Sritex Group agar dapat kembali bekerja berdasarkan pengalaman dan keahlian masing-masing.
Apresiasi kepada Tim Kurator, Lelang Aset Sritex Terus Berjalan
Selain mendukung rencana penyelamatan Sritex melalui Danantara, Tim Hukum KSPN dan SPSI juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Kurator Sritex Group yang telah menjalankan tugas pemberesan harta pailit.
Tim Kurator yang terdiri atas Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin menghadapi berbagai tantangan dalam menangani perkara kepailitan tersebut.
Total tagihan yang didaftarkan para kreditor mencapai sekitar Rp32,6 triliun. Sementara itu, proses pendataan aset menghadapi kendala karena dokumen yang diserahkan oleh debitor pailit tidak lengkap.
Akibatnya, kurator harus melakukan pendataan ulang terhadap ribuan mesin, stok barang, dan sisa produksi. Sebagian aset berupa tanah juga masih terikat Hak Tanggungan.
Meski menghadapi berbagai kendala, Tim Kurator telah melaksanakan lelang aset secara bertahap sejak Juli 2025 melalui KPKNL Surakarta dan KPKNL Semarang.
Proses lelang diawali dengan kendaraan dan alat berat, kemudian dilanjutkan dengan stok barang serta bahan baku. Selanjutnya, kurator mengajukan lelang tanah, bangunan, mesin, dan inventaris milik keempat perusahaan.
Tim Kurator juga telah melakukan verifikasi dan mengakomodasi tagihan hak-hak pekerja, termasuk upah, pesangon, dan THR, ke dalam daftar piutang.
Tim Hukum KSPN dan SPSI memahami bahwa pembayaran hak pekerja dalam perkara kepailitan berkaitan dengan hasil pemberesan harta pailit. Karena itu, mereka meminta agar proses lelang aset utama dipercepat sehingga hak-hak mantan pekerja dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan hukum.
Danantara Dikabarkan Siapkan Dana Rp100 Triliun
Harapan penyelamatan Sritex Group semakin menguat setelah muncul rencana pemerintah menyiapkan pendanaan besar untuk mengakuisisi perusahaan sekaligus membangun kembali industri tekstil nasional.
Dalam keterangan yang disampaikan Tim Hukum KSPN dan SPSI, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji pada 14 Oktober 2026 disebut menyampaikan kebutuhan dana akuisisi mencapai Rp100 triliun.
Sementara itu, Danantara disebut masih membahas rincian rencana serta skema pengambilalihan perusahaan.
Bagi para mantan pekerja, rencana tersebut menjadi harapan baru setelah lebih dari satu setengah tahun menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan ekonomi.
Namun, Tim Hukum KSPN dan SPSI berharap rencana penyelamatan tersebut tidak berhenti pada pengambilalihan aset semata. Pemerintah diharapkan memastikan kegiatan produksi kembali berjalan sehingga ribuan mantan pekerja memperoleh kesempatan untuk bekerja kembali.
Mereka juga berharap proses akuisisi dapat menghasilkan penawaran yang kompetitif agar aset perusahaan terjual dengan nilai optimal. Dengan demikian, hasil pemberesan harta pailit dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak mantan pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tujuh Sikap Buruh untuk Penyelamatan Sritex Group
Dalam pernyataan resminya, Tim Hukum KSPN dan SPSI menyampaikan tujuh sikap terkait rencana penyelamatan Sritex Group.
Pertama, mendukung penuh rencana BPI Danantara mengambil alih aset Sritex Group melalui mekanisme hukum kepailitan.
Kedua, memberikan apresiasi kepada Tim Kurator yang telah melaksanakan lelang aset dan mengakomodasi tagihan hak-hak buruh. Mereka juga meminta percepatan lelang tanah, bangunan, dan mesin agar pembayaran hak pekerja tidak terus tertunda.
Ketiga, berharap dukungan pendanaan sekitar Rp100 triliun dari Danantara dapat mendorong penawaran yang kompetitif. Hasil penjualan aset diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi hak mantan pekerja sesuai ketentuan dan urutan pembayaran yang berlaku.
Keempat, meminta pemerintah memprioritaskan mantan pekerja Sritex Group dalam proses perekrutan apabila pabrik kembali beroperasi.
Kelima, Tim Hukum bersama pengurus serikat pekerja dan seluruh anggota menyatakan kesiapan untuk mengawal kondusivitas lingkungan kerja serta menjaga stabilitas hubungan industrial.
Keenam, meyakini penyelamatan Sritex Group dapat memberikan dampak positif terhadap industri tekstil nasional, termasuk rantai pasok benang, kain, hingga produk tekstil berkualitas ekspor.
Ketujuh, berharap Danantara mampu membangun tata kelola perusahaan yang baik, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing industri tekstil Indonesia di tingkat internasional.
Berharap Eks Pekerja Kembali Mendapatkan Kepastian Hidup
Tim Hukum KSPN dan SPSI berharap pemerintah, Danantara, kementerian terkait, Hakim Pengawas, serta Tim Kurator dapat bersinergi menyelesaikan persoalan Sritex Group.
Menurut mereka, penyelamatan Sritex bukan hanya menyangkut persoalan bisnis dan investasi, melainkan juga berkaitan dengan kepastian hukum, pemenuhan hak-hak pekerja, serta keberlangsungan kehidupan puluhan ribu anggota keluarga buruh.
Para mantan pekerja kini menaruh harapan agar pabrik kembali beroperasi, hak-hak mereka dapat terpenuhi, dan kesempatan untuk kembali bekerja terbuka setelah sekian lama menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Penyelamatan Sritex Group juga diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan kembali industri manufaktur nasional, khususnya sektor tekstil, sekaligus memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja Indonesia. (Sumber : nilahjateng.com)
