Daerah

Buruh Geruduk Kantor Pemkab Jombang, Tuntut UMK 2027 Naik Minimal 10 Persen dan Usut Dugaan Eksploitasi Pekerja

42
×

Buruh Geruduk Kantor Pemkab Jombang, Tuntut UMK 2027 Naik Minimal 10 Persen dan Usut Dugaan Eksploitasi Pekerja

Sebarkan artikel ini

Workers Storm Jombang Regency Government Office, Demand at Least 10% Increase in 2027 Minimum Wage and Probe Alleged Worker Exploitation

Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang./Karimatul Maslahah/

JOMBANG – Puluhan buruh mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim, Senin (16/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang 2027 hingga desakan agar pemerintah mengusut dugaan praktik eksploitasi pekerja oleh perusahaan outsourcing.

Ada dua persoalan utama yang menjadi sorotan buruh dalam aksi tersebut. Pertama, belum adanya kepastian regulasi mengenai mekanisme penetapan upah minimum 2027. Kedua, dugaan pelanggaran ketentuan waktu kerja oleh sejumlah perusahaan outsourcing yang disebut mempekerjakan karyawan hingga 12 jam sehari.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hadi Purnomo, mengatakan hingga saat ini pekerja masih menunggu kepastian aturan yang akan menjadi dasar penetapan UMK tahun depan.

Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kejelasan mengenai regulasi pengupahan agar kalangan pekerja dapat mengetahui arah kebijakan kenaikan upah yang akan diberlakukan pada 2027.

“Kami meminta kejelasan terkait kenaikan upah tahun 2027. Karena sampai saat ini belum ada regulasi atau aturan yang jelas mengenai penetapan upah,” ujar Hadi di sela-sela aksi.

Terkait besaran kenaikan UMK Jombang 2027, massa buruh mengusulkan kenaikan minimal 10 persen dari upah minimum saat ini yang berada di kisaran Rp3,3 juta.

BACA JUGA:  LPKK KSPSI Dorong Sertifikasi Kompetensi Pekerja untuk Perkuat Kaderisasi dan Daya Saing

Namun, buruh menilai kenaikan sebesar 10 persen tersebut sebenarnya masih belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah daerah mempertimbangkan kenaikan yang lebih besar agar daya beli dan kesejahteraan buruh dapat meningkat.

“Kalau bicara upah layak, sesuai dengan KHL, kami meminta kenaikan 10 persen. Sebenarnya upah layak itu lebih dari 10 persen,” tegasnya.

Buruh Desak Disnaker Usut Dugaan Jam Kerja 12 Jam

Selain menuntut kenaikan upah, massa aksi juga menyoroti dugaan pelanggaran ketentuan waktu kerja yang dilakukan sejumlah perusahaan, khususnya perusahaan penyedia jasa outsourcing.

Buruh mengungkapkan adanya dugaan perusahaan yang menerapkan jam kerja hingga 12 jam sehari kepada karyawannya. Praktik tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena berpotensi merugikan dan membebani pekerja.

BACA JUGA:  Kesal Gaji Tak Dibayar, Buruh di Makassar Nekat Curi Motor Majikan yang Kuncinya Tergantung

Massa mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jombang segera melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga menerapkan jam kerja berlebihan tersebut.

Hadi menilai, penerapan jam kerja hingga 12 jam sehari berpotensi menjadi bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja. Terlebih, apabila praktik tersebut diberlakukan kepada buruh perempuan yang juga memiliki hak atas perlindungan dalam hubungan kerja.

“Perusahaan, terutama outsourcing, yang mempekerjakan karyawannya sampai 12 jam kerja harus ditindak tegas. Bagi kami, itu merupakan bentuk eksploitasi terhadap manusia, terutama buruh perempuan,” pungkasnya.

Tak hanya meminta pemeriksaan terhadap perusahaan, buruh juga mempertanyakan keberadaan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) yang berkaitan dengan penerapan jam kerja tersebut di lingkungan Disnaker Jombang.

BACA JUGA:  Harga Cabai di Semarang Tembus Rp75 Ribu per Kg, Warga dan Buruh Keluhkan Daya Beli Tertekan

Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai dasar penerapan kebijakan tersebut sekaligus memastikan tidak ada kesepakatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Melalui aksi ini, buruh berharap Pemkab Jombang tidak hanya memberikan kepastian mengenai penetapan UMK 2027, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar hak-hak pekerja, termasuk hak atas waktu kerja yang manusiawi, dapat terlindungi. (Sumber : metaranews.co)