Dana tersebut nantinya menjadi bantalan keuangan untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika kehilangan pekerjaan. Kehadiran DCP juga diharapkan dapat melindungi keluarga pekerja yang ikut terdampak ketika sumber penghasilan utama mereka terputus akibat PHK.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan dampak PHK tidak hanya dirasakan oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
“Karena ketika seorang pekerja kehilangan pekerjaannya bukan hanya dia yang rugi. Kalau dia berkeluarga, ada istri, anaknya. Kalau dia masih bujangan juga masih ada yang jadi tanggungan dan sebagainya,” kata Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, Jumat (13/11/2026).
Menurut Indah, Dana Cadangan Pesangon merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat perlindungan pekerja. Dengan adanya dana yang dipersiapkan sejak awal, pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK diharapkan lebih terjamin.
Ia mencontohkan Singapura sebagai salah satu negara yang menjadi rujukan dalam pengelolaan dana cadangan pesangon secara terpusat.
Indah menegaskan, perbedaan skala dan kondisi antarnegara bukan alasan untuk tidak menghadirkan sistem perlindungan yang memberikan kepastian bagi pekerja.
“Tapi konteksnya kan bukan besar-kecil (negara), konteksnya adalah keberpihakan pelindungan bagi pekerja/buruh jika dia terpaksa kehilangan pekerjaannya,” tegasnya.
DCP Akan Dikelola Lembaga Khusus Bentukan Pemerintah
Kemnaker sebelumnya telah mengungkapkan rencana pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengelola Dana Cadangan Pesangon. Pembentukan lembaga tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam skema yang disiapkan pemerintah, perusahaan diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon ke lembaga resmi yang nantinya ditunjuk pemerintah.
Indah menegaskan, pengelolaan DCP tidak akan diserahkan kepada Dana Pensiun (Dapen) milik perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
“Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah. Nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, meskipun selama ini sejumlah perusahaan telah memiliki Dapen maupun DPLK, kedua lembaga tersebut tidak diperbolehkan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon karena undang-undang secara tegas mengamanatkan pengelolaannya kepada lembaga pemerintah.
“Di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola (oleh Dapen/DPLK) karena undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, ini lembaga pemerintah,” jelas Indah.
Indah mengakui telah menerima sejumlah masukan dari kalangan perusahaan yang menginginkan agar Dapen tetap diberikan kewenangan mengelola dana tersebut.
Namun, pemerintah tetap mengacu pada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur bahwa pengelolaan Dana Cadangan Pesangon harus dilakukan secara terpusat melalui lembaga resmi bentukan pemerintah.
Perusahaan Diberi Waktu Persiapan hingga Oktober 2027
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 diterbitkan.
Dengan demikian, mulai Oktober 2027 seluruh perusahaan diwajibkan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon kepada lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah.
Indah meminta perusahaan tidak menunggu hingga aturan teknis diterbitkan untuk mulai melakukan persiapan. Menurutnya, pendataan pekerja dan kondisi keuangan perusahaan perlu dilakukan sejak sekarang agar proses penyetoran dana nantinya berjalan tertib dan transparan.
“Jadi bagi para pengurus pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang, karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada (lembaga pengelola) dana cadangan pesangon,” jelasnya.
Sementara itu, aturan teknis pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) masih dalam proses penyusunan.
Meski demikian, Indah mengimbau perusahaan mulai mempersiapkan administrasi internal, termasuk mendata jumlah pekerja serta kondisi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pesangon.
“Tapi sambil menunggu PP ini jadi, saran saya Bapak Ibu di setiap perusahaan mulai berbenah dengan cara mendata lebih jelas jumlah pekerja, jumlah keuangan, kemudian nanti kalau in case of harus ditransfer semua, semuanya menjadi jelas dan transparan,” pungkas Indah.
Melalui kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat membangun sistem perlindungan pesangon yang lebih terencana, sehingga pekerja tidak harus menghadapi ketidakpastian pembayaran hak ketika terjadi PHK.
Bagi pekerja, keberadaan Dana Cadangan Pesangon menjadi hal penting karena pesangon bukan sekadar kewajiban perusahaan, melainkan hak pekerja yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan setelah kehilangan pekerjaan. (Sumber : waspada.id)
