TANGERANG SELATAN — Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan / Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, dan Asuransi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP FSP NIBA SPSI), Sabtu (29/8/2026).
Rakernas tersebut digelar di Hotel All Nite & Day, kawasan Alam Sutera Town Center, Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan dihadiri perwakilan 10 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FSP NIBA SPSI dari berbagai provinsi di Indonesia dan Perwakilan Federasi Sahabat SPA SPSI.
Dalam sambutannya, Jumhur menekankan pentingnya sikap kritis serikat pekerja terhadap pemerintah, terlebih ketika organisasi pekerja memiliki kedekatan struktural maupun historis dengan pemerintahan.
“Ketika SPSI ketua umumnya menjadi menteri, seharusnya SPSI harus lebih kritis. Kritis itu boleh, yang tidak boleh itu menggulingkan pemerintah,” ujar Jumhur dalam sambutannya.
Menurut Jumhur, sikap kritis merupakan bagian penting dari fungsi serikat pekerja dalam mengawal kebijakan pemerintah. Serikat pekerja, kata dia, tidak boleh kehilangan independensi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
Ia menilai kritik terhadap pemerintah tidak semestinya dipandang sebagai bentuk permusuhan. Sebaliknya, kritik diperlukan agar kebijakan yang diambil pemerintah tetap memperhatikan kepentingan pekerja dan masyarakat luas.
“Serikat pekerja harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. Kita boleh kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi,” ujarnya.
NIBA SPSI Baru Berusia Tiga Tahun
Sementara itu, Ketua Umum DPP FSP NIBA SPSI, Prawoto, mengatakan organisasi yang dipimpinnya saat ini terus melakukan konsolidasi dan memperkuat struktur organisasi di berbagai daerah.
Prawoto menjelaskan, FSP NIBA SPSI yang berafiliasi dengan SPSI Pembaruan yang dipimpin Mohammad Jumhur Hidayat masih tergolong organisasi muda. Usianya baru sekitar tiga tahun.
“FSP NIBA yang tergabung dan berafiliasi ke SPSI Pembaruan yang dipimpin Mohammad Jumhur Hidayat baru berumur tiga tahun,” kata Prawoto.
Meski relatif baru, FSP NIBA SPSI telah melakukan penguatan organisasi dengan membangun jaringan kepengurusan di sejumlah wilayah Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kehadiran perwakilan 10 DPD dalam Rakernas kali ini.
Rakernas menjadi momentum bagi FSP NIBA SPSI untuk mengevaluasi program kerja sekaligus menyusun agenda organisasi ke depan, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan di sektor niaga, perbankan, dan asuransi.
Prawoto berharap konsolidasi nasional tersebut dapat semakin memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kemampuan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak serta kesejahteraan pekerja.
Selain menjadi forum evaluasi dan penyusunan program kerja, Rakernas juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara DPP dan DPD sehingga perjuangan organisasi dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pekerja di masing-masing daerah.
@kg_krd
