BATAM — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendorong penguatan peran kader buruh agar dapat terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan negara, termasuk melalui lembaga legislatif di tingkat pusat maupun daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPSI, Arif Minardi, dalam acara konsolidasi dan silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI se-Sumatera di Kota Batam.
Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Soliditas, Membangun Sinergi dan Mengawal Perjuangan Pekerja Menuju Indonesia Maju” tersebut berlangsung selama dua hari, Sabtu (8/8/2026) hingga Minggu (9/8/2026), di Hotel Golden View, Bengkong, Batam.
Arif mengatakan, konsolidasi tersebut menjadi momentum bagi DPP KSPSI untuk menyampaikan berbagai program organisasi sekaligus perkembangan perjuangan terkait regulasi ketenagakerjaan di tingkat nasional.
“Intinya kami di DPP memberikan apa yang sedang dikejar oleh DPP, program-program, kemudian tentang undang-undang, bagaimana proses di Jakarta yang sedang di DPR RI. Kami membuat konsep-konsep, membuat draft rancangan undang-undang yang sedang kami sampaikan ke DPR,” ujar Arif.
Menurutnya, KSPSI juga tengah menyiapkan langkah strategis agar organisasi buruh tidak hanya menjadi pihak yang menyampaikan aspirasi, tetapi mampu ikut menentukan arah kebijakan negara, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Ia menilai keterlibatan kader buruh dalam lembaga-lembaga negara menjadi salah satu cara untuk memastikan kepentingan pekerja dapat disuarakan secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan.
“Kalau perlu kita bisa memasuki lembaga-lembaga negara. Kita tidak berpolitik, tetapi di situ ada banyak hal. BPJS dan lain-lain. Kader kita banyak yang punya kemampuan, dan itu yang sedang kita persiapkan,” katanya.
Arif juga mendorong daerah untuk mempersiapkan kader-kader terbaik yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif.
Menurutnya, keterlibatan kader buruh di DPR maupun DPRD penting agar aspirasi pekerja dapat diperjuangkan melalui jalur kebijakan.
“Kalau perlu masuk di DPRD. Selama ini seolah-olah politik itu buruk, tetapi faktanya politik yang menentukan masyarakat kita. Maka kita harus bisa menentukan di situ,” ujarnya.
Ia menambahkan, KSPSI akan mendorong dan mendukung kader-kader buruh yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam kontestasi politik maupun lembaga perwakilan.
“Ketika kita menempatkan orang kita, kita dorong dan bantu agar dia menyuarakan suara buruh,” katanya.
Selain memperkuat konsolidasi organisasi, pertemuan tersebut juga menjadi sarana bagi DPP KSPSI untuk menyerap aspirasi dari daerah.
Arif mengatakan, kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, masukan dari pengurus daerah diperlukan untuk menentukan langkah organisasi ke depan.
“Kami ingin menerima aspirasi dari mereka, masukan-masukan dengan kondisi perburuhan di daerah, apa yang mereka harapkan, bagaimana mereka bisa mendapatkan dukungan, dan kegiatan mereka apa saja. Ini untuk perbaikan ke depan,” katanya. (mri)
