Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi bersama terkait kebijakan ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan itu, Andi Sudirman menegaskan pentingnya komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Menurutnya, dialog secara rutin diperlukan untuk membangun kesepahaman, terutama dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia mengatakan, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin memberikan perhatian yang lebih konkret terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.
Menurut Andi Sudirman, kondisi pekerja dan buruh merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan serta kinerja pemerintah daerah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan semakin memahami kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan dan aspirasi para pekerja serta serikat buruh.
Penetapan UMP 2027 Harus Berdasarkan Regulasi dan Data
Terkait penetapan UMP Sulawesi Selatan 2027, Andi Sudirman menegaskan bahwa seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data statistik resmi sebagai dasar penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Menurutnya, pembahasan pengupahan harus dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, baik dari sisi kesejahteraan pekerja maupun kemampuan dunia usaha.
Gubernur mengajak seluruh unsur yang hadir untuk menjaga komunikasi dan dialog secara terbuka serta saling menghormati.
Serikat pekerja dan serikat buruh diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi yang terukur. Sementara itu, kalangan pengusaha diminta menjelaskan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya produksi, produktivitas, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Pemerintah Harapkan Hubungan Industrial Tetap Kondusif
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap tercipta hubungan industrial yang semakin harmonis antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Dialog tripartit dinilai penting agar kebijakan pengupahan tidak hanya memperhatikan keberlangsungan dunia usaha, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh.
Pembahasan UMP 2027 pun menjadi salah satu agenda penting yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Aspirasi serikat buruh, kondisi ekonomi daerah, serta kemampuan perusahaan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan rekomendasi upah minimum.
Dengan demikian, penetapan UMP Sulawesi Selatan 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan yang adil, berdasarkan data, serta mampu memberikan perlindungan terhadap daya beli dan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha. (Sumber : fajar.co.id)











