BEKASI – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan menindak tegas berbagai praktik penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen kalangan buruh terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta dunia kerja.
Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia-Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (PPMI-KBMI), Daeng Wahidin, mengatakan seluruh elemen buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berada di belakang agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Menurut Daeng, sikap tersebut merupakan respons atas dinamika politik dan penegakan hukum yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan segala bentuk persoalan yang sudah diperlihatkan ke depan publik, yang di media sosial sudah ramai dan viral,” ujar Daeng dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menilai komitmen Presiden Prabowo tersebut sejalan dengan pidato yang disampaikan pada peringatan Hari Koperasi Nasional, yang menegaskan pentingnya perang terhadap korupsi dan praktik oligarki.
“Kami dari Koalisi Besar mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto memberantas korupsi, mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, dan melawan oligarki. Yang bersalah harus dihukum,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, ego sektoral maupun konflik antarlembaga justru akan melemahkan efektivitas penegakan hukum.
“Kami meminta dengan tegas agar TNI, Polri, dan Kejaksaan tetap menjaga soliditas dan kekompakan. Buruh dan rakyat membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan demi investasi yang sehat dan perlindungan pekerja,” kata Mirah.
Selain mendukung langkah pemerintah, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia juga menyatakan dukungannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pemberantasan korupsi hingga praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di berbagai sektor industri.
Koalisi menilai praktik pungli dan korupsi tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja. Menurut mereka, biaya tambahan akibat praktik ilegal tersebut dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan, menghambat investasi, hingga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sendiri merupakan aliansi organisasi buruh yang menghimpun 18 konfederasi buruh dan 157 federasi tingkat nasional. Melalui pernyataan tersebut, koalisi berharap agenda pemberantasan korupsi dapat berjalan secara konsisten dan menyeluruh sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, menjaga keberlangsungan dunia usaha, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di Indonesia. (Sumber : AntaraNews.com)
