Langsung ke konten
lemspsi.com
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
  • Politik
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Opini
  • Video
Breaking News
Kemnaker Bantah Danantara Ditunjuk Kelola Dana Cadangan Pesangon, Pemerintah Masih Bahas Mekanisme Kemnaker Bantah Danantara Ditunjuk Kelola Dana Cadangan Pesangon, Pemerintah Masih Bahas Mekanisme
Kemnaker: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Bukan 100 Persen Berpihak kepada Buruh, Kepentingan Pengusaha Tetap Dilindungi Kemnaker: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Bukan 100 Persen Berpihak kepada Buruh, Kepentingan Pengusaha Tetap Dilindungi
Aturan Baru Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pengusaha Terancam Sanksi hingga Pencabutan Izin Usaha Aturan Baru Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pengusaha Terancam Sanksi hingga Pencabutan Izin Usaha
Dipekerjakan Tak Sesuai Kontrak, Pekerja PKWT Bisa Otomatis Berstatus Karyawan Tetap Berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dipekerjakan Tak Sesuai Kontrak, Pekerja PKWT Bisa Otomatis Berstatus Karyawan Tetap Berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Kasus Merpati Airlines Jadi Sorotan, Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dinilai Belum Menjamin Hak Buruh Kasus Merpati Airlines Jadi Sorotan, Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dinilai Belum Menjamin Hak Buruh

Arif Minardi

Standar Pelayanan dan Kompetensi, Penjaga Sumur Kehidupan Pekerja Parekraf
Ekonomi

Standar Pelayanan dan Kompetensi, Penjaga Sumur Kehidupan Pekerja Parekraf

Sabtu, 17/10/2026 - 19:10 WIBSabtu, 17/10/2026 - 19:12 WIB
Kangkardi
Pengawasan Ketenagakerjaan Harus Dibenahi, Jangan Biarkan Pelanggaran Hak Buruh Terus Berulang

Pengawasan Ketenagakerjaan Harus Dibenahi, Jangan Biarkan Pelanggaran Hak Buruh Terus Berulang

NasionalSenin, 12/10/2026 - 16:53 WIBSenin, 12/10/2026 - 16:56 WIB
Kangkardi

JAKARTA – Pengawasan ketenagakerjaan dinilai perlu dibenahi secara…

Ketua Umum FSP LEM SPSI/SEKJEND DPP KSPSI MJH Arif Minardi: “UU Ketenagakerjaan Pro Buruh, Tapi Waspadai Ada yang Nyelip di Tikungan”

Ketua Umum FSP LEM SPSI/SEKJEND DPP KSPSI MJH Arif Minardi: “UU Ketenagakerjaan Pro Buruh, Tapi Waspadai Ada yang Nyelip di Tikungan”

NasionalKamis, 08/10/2026 - 17:28 WIBKamis, 08/10/2026 - 17:30 WIB
Kangkardi

BANDUNG – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam…

SEKJEND DPP KSPSI Arif Minardi : Dorong Buruh Perkuat Konsolidasi Kawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

SEKJEND DPP KSPSI Arif Minardi : Dorong Buruh Perkuat Konsolidasi Kawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

NasionalSenin, 05/10/2026 - 14:30 WIBSenin, 05/10/2026 - 14:35 WIB
Kangkardi

BEKASI – Sekretaris Jenderal DPP KSPSI sekaligus Ketua…

Sekjen KSPSI Soroti Iklim Industri: Perizinan Jangan Dipersulit, Lapangan Kerja Harus Diperbanyak

Sekjen KSPSI Soroti Iklim Industri: Perizinan Jangan Dipersulit, Lapangan Kerja Harus Diperbanyak

NasionalMinggu, 09/08/2026 - 13:50 WIB
redaksi

BATAM — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja…

KSPSI Dorong Kader Buruh Masuk Lembaga Negara, Kawal Kebijakan hingga Tingkat Daerah

KSPSI Dorong Kader Buruh Masuk Lembaga Negara, Kawal Kebijakan hingga Tingkat Daerah

NasionalMinggu, 09/08/2026 - 13:37 WIB
redaksi

BATAM — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)…

Buruh DIY Tolak Pajak JHT BPJS Ketenagakerjaan, KSPSI: Dana Hasil Keringat Pekerja Tak Layak Dipajaki

Buruh DIY Tolak Pajak JHT BPJS Ketenagakerjaan, KSPSI: Dana Hasil Keringat Pekerja Tak Layak Dipajaki

DaerahSabtu, 18/07/2026 - 17:05 WIB
Kangkardi

YOGYAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kebijakan pengenaan pajak…

Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Perlu Dievaluasi, KSPSI MJH Soroti Keadilan bagi Pekerja

Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Perlu Dievaluasi, KSPSI MJH Soroti Keadilan bagi Pekerja

DaerahJumat, 17/07/2026 - 13:33 WIBJumat, 17/07/2026 - 13:36 WIB
Kangkardi

YOGYAKARTA – Kebijakan pengenaan pajak atas pencairan manfaat Jaminan…

KSPSI Jumhur Hidayat Minta Buruh Dilibatkan Sejak Awal Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Soroti Transparansi dan Anti-Suap

KSPSI Jumhur Hidayat Minta Buruh Dilibatkan Sejak Awal Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Soroti Transparansi dan Anti-Suap

NasionalRabu, 15/07/2026 - 10:08 WIBRabu, 15/07/2026 - 15:55 WIB
Kangkardi

JAKARTA – Arif Minardi SEKJEND KSPSI MJH, Perwakilan…

Daerah

  • Gubernur Sulsel Gelar Dialog dengan Serikat Buruh, Bahas Penetapan UMP 2027
    Gubernur Sulsel Gelar Dialog dengan Serikat Buruh, Bahas Penetapan UMP 2027
    Minggu, 15/11/2026 - 18:50 WIB
  • KP2MI dan Pemkab Garut Buka 5.000 Lowongan Kerja Luar Negeri, Pencari Kerja Diingatkan Waspada Calo
    KP2MI dan Pemkab Garut Buka 5.000 Lowongan Kerja Luar Negeri, Pencari Kerja Diingatkan Waspada Calo
    Sabtu, 14/11/2026 - 16:12 WIBSabtu, 14/11/2026 - 16:12 WIB
  • Tagih Upah Pembangunan Vila Milik WNA Spanyol, Buruh Bangunan di Lombok Tengah Justru Dilaporkan atas Dugaan Pemerasan
    Tagih Upah Pembangunan Vila Milik WNA Spanyol, Buruh Bangunan di Lombok Tengah Justru Dilaporkan atas Dugaan Pemerasan
    Sabtu, 14/11/2026 - 15:13 WIB
  • 60 Pekerja Cleaning Service RSUD Pandega Pangandaran Menanti Kepastian Hak, THR dan Uang Seragam Rp2,5 Juta Belum Tuntas
    60 Pekerja Cleaning Service RSUD Pandega Pangandaran Menanti Kepastian Hak, THR dan Uang Seragam Rp2,5 Juta Belum Tuntas
    Sabtu, 14/11/2026 - 14:50 WIB
  • PHK Massal di SPPG Gebangkerep Nganjuk, 21 dari 45 Pekerja Diberhentikan, Upah Harian Dipangkas hingga 50 Persen
    PHK Massal di SPPG Gebangkerep Nganjuk, 21 dari 45 Pekerja Diberhentikan, Upah Harian Dipangkas hingga 50 Persen
    Sabtu, 14/11/2026 - 14:23 WIB
  • Dedi Mulyadi Revisi UMSK Jawa Barat 2026, Kota Bekasi Tertinggi Tembus Rp6,05 Juta
    Dedi Mulyadi Revisi UMSK Jawa Barat 2026, Kota Bekasi Tertinggi Tembus Rp6,05 Juta
    Sabtu, 14/11/2026 - 14:07 WIB
  • Polres Gresik Perkuat Desk Ketenagakerjaan, Buruh Soroti Upah di Bawah UMK, Outsourcing hingga Hak Pesangon
    Polres Gresik Perkuat Desk Ketenagakerjaan, Buruh Soroti Upah di Bawah UMK, Outsourcing hingga Hak Pesangon
    Sabtu, 14/11/2026 - 08:33 WIB
  • Miris! Buruh di Karanganyar Hanya Digaji Rp320 Ribu per Bulan, Ada yang Tak Dibayar Selama Empat Bulan
    Miris! Buruh di Karanganyar Hanya Digaji Rp320 Ribu per Bulan, Ada yang Tak Dibayar Selama Empat Bulan
    Sabtu, 14/11/2026 - 08:09 WIB
  • Ombudsman Temukan Kekurangan Upah Pekerja PT Duta Marine, KSPSI Desak Disnakertrans Kepri Transparan
    Ombudsman Temukan Kekurangan Upah Pekerja PT Duta Marine, KSPSI Desak Disnakertrans Kepri Transparan
    Jumat, 13/11/2026 - 18:36 WIB
  • PHK di Singapura Tembus 4.800 Pekerja pada Kuartal III 2026, Batam Diminta Waspadai Dampaknya
    PHK di Singapura Tembus 4.800 Pekerja pada Kuartal III 2026, Batam Diminta Waspadai Dampaknya
    Jumat, 13/11/2026 - 18:29 WIB

Ekonomi

  • Kasus Merpati Airlines Jadi Sorotan, Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dinilai Belum Menjamin Hak Buruh
    Kasus Merpati Airlines Jadi Sorotan, Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dinilai Belum Menjamin Hak Buruh
    Senin, 16/11/2026 - 08:34 WIBSenin, 16/11/2026 - 08:36 WIB
  • Kemnaker Siapkan Skema Baru Dana Cadangan Pesangon, Perusahaan Wajib Setor ke Lembaga Pemerintah Paling Lambat Oktober 2027
    Kemnaker Siapkan Skema Baru Dana Cadangan Pesangon, Perusahaan Wajib Setor ke Lembaga Pemerintah Paling Lambat Oktober 2027
    Senin, 16/11/2026 - 08:21 WIB
  • Beban Bunga Utang Negara Membengkak, Rp494 Triliun Dibayarkan hingga Oktober
    Beban Bunga Utang Negara Membengkak, Rp494 Triliun Dibayarkan hingga Oktober
    Minggu, 15/11/2026 - 20:49 WIB
  • Ekonomi Digital ASEAN Bidik Rp36.470 Triliun, Peluang Besar bagi Indonesia
    Ekonomi Digital ASEAN Bidik Rp36.470 Triliun, Peluang Besar bagi Indonesia
    Minggu, 15/11/2026 - 20:44 WIB
  • Rata-Rata Gaji Buruh Indonesia Rp3,41 Juta per Bulan pada Agustus 2026, Hanya Tiga Provinsi Tembus Rp5 Juta
    Rata-Rata Gaji Buruh Indonesia Rp3,41 Juta per Bulan pada Agustus 2026, Hanya Tiga Provinsi Tembus Rp5 Juta
    Minggu, 15/11/2026 - 13:59 WIB
  • Kemnaker Bantah Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara, Pemerintah Belum Tetapkan Lembaga Pengelola
    Kemnaker Bantah Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara, Pemerintah Belum Tetapkan Lembaga Pengelola
    Minggu, 15/11/2026 - 11:34 WIB
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Alamat
  • Kontak
© copyright 2026 lemspsi.com | Informasi terkini dan aktual
lemspsi.com
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
  • Politik
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Opini
  • Video