Para pekerja yang berada di bawah naungan PT Prabu Niskala Dewata (PT PND) memang telah menerima pembayaran gaji bulan Oktober 2026. Namun, penyelesaian persoalan tersebut belum menyentuh seluruh tuntutan pekerja, terutama terkait kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan pengadaan seragam kerja.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pekerja mengaku dana sebesar Rp2,5 juta telah dipotong secara bertahap dari gaji mereka untuk pengadaan seragam. Akan tetapi, hingga kini realisasi penyerahan seragam tersebut belum sepenuhnya dilakukan.
Salah seorang pekerja mengungkapkan, pemotongan gaji dilakukan dalam tiga tahap, yakni Rp1 juta pada pemotongan pertama, Rp1 juta pada bulan berikutnya, dan Rp500 ribu pada bulan selanjutnya.
Pemotongan pertama, menurut pengakuan pekerja, bahkan dilakukan sekitar satu pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Di sisi lain, pembayaran THR yang diterima pekerja disebut baru sebesar Rp500 ribu dan belum dibayarkan secara penuh.
“Kenapa kami menuntut THR dan seragam segera direalisasikan? Gaji kami pertama dipotong sebesar Rp1 juta, bulan berikutnya dipotong lagi Rp1 juta, kemudian bulan berikutnya dipotong Rp500 ribu. Total gaji yang dipotong semuanya Rp2,5 juta untuk pengadaan seragam,” ungkap salah seorang pekerja yang dibenarkan rekan-rekannya kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
“Pemotongan pertama dilakukan mungkin sekitar sepekan sebelum Lebaran, sedangkan THR tidak cair penuh, baru Rp500 ribu saja. Jelas kondisi ini berat buat kami,” lanjutnya.
Pekerja Soroti Sikap Manajemen Perusahaan
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul kabar bahwa jajaran petinggi PT Prabu Niskala Dewata diduga berupaya mencari tahu siapa pekerja yang menyampaikan persoalan tersebut kepada awak media.
Informasi itu beredar setelah persoalan hak pekerja ramai diberitakan dan menjadi perbincangan di media sosial.
Sejumlah pekerja menilai, seharusnya manajemen perusahaan lebih mengutamakan penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan dialog terbuka, bukan justru mencari pihak yang menyampaikan keluhan kepada media.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan sikap manajemen tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak perusahaan.
DPRD Pangandaran Siap Kawal Persoalan Pekerja
Di tengah belum tuntasnya penyelesaian persoalan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pangandaran mulai memberikan perhatian terhadap nasib puluhan pekerja outsourcing tersebut.
Para wakil rakyat menyatakan kesiapannya mengawal persoalan ini dan berencana menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan manajemen PT Prabu Niskala Dewata, pihak RSUD Pandega Pangandaran, serta instansi ketenagakerjaan terkait.
RDP tersebut diharapkan dapat mengungkap duduk persoalan sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap para pekerja.
Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak dasar pekerja, mulai dari pembayaran upah, THR, hingga kejelasan penggunaan potongan gaji untuk pengadaan perlengkapan kerja.
Dugaan Pelanggaran Ketentuan Perjanjian Kerja
Selain persoalan THR dan seragam, hasil penelusuran awak media berdasarkan sejumlah keterangan narasumber juga menemukan dugaan permasalahan dalam administrasi hubungan kerja para pekerja cleaning service tersebut.
Beberapa pekerja mengaku tidak memegang salinan dokumen kontrak kerja. Selain itu, kontrak yang menjadi persoalan disebut tidak mencantumkan secara jelas nominal upah maupun mekanisme pembayaran gaji.
Jika benar, kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut karena perjanjian kerja merupakan dokumen penting yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.
Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk PP Nomor 35 Tahun 2021, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) wajib memuat sejumlah ketentuan minimum.
Pasal 13 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa PKWT sekurang-kurangnya harus memuat identitas para pihak, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besaran dan cara pembayaran upah, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, serta ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, kejelasan mengenai besaran upah dan tata cara pembayarannya merupakan bagian penting yang harus tercantum dalam perjanjian kerja.
Selain itu, pekerja juga berhak memperoleh salinan perjanjian kerja yang telah ditandatangani. Dokumen tersebut menjadi pegangan pekerja apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.
Perusahaan Outsourcing Bertanggung Jawab atas Hak Pekerja
Dalam hubungan kerja alih daya, perusahaan penyedia jasa atau vendor tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak pekerja.
Pasal 18 PP Nomor 35 Tahun 2021 menegaskan bahwa perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
Artinya, PT Prabu Niskala Dewata sebagai perusahaan penyedia jasa outsourcing memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak pekerja yang berada dalam hubungan kerjanya terpenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.
Persoalan ini juga menjadi penting untuk diperjelas karena para pekerja menjalankan tugas pelayanan kebersihan di lingkungan rumah sakit yang merupakan fasilitas pelayanan publik.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh klarifikasi maupun tanggapan resmi dari manajemen PT Prabu Niskala Dewata terkait tuntutan pembayaran sisa THR, potongan gaji sebesar Rp2,5 juta untuk pengadaan seragam, serta dugaan persoalan administrasi kontrak kerja.
Awak media masih berupaya meminta keterangan dari pihak perusahaan, manajemen RSUD Pandega Pangandaran, dan instansi ketenagakerjaan terkait guna memperoleh penjelasan yang berimbang.
Para pekerja kini berharap DPRD Kabupaten Pangandaran dapat mengawal persoalan tersebut hingga seluruh hak normatif mereka mendapatkan kepastian dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Sumber : 86news.co)
