Sejumlah ketentuan dalam UU tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Aturan ini juga mengatur kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak tenaga kerja selama berlangsungnya hubungan kerja.
Salah satu ketentuan penting adalah batas waktu kerja maksimal 40 jam dalam satu minggu. Selain itu, perusahaan tidak dapat meminta pekerja melakukan kerja lembur secara sepihak tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, lembur harus didasarkan pada persetujuan pekerja serta perintah tertulis atau melalui media digital dari perusahaan. Durasi lembur dibatasi maksimal empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu, kecuali untuk sektor pekerjaan tertentu yang memiliki ketentuan khusus.
Perusahaan juga wajib membayarkan upah lembur kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari sisi hak istirahat, UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan pekerja untuk mendapatkan waktu istirahat.
Selain itu, perusahaan diwajibkan menyusun struktur dan skala upah. Pengusaha juga harus memastikan penerapan prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Regulasi ini turut memberikan perhatian terhadap pelindungan pekerja alih daya, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pemenuhan hak-hak khusus pekerja perempuan.
Dalam persoalan PHK, perusahaan diwajibkan terlebih dahulu mengupayakan berbagai langkah pencegahan sebelum mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja.
Apabila PHK tidak dapat dihindari, pekerja berhak mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pengusaha juga diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon untuk menjamin pemenuhan hak pekerja, kecuali bagi usaha mikro dan kecil.
Pemerintah: Pelindungan Buruh Harus Sejalan dengan Iklim Investasi
Pemerintah menegaskan bahwa penguatan pelindungan tenaga kerja harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan keselamatan, hak, dan kesejahteraan pekerja.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Menurut Afriansyah, berbagai persoalan dalam hubungan industrial perlu diselesaikan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Dengan demikian, kepentingan pekerja dan pengusaha diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.
Dari kalangan pekerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambut positif pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2026 tersebut.
Ia menyebut sekitar 90 persen substansi undang-undang telah sesuai dengan harapan dan aspirasi kaum buruh.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini kami sudah menerima salinan UU Perlindungan Ketenagakerjaan dan isinya sekitar 90 persen sesuai dengan ekspektasi buruh,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Sementara itu, Wakil Presiden KSPSI R. Abdullah mengatakan sebagian besar aspirasi pekerja telah diakomodasi dalam regulasi tersebut, termasuk ketentuan pengupahan untuk 2027.
Ia juga mengimbau seluruh serikat pekerja untuk menyikapi pemberlakuan aturan baru tersebut dengan tenang, menjaga ketertiban, serta terus meningkatkan produktivitas.
Kepastian Hak Pekerja Berpotensi Dongkrak Daya Beli dan UMKM
Penguatan pelindungan pekerja melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 dinilai tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga berpotensi memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai kepastian pendapatan dan jaminan sosial dasar merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, kepastian tersebut mencakup upah yang layak, hak cuti, serta berbagai hak dasar lainnya yang harus dipenuhi perusahaan.
“UU Ketenagakerjaan bisa memberikan kepastian terhadap pendapatan atau perlindungan sosial minimal bagi pekerja, termasuk soal hak cuti dan hak-hak dasar lainnya,” ujar Nailul kepada Liputan6.com, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, meningkatnya kesejahteraan pekerja berpotensi mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan kapasitas produksi perusahaan.
Di sisi lain, pendapatan yang lebih terjamin dapat memperkuat daya beli masyarakat. Pekerja yang memiliki kepastian penghasilan cenderung mempunyai ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melakukan konsumsi.
Dampak ekonomi tersebut juga berpotensi dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berada di sekitar kawasan industri.
Nailul mencontohkan pedagang makanan dan pelaku usaha kecil lainnya yang selama ini mengandalkan pekerja pabrik sebagai konsumen utama.
“Tentu ini bukan hanya meningkatkan ekonomi dari pekerja saja, tetapi ekonomi di sekitar pabrik juga ikut terangkat. Penjual UMKM makanan, misalnya, yang berjualan untuk buruh pabrik pasti akan merasakan dampaknya. Efek berganda (multiplier effect) dari kenaikan kesejahteraan pekerja ini sangat luas,” tuturnya.
Dengan berbagai pengaturan tersebut, UU Nomor 27 Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kepastian dalam hubungan kerja, memperkuat pemenuhan hak-hak buruh, serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha. (Sumber : Liputan6.com)
