JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengevaluasi pelaksanaan program SMK Go Global untuk memastikan seluruh kuota peserta pada tahap uji coba 2026 dapat terserap secara maksimal.
Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu peserta mengikuti program tersebut sepanjang 2026. Evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari proses seleksi, kesiapan fasilitas pelatihan, hingga persiapan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Rapat evaluasi SMK Go Global digelar di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (31/8/2026). Rapat dipimpin Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla bersama jajaran KP2MI.
Dzulfikar mengatakan, program SMK Go Global merupakan bagian dari target pemerintah untuk menyiapkan 500 ribu peserta dalam lima tahun. Pada tahap uji coba tahun ini, pemerintah membuka kuota sekitar 40 ribu peserta.
Pada batch pertama, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 14 ribu orang. Para pendaftar menjalani sejumlah tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi, tes tertulis, hingga wawancara.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3 ribu peserta telah siap memasuki proses penempatan melalui Sistem Informasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiP2Mi).
Dzulfikar menegaskan, pelaksanaan program yang masih relatif baru tersebut harus terus dievaluasi agar berbagai kendala dapat segera dibenahi. Pemerintah menargetkan seluruh kuota yang tersedia dapat terserap hingga akhir September 2026.
“Karena program ini merupakan program baru, kami harus sering duduk bareng untuk menyatukan persepsi dan pemahaman, sehingga ke depannya sampai 30 September dipastikan dapat terserap 100 persen,” ujar Dzulfikar.
Fasilitas Pelatihan Jadi Perhatian
Untuk mempercepat penyerapan peserta, Dzulfikar meminta jajaran KP2MI memastikan kesiapan berbagai fasilitas pendukung program. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan migrant center, kapasitas fasilitas pelatihan, serta kebutuhan pengadaan melalui katalog elektronik.
Menurutnya, kesiapan fasilitas menjadi faktor penting agar proses pelatihan CPMI dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Dzulfikar menilai keberadaan migrant center juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Jika jumlah fasilitas yang tersedia sudah mencukupi, pemerintah tidak perlu menambah fasilitas baru.
“Migrant center ini harus ada target yang proper seperti apa. Jika jumlah migrant center sudah cukup, tidak perlu ada tambahan lagi,” katanya.
Selain itu, kapasitas pelatihan di seluruh fasilitas yang saat ini telah digunakan perlu dievaluasi. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan tambahan fasilitas maupun pengadaan peralatan melalui katalog elektronik.
“Penting adanya evaluasi kapasitas tambahan pelatihan di seluruh fasilitas yang sudah terpakai sekarang, sehingga kita tahu kebutuhan untuk ekatalog ada berapa,” ujarnya.
Informasi kepada CPMI Harus Jelas
Selain persoalan fasilitas, Dzulfikar menekankan pentingnya transparansi informasi kepada para CPMI.
Informasi mengenai jenis pekerjaan, negara tujuan, kondisi kerja, hak dan kewajiban pekerja, biaya, hingga mekanisme pengaduan harus disampaikan secara jelas dan terbuka.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar CPMI memiliki pemahaman yang utuh sebelum mengikuti program dan tidak mendapatkan informasi yang simpang siur mengenai proses bekerja di luar negeri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Dwiyono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program SMK Go Global yang perlu segera dibenahi.
Salah satunya terdapat di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung. Unit tersebut masih membutuhkan pendampingan, peningkatan kapasitas, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Evaluasi secara berkala diharapkan dapat memastikan program SMK Go Global berjalan sesuai target sekaligus menghasilkan CPMI yang memiliki kompetensi dan kesiapan kerja sesuai kebutuhan pasar internasional.
(Sumber : RM.id)
