Dari total 45 pekerja yang sebelumnya terlibat dalam operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG tersebut, sebanyak 21 orang diberhentikan. Dengan demikian, jumlah pekerja yang masih dipertahankan kini tersisa 24 orang.
Kebijakan pengurangan tenaga kerja itu tertuang dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja (SPHK) yang diterbitkan Yayasan Peduli Rakyat Generasi Emas (PRGE).
Berdasarkan salinan dokumen yang diterima, surat tersebut ditandatangani Penanggung Jawab Yayasan PRGE, Agustin Citra Sari, serta diketahui Kepala SPPG Gebangkerep, Roy Pungky Dwi Anggoro.
Dalam dokumen tersebut, pengurangan tenaga kerja mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia Nomor 63551 Tahun 2026 tentang penyesuaian jumlah relawan berdasarkan kuota penerima manfaat.
Namun, meskipun terdapat dasar kebijakan yang dijadikan acuan, proses pemberhentian tersebut dipersoalkan para pekerja. Mereka menilai keputusan diambil secara mendadak, kurang transparan, dan tidak mempertimbangkan masa pengabdian maupun loyalitas pekerja yang telah membangun operasional dapur sejak awal.
Pekerja Lama Pertanyakan Objektivitas PHK
Salah seorang mantan pekerja berinisial LS mengaku kecewa dengan keputusan manajemen yang dinilai tidak mempertimbangkan kontribusi pekerja lama.
LS mengungkapkan dirinya telah ikut merintis operasional dapur SPPG Gebangkerep sejak awal berdiri hingga berjalan lebih dari satu tahun. Namun, dirinya justru termasuk pekerja yang diberhentikan.
Ia mempertanyakan dasar pertimbangan manajemen dalam menentukan pekerja yang dipertahankan dan diberhentikan.
“Kenapa saya dari awal sampai ini perjuangan dari mulai nol sampai sekarang, kenapa kok malah yang lama-lama dibuang, yang baru-baru dipertahankan?” ujar LS saat memberikan keterangan, Sabtu (14/11/2026).
Menurut LS, sebelumnya manajemen sempat menyampaikan bahwa pengurangan tenaga kerja dilakukan karena keterbatasan anggaran dan efisiensi operasional.
Bahkan, para pekerja sempat mendapat informasi bahwa rasionalisasi tenaga kerja akan lebih banyak menyasar pekerja perempuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sejumlah pekerja laki-laki juga ikut diberhentikan.
Ia menyebut keputusan PHK terkesan ditentukan secara sepihak oleh jajaran pimpinan tanpa melalui dialog terlebih dahulu dengan para pekerja terdampak.
Selain itu, LS juga mempertanyakan objektivitas proses seleksi relawan yang dipertahankan. Sejumlah pekerja yang disebut merupakan pilihan pihak mitra dan SPPI dinilai tidak melalui proses penyaringan yang jelas.
Kondisi tersebut semakin menambah kekecewaan para pekerja lama yang merasa kontribusinya selama membangun operasional dapur tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya.
Upah Harian Dipangkas dari Rp110 Ribu Menjadi Rp50 Ribu
Persoalan lain yang turut dikeluhkan para pekerja adalah pemangkasan upah harian yang dilakukan secara bertahap sebelum pemberhentian berlangsung.
Salah seorang pekerja terdampak asal Kecamatan Baron mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka menerima upah harian berkisar Rp100.000 hingga Rp110.000.
Namun, setelah adanya kebijakan baru, upah tersebut dipangkas menjadi Rp50.000 per hari.
“Saya tadinya dapat seratus (ribu), paling tinggi itu 110, sekarang 100. Terus kemarin waktu aturan yang baru itu 50, terus dikeluarkan itu,” ungkapnya.
Pemangkasan tersebut berarti pekerja mengalami penurunan penghasilan hingga sekitar 50 persen dari upah harian yang sebelumnya diterima.
Kebijakan penurunan upah yang kemudian disusul pemberhentian puluhan pekerja itu memicu kekecewaan dan tekanan psikologis, terutama bagi mereka yang telah lama bekerja dan menggantungkan penghasilan dari operasional dapur MBG.
Para pekerja juga menyayangkan minimnya komunikasi dari pihak pengelola dalam menjelaskan alasan pengurangan tenaga kerja maupun mekanisme penentuan pekerja yang tetap dipertahankan.
Kepala SPPG Belum Berikan Penjelasan
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala SPPG Gebangkerep, Roy Pungky Dwi Anggoro, melalui sambungan telepon untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan pengurangan personel, pemangkasan upah, serta berbagai keluhan yang disampaikan para mantan pekerja.
Namun, dalam komunikasi tersebut, Roy belum memberikan keterangan substantif. Ia sempat mempertanyakan dari mana nomor telepon selulernya diperoleh sebelum mengakhiri sambungan telepon.
Upaya menghubungi kembali melalui panggilan telepon sebanyak tiga kali juga belum mendapatkan respons.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen SPPG Gebangkerep maupun Yayasan Peduli Rakyat Generasi Emas (PRGE) belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik tersebut.
Konfirmasi lanjutan masih terus diupayakan guna memperoleh keterangan dari seluruh pihak dan menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Kasus ini menjadi perhatian karena pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menyangkut tata kelola tenaga kerja, kepastian penghasilan, serta pemenuhan hak-hak pekerja dan relawan yang terlibat dalam operasional program tersebut. (Sumber : suarajatimpost.com)
