Laporan tersebut dilayangkan oleh pemilik vila yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Spanyol pada 26 Oktober 2026. Suandi kemudian dipanggil penyidik Polres Lombok Tengah untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Suandi memenuhi panggilan penyidik pada Sabtu (14/11/2026). Ia tiba di Mapolres Lombok Tengah sekitar pukul 09.30 Wita dan menjalani pemeriksaan hingga pukul 11.30 Wita.
Kepada awak media, Suandi mengaku tidak menyangka persoalan penagihan upah yang menjadi haknya justru berujung pada laporan dugaan tindak pidana pemerasan.
“Hari ini saya memenuhi panggilan penyidik diperiksa atas laporan dugaan pemerasan oleh pemilik perusahaan di Desa Kuta Mandalika yang sedang mengerjakan vila,” kata Suandi.
Berawal dari Upah Pekerja yang Belum Dibayar
Suandi menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari aksi protes puluhan pekerja proyek pembangunan vila di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, pada 21 Oktober 2026.
Aksi tersebut dilakukan karena para pekerja mengaku belum menerima pembayaran upah selama lebih dari satu bulan.
Suandi yang bekerja sebagai kepala tukang dan bertanggung jawab atas pekerjaan kayu mengaku hanya berusaha menuntut pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikannya.
Namun, beberapa hari setelah aksi tersebut, tepatnya pada 26 Oktober 2026, ia justru menerima laporan dugaan pemerasan dari pihak pemilik vila.
“Tapi malah saya kaget tiba-tiba dapat surat panggilan dari Polres Lombok Tengah dengan dugaan pemerasan lagi. Padahal, saya lagi tagih upah saya yang belum dibayar selama satu bulan,” ujarnya.
Ia menilai laporan tersebut tidak berdasar dan menduga persoalan hukum yang menjeratnya berkaitan dengan upaya penagihan hak pekerja.
“Karena ini kan saya hanya minta upah saja. Kok malah dilaporkan lagi,” imbuhnya.
Tiga Kali Kirim Surat Tagihan, Total Mencapai Rp140 Juta
Menurut Suandi, sebelum melakukan aksi protes, para pekerja sebenarnya telah berupaya menyelesaikan persoalan pembayaran upah melalui jalur komunikasi dan surat-menyurat.
Bahkan, pihak pekerja disebut sudah tiga kali mengirimkan surat tagihan kepada perusahaan.
Surat pertama dikirim pada 1 September 2026, disusul surat kedua pada 14 September 2026, dan surat ketiga pada 19 Oktober 2026.
Total nilai tagihan yang diminta para pekerja mencapai Rp140 juta. Namun, menurut Suandi, ketiga surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan.
Karena tidak kunjung memperoleh kepastian pembayaran, para pekerja akhirnya menggelar aksi protes pada 21 Oktober 2026.
“Tapi waktu itu tidak direspons. Sehingga kami aksi tanggal 21 Oktober 2026. Setelah saya aksi itu, saya dilaporkan 26 Oktober 2026,” ungkapnya.
Suandi juga menjelaskan bahwa setelah aksi berlangsung, pihak perusahaan langsung mengirimkan uang sebesar Rp59 juta untuk membayar pekerjaan kayu yang menjadi tanggung jawabnya.
Akan tetapi, pembayaran tersebut hanya mencakup pekerjaan yang dikerjakannya. Sementara itu, sejumlah pekerjaan lain dalam proyek yang melibatkan kontraktor yang sama disebut masih belum dibayarkan.
“Kan ini ada banyak item pengerjaan. Tapi saat itu yang sudah dibayar saya saja yang kerjakan kayu dari seluruh kontrak itu,” jelasnya.
Suandi Pertanyakan Laporan Dugaan Pemerasan
Suandi menduga bukti transfer pembayaran sebesar Rp59 juta yang dikirimkan setelah aksi protes menjadi salah satu materi yang digunakan pihak perusahaan dalam laporan dugaan pemerasan terhadap dirinya.
Ia mempertanyakan dasar pelaporan tersebut karena menurut pengakuannya, uang yang diterima merupakan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan, bukan hasil pemaksaan atau permintaan uang di luar haknya.
“Saya menduga seperti itu. Karena memang saat saya aksi itu langsung dikirimkan. Dan saya pulang langsung,” katanya.
Hingga pemeriksaan berlangsung, Suandi berharap persoalan tersebut dapat dilihat secara utuh, termasuk latar belakang munculnya tuntutan pembayaran upah dan proses komunikasi yang sebelumnya telah dilakukan para pekerja.
Polisi Masih Dalami Laporan
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Lombok Tengah, Punguan Hutahean, membenarkan bahwa pemanggilan Lalu Suandi dilakukan untuk kepentingan klarifikasi terkait laporan dugaan pemerasan.
Ia menjelaskan, penyelidik masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak guna memahami secara menyeluruh perkara yang dilaporkan.
“Dipanggil dalam rangka laporan dugaan pemerasan. Sesuai surat,” kata Punguan melalui pesan WhatsApp.
Punguan belum bersedia menjelaskan secara terperinci kronologi maupun substansi dugaan pemerasan tersebut. Menurutnya, penyelidik masih perlu memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara itu.
“Makanya saya bilang tunggu semua pemeriksaan selesai. Tidak bisa menggambarkan peristiwa,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena bermula dari persoalan pembayaran upah pekerja proyek pembangunan vila. Di satu sisi, para pekerja mengaku sedang memperjuangkan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Di sisi lain, pemilik vila menempuh jalur hukum melalui laporan dugaan pemerasan.
Kini, proses penyelidikan kepolisian diharapkan dapat mengungkap secara objektif duduk perkara tersebut, termasuk memastikan apakah persoalan yang terjadi merupakan sengketa pembayaran pekerjaan atau terdapat unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga terdapat kepastian hukum atas perkara tersebut. (Sumber : detik.com )
