EkonomiHukumNasional

Kasus Merpati Airlines Jadi Sorotan, Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dinilai Belum Menjamin Hak Buruh

72
×

Kasus Merpati Airlines Jadi Sorotan, Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dinilai Belum Menjamin Hak Buruh

Sebarkan artikel ini

Merpati Airlines Case Draws Attention as Severance Reserve Fund Under Employment Protection Law Faces Questions Over Its Ability to Safeguard Workers’ Rights

JAKARTA – Persoalan pembayaran pesangon eks pekerja Merpati Airlines kembali menjadi sorotan di tengah rencana pemerintah menerapkan skema Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UUPK).

Hingga kini, para mantan pekerja Merpati Airlines belum menerima seluruh hak pesangon mereka. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada April 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan terdapat 1.225 pekerja yang terdampak persoalan tersebut.

Dari total kewajiban pesangon sekitar Rp313 miliar, baru sekitar 20 persen yang dibayarkan. Sementara itu, 80 persen sisanya dikonversi menjadi surat pengakuan utang.

Kasus tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam perlindungan hak pekerja ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak lagi memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon.

Hak pekerja memang dapat ditetapkan melalui ketentuan hukum maupun putusan perselisihan hubungan industrial. Namun, kepastian hukum tersebut tidak selalu menjamin pekerja langsung menerima uang yang menjadi haknya.

Persoalan inilah yang hendak diantisipasi melalui penerapan Dana Cadangan Pesangon dalam UUPK.

Pasal 253 UUPK Atur Kewajiban Dana Cadangan Pesangon

Pasal 253 UUPK mewajibkan pengusaha menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dana tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja. Namun, kewajiban penyediaan DCP dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.

Secara konsep, skema ini mengubah pola pembiayaan pesangon. Selama ini, pembayaran pesangon sangat bergantung pada kemampuan keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.

Melalui DCP, dana pesangon disiapkan lebih awal sehingga pembayaran hak pekerja tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan saat terjadi PHK.

Dengan mekanisme tersebut, pekerja diharapkan tidak mengalami persoalan seperti eks pekerja Merpati Airlines yang masih harus menunggu pemenuhan hak pesangon mereka.

BACA JUGA:  Karyawan Menolak PHK Berhak Ajukan Keberatan Tertulis, Ini Batas Waktu dan Prosedur Hukumnya

Potensi Tumpang Tindih dengan DPLK

Meski demikian, penerapan DCP memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait keberadaan skema pencadangan pesangon yang selama ini telah berjalan.

Perusahaan sebelumnya dapat menggunakan Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang kini juga dikembangkan dalam skema Dana Kompensasi Pascakerja (DKPK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyiapkan perubahan aturan terkait skema tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah DCP nantinya akan menggantikan skema yang sudah berjalan atau justru diterapkan berdampingan dengan program pencadangan pesangon yang telah dimiliki perusahaan.

Persoalan lainnya adalah bagaimana jika dana cadangan yang terkumpul ternyata tidak mencukupi untuk membayar seluruh hak pekerja.

Sebagai contoh, seorang pekerja memiliki hak pesangon sebesar Rp1 miliar, tetapi dana cadangan yang tersedia hanya Rp800 juta. Artinya, masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp200 juta.

Dalam kondisi tersebut, siapa yang bertanggung jawab menutup kekurangan pembayaran pesangon?

Pengusaha Tetap Bertanggung Jawab atas Hak Pekerja

Penelaahan terhadap Pasal 298 dan Pasal 299 UUPK menunjukkan bahwa keberadaan DCP tidak serta-merta menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar hak pekerja.

Pasal 298 mengatur bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak pekerja.

Sementara itu, Pasal 299 menentukan bahwa hak pekerja yang belum dibayarkan menjadi utang yang dijamin dengan seluruh aset pengusaha setelah terdapat perjanjian bersama atau putusan perselisihan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, DCP lebih tepat dipahami sebagai mekanisme penyediaan dana di muka, bukan jaminan bahwa seluruh pesangon pasti terbayarkan dalam kondisi apa pun.

Apabila dana cadangan tidak mencukupi dan perusahaan tidak lagi memiliki aset yang memadai, persoalan pembayaran hak pekerja masih berpotensi terjadi.

BACA JUGA:  Pengamat Ketenagakerjaan Nilai BPJS Ketenagakerjaan Lebih Tepat Kelola Dana Cadangan Pesangon, Soroti Transparansi Danantara

Siapa yang Akan Mengelola Dana Cadangan Pesangon?

Persoalan berikutnya menyangkut lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan dalam penjelasan terbarunya menyebutkan bahwa DCP tidak akan dikelola melalui Dapen maupun DPLK yang selama ini digunakan sejumlah perusahaan.

Pemerintah memberikan masa transisi kepada perusahaan hingga Oktober 2027 untuk menyesuaikan skema pencadangan pesangon dengan ketentuan baru.

Namun, pilihan pembentukan lembaga pengelola tersendiri mulai menuai keberatan dari berbagai pihak.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mempertanyakan rencana pembentukan lembaga baru karena dinilai berpotensi menambah biaya serta menimbulkan tumpang tindih dengan program perlindungan pekerja yang sudah ada.

Dari sisi pekerja, BPJS Watch mengusulkan agar pengelolaan DCP dipercayakan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga tersebut dinilai telah memiliki pengalaman dalam mengelola dana dan program perlindungan sosial pekerja.

Di sisi lain, meskipun UUPK hanya menyebut pengelola DCP sebagai lembaga pemerintah, sejumlah pemberitaan telah mengaitkan Danantara sebagai salah satu calon pengelola.

Namun, penunjukan formal dan mekanisme pengelolaannya masih membutuhkan kepastian dari pemerintah.

Karena itu, persoalan pengelolaan DCP bukan sekadar menentukan lembaga yang memegang dana. Pemerintah juga harus memastikan pemisahan dana, mekanisme investasi, sistem pengawasan, serta perlindungan terhadap risiko pengelolaan.

PP Harus Mengatur Risiko Kekurangan Dana

Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana DCP menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pekerja maupun pengusaha.

Aturan tersebut tidak cukup hanya mengatur besaran iuran dan tata cara pembayaran. Pemerintah juga perlu menjawab sejumlah persoalan mendasar.

Pertama, siapa yang bertanggung jawab menutup kekurangan apabila saldo DCP tidak mencukupi untuk membayar seluruh pesangon pekerja.

Kedua, apakah pengusaha tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab akhir atas seluruh kewajiban pembayaran hak pekerja.

BACA JUGA:  ASPIRASI Dorong Perlindungan Pekerja Perbankan di Tengah Transformasi Digital

Ketiga, bagaimana hasil investasi dana diperhitungkan dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian atau kesalahan pengelolaan.

Keempat, bagaimana mekanisme pengawasan agar dana yang telah disisihkan benar-benar tersedia ketika pekerja mengalami PHK.

Selain itu, masa transisi hingga Oktober 2027 juga tidak boleh menimbulkan beban pendanaan ganda bagi perusahaan.

Apabila dana yang sebelumnya ditempatkan melalui Dapen atau DPLK harus dialihkan ke skema baru, pemerintah perlu mengatur secara jelas pengakuan saldo, perlindungan hak pekerja, biaya pemindahan, hingga perlakuan perpajakannya.

Jangan Sampai Ketidakpastian Hanya Berpindah Tempat

Pada akhirnya, keberhasilan Dana Cadangan Pesangon tidak hanya ditentukan oleh kewajiban perusahaan menyisihkan dana, tetapi juga oleh kepastian bahwa dana tersebut benar-benar tersedia ketika pekerja membutuhkan.

Kasus eks pekerja Merpati Airlines menjadi gambaran nyata mengenai dampak ketika pemenuhan hak pesangon baru diperjuangkan setelah perusahaan kehilangan kemampuan untuk membayar.

Melalui UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah berupaya mencegah pekerja mengalami persoalan serupa.

Namun, apabila dana pesangon telah dipisahkan dari perusahaan tanpa kejelasan mengenai pihak yang menanggung kekurangan pembayaran dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, ketidakpastian justru berpotensi berpindah dari perusahaan kepada lembaga pengelola.

Karena itu, sebelum batas waktu penyesuaian pada Oktober 2027, pemerintah harus memastikan seluruh mekanisme DCP berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

Dana Cadangan Pesangon tidak boleh sekadar menjadi dana yang tersedia di atas kertas. Lebih dari itu, dana tersebut harus benar-benar siap digunakan untuk membayar hak pekerja ketika PHK terjadi.

Sebab, bagi buruh yang kehilangan pekerjaan, pesangon bukan sekadar angka dalam putusan hukum, melainkan hak yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan setelah kehilangan sumber penghasilan. (Sumber:Kompas.id)