HukumNasionalOpini

Dipekerjakan Tak Sesuai Kontrak, Pekerja PKWT Bisa Otomatis Berstatus Karyawan Tetap Berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

84
×

Dipekerjakan Tak Sesuai Kontrak, Pekerja PKWT Bisa Otomatis Berstatus Karyawan Tetap Berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Sebarkan artikel ini

Workers Employed Outside Their Contract Terms May Automatically Gain Permanent Employee Status Under the New Employment Protection Law

Direktur Jenderal (Dirjen) PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri-(Dok Kementerian Ketenagakerjaan)
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa sejumlah perubahan penting dalam pengaturan hubungan kerja, termasuk memberikan perlindungan lebih kuat bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah peluang perubahan status pekerja PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap apabila perusahaan tidak menjalankan kesepakatan kontrak sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa perubahan status tersebut dapat terjadi demi hukum apabila pemberi kerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hubungan kerja yang telah disepakati.

Menurut Indah, kondisi tersebut dapat terjadi ketika pekerja dikontrak sebagai PKWT, tetapi dalam pelaksanaannya justru dipekerjakan untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Terlebih apabila masa kontrak yang ditentukan juga telah terlampaui.

“Kalau misalnya seseorang dikontrak PKWT, kemudian pemberi kerjanya ingkar, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bukan sesuai kontrak dan masa kerjanya juga lewat, maka demi hukum dia menjadi PKWTT,” ujar Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, dikutip Senin (16/11/2026).

Dengan ketentuan tersebut, perusahaan tidak bisa begitu saja mempertahankan status pekerja sebagai karyawan kontrak apabila dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hubungan kerja.

BACA JUGA:  Kemnaker: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Bukan 100 Persen Berpihak kepada Buruh, Kepentingan Pengusaha Tetap Dilindungi

Perubahan status menjadi PKWTT merupakan konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menerapkan sistem kerja kontrak.

Kemnaker Akan Ambil Alih Pengawas Ketenagakerjaan di Daerah

Selain mengatur perlindungan pekerja PKWT, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga membawa perubahan dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.

Indah mengungkapkan, pemerintah akan melakukan penarikan atau pengalihan pengawas ketenagakerjaan yang selama ini berada di pemerintah daerah menjadi berada di bawah pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Proses pengalihan tersebut ditargetkan selesai paling lambat dalam waktu dua tahun ke depan.

“Jadi, artinya Kementerian Ketenagakerjaan akan mengambil alih semua pengawas-pengawas ketenagakerjaan di daerah paling lambat dua tahun,” kata Indah.

Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat diterapkan secara konsisten.

Dengan pengawasan yang terkoordinasi di bawah pemerintah pusat, Kemnaker diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan perlindungan kepada pekerja maupun buruh.

Pengalihan kewenangan pengawas ketenagakerjaan ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan perusahaan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Mediator Hubungan Industrial Tetap Berada di Daerah

Meskipun pengawas ketenagakerjaan akan dialihkan ke pemerintah pusat, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi mediator hubungan industrial.

Indah menjelaskan bahwa mediator hubungan industrial tetap akan ditempatkan di kantor dinas ketenagakerjaan masing-masing daerah.

BACA JUGA:  Aturan Baru Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pengusaha Terancam Sanksi hingga Pencabutan Izin Usaha

Keberadaan mediator di daerah dinilai tetap diperlukan untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan.

Namun, Indah menyebut Kemnaker tetap memberikan kesempatan kepada mediator yang ingin berpindah ke pemerintah pusat.

Artinya, pengalihan pengawas ketenagakerjaan dan penempatan mediator hubungan industrial akan memiliki mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan DPR pada Oktober 2026

Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026).

Pembentukan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai sejumlah kalangan serikat pekerja dan serikat buruh belum memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak pekerja.

Melalui putusan tersebut, MK memerintahkan DPR RI bersama pemerintah untuk melakukan pembentukan atau revisi regulasi ketenagakerjaan secara terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan batas waktu penyelesaian hingga Oktober 2026.

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kemudian hadir dengan cakupan pengaturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.

Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bekerja, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tenaga kerja sektor formal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, serta pelindungan pengupahan dan kesejahteraan pekerja.

BACA JUGA:  Mulai 2027, Sebanyak 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Pusat, PPPK Penuh Waktu Tetap Dikelola Daerah

Pengaturan lainnya meliputi hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, hingga ketentuan pidana.

Implementasi UU Menjadi Tantangan Berikutnya

Dengan berbagai ketentuan baru tersebut, implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi perhatian penting pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Ketentuan mengenai perubahan status PKWT menjadi PKWTT, misalnya, membutuhkan pengawasan agar perusahaan tidak menyalahgunakan sistem kerja kontrak untuk pekerjaan yang seharusnya memiliki hubungan kerja tetap.

Demikian pula pengalihan pengawas ketenagakerjaan ke pemerintah pusat membutuhkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan UU Nomor 27 Tahun 2026 tidak hanya ditentukan oleh banyaknya ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, tetapi juga sejauh mana seluruh aturan tersebut dijalankan secara konsisten.

Bagi pekerja dan buruh, kepastian status hubungan kerja, perlindungan hak normatif, pembayaran upah, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi bagian penting yang harus benar-benar diwujudkan melalui pelaksanaan undang-undang tersebut. (Sumber : kompas.com)

Catatan redaksional: Perubahan status PKWT menjadi PKWTT dalam berita ini perlu dipahami sesuai penjelasan Indah Anggoro Putri, yakni terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan pekerjaan sekaligus masa kerja yang telah terlampaui. Jadi, bukan berarti setiap pekerja PKWT otomatis menjadi karyawan tetap hanya karena bekerja melewati masa kontrak tanpa melihat ketentuan dan kondisi hukumnya.