BANTEN – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) sekaligus Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa serikat pekerja harus tetap kritis terhadap pemerintah, namun tidak boleh terprovokasi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Hal tersebut disampaikan Jumhur Hidayat dalam momentum Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS FSP NIBA SPSI PEMBARUAN) yang dirangkaikan dengan pembukaan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FSP NIBA SPSI PEMBARUAN yang diselenggarakan di All Nite & Day Hotel – Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. (29-30/8/2026)
Jumhur menekankan, keberadaan kader serikat pekerja di dalam pemerintahan tidak boleh membuat gerakan serikat pekerja menjadi lemah. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat organisasi dan memperjuangkan kepentingan pekerja.
“Dengan saya menjadi menteri itu tidak boleh membuat SPSI lemah. Malah harus semakin kuat,” ujar Jumhur.
Menurut Jumhur, serikat pekerja tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, memberikan masukan, maupun menyuarakan aspirasi secara lantang. Namun, sikap kritis tersebut harus dibedakan dengan upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Ia mengingatkan anggota serikat pekerja agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengajak melakukan delegitimasi terhadap pemerintahan.
“Yang tidak boleh itu mau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kalau mau menjatuhkan pemerintahan jangan,” katanya.
Jumhur menegaskan, sikap kritis justru diperlukan agar pemerintah mendapatkan masukan yang konstruktif. Menurutnya, perjuangan serikat pekerja tidak semata-mata diukur dari seberapa besar aksi atau seberapa ramai suara yang terdengar, tetapi dari sejauh mana perjuangan tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi pekerja dan masyarakat.
“Tujuan kita bukan ramai-ramai kelihatan. Tujuan kita adalah ada kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat buat kita semua,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah perjuangan kebijakan ketenagakerjaan yang membutuhkan komunikasi dan negosiasi panjang. Dalam beberapa kasus, persoalan yang diperjuangkan serikat pekerja akhirnya dapat menghasilkan regulasi setelah melalui proses komunikasi dengan pemerintah.
Jumhur Dorong Konsolidasi dan Keterbukaan Organisasi
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga mendorong serikat pekerja untuk terus melakukan konsolidasi sekaligus membuka diri terhadap organisasi lain.
Menurutnya, organisasi pekerja tidak akan berkembang apabila bersikap eksklusif dan menutup diri dari kelompok lainnya. Karena itu, seluruh elemen pekerja perlu membangun kolaborasi dengan tetap mempertahankan kepemimpinan dan kekuatan organisasi.
“Intinya kita membuka diri kepada siapa yang mengetuk pintu kita. Jangan kita tertutup. Kalau kita tertutup, kita tidak mungkin besar-besar,” tutur Jumhur.
Ia menilai keterbukaan menjadi salah satu faktor yang membuat SPSI dapat terus berkembang karena selama ini aktif membangun komunikasi dengan berbagai kelompok.
Selain persoalan konsolidasi, Jumhur menyampaikan pentingnya memperkuat posisi koperasi dan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.
Ia menilai koperasi seharusnya mendapatkan dukungan yang lebih kuat karena dalam konstitusi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian. Menurutnya, berbagai program ekonomi yang mendorong perputaran uang hingga ke tingkat bawah juga berpotensi memberikan manfaat luas apabila dikelola dengan baik.
Terkait kritik terhadap tata kelola program pemerintah, Jumhur mengatakan persoalan tersebut harus diperbaiki tanpa menghilangkan tujuan baik dari sebuah program.
“Kalau tata kelola jelek, diperbaiki. Kalau ada yang korupsi, tangkap. Tapi jangan niat baik kemudian tata kelolaannya buruk, dibubarkan semua,” ujarnya.
Jumhur kemudian menggambarkan pendekatan tersebut dengan analogi sederhana. Apabila terdapat tikus di dalam rumah, menurutnya, yang harus dilakukan adalah menangkap tikus tersebut, bukan membakar rumahnya.
Jumhur Ungkap Persiapan Kongres KSPSI
Dalam pidatonya, Jumhur juga mengungkapkan bahwa KSPSI akan segera menghadapi agenda kongres. Menurutnya, setiap federasi memiliki hak suara dalam kongres, sementara peserta dan peninjau akan berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
Jumlah peserta kongres diperkirakan mencapai sekitar 600 hingga 700 orang. Ditambah para peninjau, jumlah peserta yang hadir diperkirakan dapat mencapai sekitar 1.000 orang.
Jumhur meminta seluruh jajaran organisasi mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan kongres, termasuk kepanitiaan, undangan, lokasi, hingga anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga menyampaikan dukungan pribadi sebesar Rp10 juta untuk kegiatan yang sedang berlangsung.
Jumhur Gagas Dewan Buruh Indonesia
Lebih jauh, Jumhur mengungkapkan gagasan untuk membangun Dewan Buruh Indonesia, sebuah wadah kolaborasi antarfederasi dan konfederasi serikat pekerja di Indonesia.
Menurut Jumhur, gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi politik kaum buruh, termasuk mendorong lahirnya wakil-wakil buruh di berbagai tingkatan pemerintahan dan parlemen.
Ia mencontohkan, organisasi buruh di suatu daerah dapat membangun kesepakatan bersama untuk menentukan kandidat yang akan didukung dalam pemilihan kepala daerah.
“Seluruh federasi-konfederasi yang ada di Kota Tangerang bersatu. Mereka boleh bersepakat melakukan konvensi siapa calon wali kota kita di Tangerang,” katanya.
Menurut Jumhur, perjuangan politik kaum buruh tidak harus terikat pada satu partai politik. Tokoh buruh dapat berada di berbagai partai, tetapi tetap membawa kepentingan pekerja dan rakyat dalam menjalankan tugas politiknya.
Ia menilai perbedaan partai politik tidak semestinya menjadi penghalang bagi perjuangan bersama kaum buruh.
Jumhur kemudian mencontohkan pengalaman masa lalu ketika terdapat tokoh yang berlatar belakang serikat pekerja dan kemudian menduduki posisi strategis di pemerintahan. Menurutnya, keberadaan tokoh buruh di berbagai partai tetap dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja.
“Partainya beda, tapi menterinya sama-sama dari SPSI. Siapa pun jadi menteri, tetap membela kaum buruh,” ujarnya.
Jumhur menegaskan, gagasan tersebut bertujuan agar perjuangan membela kaum buruh dapat melampaui sekat-sekat politik kepartaian.
“Gerakan ideologi membela kaum buruh itu melampaui sekat-sekat partai,” katanya.
Pada akhir acara, Jumhur bersama jajaran pimpinan organisasi secara resmi menyatakan pembukaan RAKERNAS FSP NIBA SPSI PEMBARUAN. Pembukaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan foto bersama jajaran pimpinan dan seluruh peserta.
Agenda Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan organisasi sekaligus momentum mempererat persatuan antarelemen serikat pekerja dalam menghadapi agenda ketenagakerjaan dan politik ke depan.
@kg_krd
