Menurut Timboel, keberadaan DCP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir.
Dana tersebut diharapkan mampu menjamin pembayaran kompensasi PHK yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
“Pekerja akan terlindungi untuk mendapatkan kompensasi PHK (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak) ketika mengalami PHK dan berhak mendapatkan kompensasi PHK,” ujar Timboel dalam keterangan resmi, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, selama ini pembayaran pesangon masih menjadi persoalan serius bagi pekerja. Bahkan, tidak sedikit pekerja yang sudah memenangkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tetapi tetap kesulitan mendapatkan haknya.
Persoalan semakin rumit ketika perusahaan dinyatakan pailit atau pemilik usaha meninggalkan perusahaan tanpa menyelesaikan kewajiban pembayaran pesangon.
Timboel mencontohkan kasus pekerja Sritex yang hingga kini belum mendapatkan kepastian atas pembayaran kompensasi PHK.
Menurutnya, persoalan serupa seharusnya dapat dihindari apabila mekanisme DCP sudah berjalan sejak lama.
“Kehadiran DCP juga akan membantu pekerja yang PHK karena alasan pailit, dan pengusaha kabur ke luar negeri menghindari pembayaran kompensasi PHK,” jelasnya.
DCP Juga Menguntungkan Pengusaha
Selain memberikan perlindungan kepada pekerja, Timboel menilai DCP juga dapat membantu perusahaan mengelola kewajiban keuangan secara lebih terencana.
Dengan adanya dana cadangan, perusahaan tidak harus menanggung seluruh pembayaran pesangon secara sekaligus ketika terjadi PHK dalam jumlah besar.
Perencanaan biaya tenaga kerja juga dapat dilakukan lebih terukur dalam periode satu tahun. Kondisi tersebut diharapkan mampu menjaga arus kas perusahaan, mempertahankan kegiatan produksi, serta memperbaiki hubungan industrial.
“Secara umum, kehadiran DCP akan berdampak pada perbaikan iklim hubungan industrial ke depan. Dan ini akan menjadi pendukung peningkatan investasi di kemudian hari,” kata Timboel.
BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Lebih Layak Dibanding Danantara
Meski mendukung pembentukan DCP, Timboel menyoroti rencana pemerintah yang disebut akan menunjuk Danantara sebagai pengelola dana pesangon secara terpusat.
Ia justru mengusulkan agar pengelolaan DCP dipercayakan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki pengalaman mengelola dana pekerja melalui lima program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mengelola DCP, termasuk dalam hal sinkronisasi data kepesertaan, pelayanan klaim, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana.
“Menurut saya, pengelolaan DCP sebaiknya diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena BPJS Ketenagakerjaan selama ini sudah memiliki pengalaman mengelola dana pekerja di lima program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat memastikan pengelolaan dana berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, posisi dana sebagai dana amanat yang dijamin APBN apabila mengalami kegagalan pembayaran klaim juga menjadi salah satu pertimbangan.
Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Danantara
Timboel juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana apabila DCP diserahkan kepada Danantara.
Ia menilai keterbukaan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana harus menjadi perhatian utama karena dana tersebut berasal dari kewajiban iuran pengusaha yang diperuntukkan bagi perlindungan pekerja.
“Pengelolaan DCP oleh Danantara akan berpotensi membuat banyak masalah. Selama ini saja Danantara yang mengelola dana rakyat pun tidak transparan, tidak ada laporan keuangan yang bisa diakses oleh publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti mekanisme pemilihan pimpinan lembaga. Menurutnya, CEO Danantara tidak melalui proses seleksi publik sebagaimana mekanisme pemilihan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan.
Kondisi tersebut, menurut Timboel, membuat masyarakat sulit mengetahui dan mengawasi kinerja pimpinan lembaga pengelola.
Selain transparansi, ia mempertanyakan kepastian imbal hasil investasi DCP.
Menurutnya, perlu ada jaminan bahwa hasil investasi dana tersebut minimal setara dengan suku bunga deposito bank pemerintah. Hal ini penting karena pengusaha merupakan pihak yang membayarkan iuran DCP.
“Ini akan merugikan pengusaha dan pekerja jika hasil investasi yang diperoleh berada di bawah ketentuan yang diharapkan,” ujarnya.
Timboel juga mempertanyakan apakah investasi DCP yang dikelola Danantara akan menggunakan instrumen yang aman dan apakah kegagalan investasi nantinya mendapatkan jaminan APBN.
Pemerintah Diminta Atur Pengelola DCP dalam PP
Pelaksanaan Dana Cadangan Pesangon masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Aturan tersebut nantinya akan mengatur mekanisme pembentukan, pengelolaan, investasi, hingga lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengelola dana secara terpusat.
Timboel berharap pemerintah tidak terburu-buru menentukan lembaga pengelola tanpa mempertimbangkan aspek transparansi, keamanan investasi, dan kepastian pembayaran hak pekerja.
Ia juga meminta seluruh serikat pekerja, serikat buruh, serta kalangan pengusaha menyampaikan penolakan apabila pengelolaan DCP tetap diarahkan kepada Danantara.
“Dan saya juga berharap seluruh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dan Pengusaha menolak pengelolaan DCP oleh Danantara,” pungkasnya.
Timboel menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilihan yang lebih tepat untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon demi memastikan hak pekerja terlindungi dan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Sumber : cwibc.co.id)
