HukumNasional

Kemnaker Bantah Danantara Ditunjuk Kelola Dana Cadangan Pesangon, Pemerintah Masih Bahas Mekanisme

57
×

Kemnaker Bantah Danantara Ditunjuk Kelola Dana Cadangan Pesangon, Pemerintah Masih Bahas Mekanisme

Sebarkan artikel ini

KEMENAKER Denies Danantara’s Appointment to Manage Severance Pay Reserve Fund, Says Government Still Discussing Implementation Mechanism

Perlindungan Pekerja dan Dana Pesangon
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya informasi yang menyebutkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan ditunjuk sebagai pengelola dana tersebut.

Kemnaker secara tegas membantah informasi tersebut. Hingga saat ini, pemerintah masih membahas mekanisme pelaksanaan kebijakan Dana Cadangan Pesangon, termasuk menentukan lembaga yang nantinya bertanggung jawab mengelola dana serta mekanisme penyetoran oleh perusahaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam rilis resmi Kemnaker yang dikutip Senin (16/11/2026), menyampaikan bahwa belum ada keputusan final terkait pengelolaan Dana Cadangan Pesangon.

Menurutnya, pemerintah masih mempersiapkan berbagai aspek teknis agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara tepat dan memberikan manfaat bagi pekerja maupun pengusaha.

Kebijakan Dana Cadangan Pesangon sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 253.

“Melalui aturan ini, pemerintah ingin memastikan perusahaan memiliki kesiapan dana untuk memenuhi hak pekerja apabila terjadi PHK,” katanya.

Dana Cadangan Pesangon untuk Menjamin Hak Pekerja

BACA JUGA:  Kemnaker Tegaskan Dana Cadangan Pesangon Wajib Disiapkan Perusahaan, Mulai Oktober 2027 Harus Disetor ke Lembaga Pemerintah

Pembentukan Dana Cadangan Pesangon menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat perlindungan pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selama ini, pembayaran pesangon menjadi kewajiban pengusaha ketika terjadi PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pekerja yang menghadapi persoalan ketika perusahaan tidak mampu atau mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak mereka.

Padahal, bagi pekerja yang terkena PHK, pesangon merupakan salah satu sumber penopang ekonomi setelah kehilangan pekerjaan dan penghasilan rutin.

Selain uang pesangon, pekerja yang memenuhi persyaratan juga berhak memperoleh uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH). Besaran hak tersebut ditentukan berdasarkan masa kerja serta alasan terjadinya PHK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melalui skema Dana Cadangan Pesangon, pemerintah ingin memastikan perusahaan memiliki kesiapan finansial sehingga kewajiban pembayaran hak pekerja tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.

BACA JUGA:  Terkena PHK? Ini 3 Komponen Kompensasi yang Wajib Diperiksa Pekerja, Termasuk Hak atas JKP

Meski demikian, keberadaan dana cadangan tidak berarti pembayaran pesangon dilakukan secara otomatis. Pemenuhan hak pekerja tetap harus mengikuti prosedur, persyaratan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengusaha dan Serikat Pekerja Akan Dilibatkan

Kemnaker menyatakan penyusunan peraturan pelaksanaan Dana Cadangan Pesangon akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pengusaha, pekerja, dan pihak terkait lainnya.

Pelibatan tersebut akan dilakukan melalui konsultasi publik untuk membahas mekanisme penghimpunan, penyetoran, hingga pengelolaan dana.

Pemerintah perlu memastikan skema yang disusun tidak menimbulkan beban berlebihan bagi dunia usaha, tetapi pada saat bersamaan mampu memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.

Dalam ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, usaha mikro dan kecil juga mendapatkan pengecualian dari kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon.

Dengan demikian, aturan teknis nantinya perlu memberikan kejelasan mengenai perusahaan yang wajib mengikuti skema tersebut, besaran dana yang harus disediakan, serta mekanisme pengelolaannya.

BACA JUGA:  Order Anjlok dan Harga Plastik Melambung, 1.600 Pekerja PT CWII Sragen Dirumahkan

Pekerja Menunggu Kepastian Pengelolaan Dana Pesangon

Belum ditetapkannya lembaga pengelola dan mekanisme teknis membuat kebijakan Dana Cadangan Pesangon masih membutuhkan proses pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diterapkan.

Bagi pekerja dan serikat buruh, kepastian mengenai pengelolaan dana menjadi aspek penting. Sebab, efektivitas kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh kewajiban perusahaan menyediakan dana, tetapi juga oleh transparansi pengelolaan, pengawasan, serta jaminan bahwa dana benar-benar tersedia ketika pekerja mengalami PHK.

Pemerintah diharapkan dapat merumuskan mekanisme yang menjamin dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pemenuhan hak pekerja.

Pada akhirnya, Dana Cadangan Pesangon diharapkan menjadi instrumen perlindungan tambahan bagi buruh. Sebab, PHK bukan sekadar kehilangan pekerjaan, melainkan juga menyangkut keberlangsungan ekonomi pekerja dan keluarganya setelah sumber penghasilan utama terhenti. (Sumber : RRI.co.id)