Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian status hubungan kerja, kewajiban perusahaan memberikan perjanjian kerja, serta pemenuhan hak-hak pekerja setelah PHK.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial (Nakerjamsos) DPD SBGN Maluku Utara, Abidin Liamanu, menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Menurut Abidin, hubungan kerja tidak semata-mata ditentukan berdasarkan keberadaan dokumen kontrak atau istilah yang digunakan perusahaan. Terdapat tiga unsur utama yang menjadi dasar penilaian hubungan kerja, yakni pekerjaan, upah, dan perintah.
“Jika seseorang melakukan pekerjaan, menerima upah, dan berada di bawah perintah atau pengawasan perusahaan, maka unsur hubungan kerja telah terpenuhi. Status hubungan tersebut harus dilihat berdasarkan fakta di lapangan, bukan hanya istilah yang diberikan perusahaan. Ini berlaku bagi seluruh pekerja,” jelas Abidin.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila hubungan kerja menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), perusahaan wajib membuat perjanjian secara tertulis sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Apabila PKWT tidak dibuat secara tertulis, terdapat konsekuensi hukum terhadap status hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Abidin turut mengingatkan perusahaan agar tidak menggunakan istilah kemitraan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan apabila praktik hubungan yang berlangsung sebenarnya memenuhi unsur hubungan kerja.
Menurutnya, pekerja yang terikat jam kerja, wajib mengikuti instruksi atasan, menerima upah secara rutin, serta berada dalam pengawasan perusahaan memiliki karakteristik hubungan kerja.
Sebaliknya, kemitraan murni pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada masing-masing pihak untuk menjalankan kegiatan secara mandiri berdasarkan kesepakatan.
Bekerja Delapan Bulan Tanpa Kontrak, Iin Mengaku Langsung Di-PHK
Sorotan SBGN tersebut berkaitan dengan pengalaman Iin Febriyanti, petugas keamanan di pabrik plywood PTI, Falabisahaya.
Iin mengaku telah bekerja selama kurang lebih delapan bulan. Namun, selama menjalankan pekerjaannya, ia tidak pernah menerima dokumen perjanjian kerja tertulis dari perusahaan.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah Iin menerima keputusan PHK dari perusahaan.
Saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11/2026), Iin mengaku tidak mengetahui secara pasti persoalan administrasi hubungan kerjanya. Ia hanya memastikan bahwa hingga dirinya diberhentikan, kontrak kerja tertulis tidak pernah diberikan.
“Beta (saya) kurang tahu, karena sampai saat ini kontrak kerja seng pernah (tidak pernah) diberikan, bahkan sampai beta sudah di-PHK,” ungkap Iin.
Kondisi tersebut membuat kepastian status hubungan kerja Iin menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk apakah selama ini hubungan kerjanya masuk kategori PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Abidin mendorong agar kondisi ketenagakerjaan yang dialami Iin diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut harus mencakup status hubungan kerja, dasar penerbitan keputusan PHK, hingga pemenuhan hak-hak pekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kasus ini juga menjadi perhatian terhadap penerapan aturan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan, khususnya mengenai kewajiban pemberian perjanjian kerja dan prosedur pemutusan hubungan kerja,” tegasnya.
Disnakertrans Minta PHK Sesuai Prosedur
Sebelumnya, dugaan PHK sepihak terhadap Iin Febriyanti oleh PT Prima Timur Indonesia juga mendapat perhatian Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara.
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans Maluku Utara, Nirwan M. Turuy, menegaskan bahwa setiap keputusan PHK harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan prosedur ketenagakerjaan yang berlaku.
Menurut Nirwan, perusahaan harus memperhatikan tahapan pemberian surat peringatan, mulai dari SP1, SP2 hingga SP3, serta ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan.
Ia juga mengingatkan bahwa pekerja berstatus PKWT yang diberhentikan sebelum masa kontraknya berakhir tetap memiliki hak-hak yang harus diperhitungkan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau misalnya dia bekerja delapan bulan, sementara kontraknya satu tahun, maka hak-haknya harus diperhatikan. Termasuk sisa masa kontrak dan kompensasi atau uang pisah sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Nirwan kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Nirwan meminta pekerja yang merasa mengalami PHK sepihak agar segera menyampaikan pengaduan resmi kepada Disnakertrans Kabupaten Kepulauan Sula.
Laporan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Disnakertrans kabupaten dan pemerintah provinsi.
“Dia buat pengaduan Disnakertrans Sula, nanti kita follow up di Nakertrans Sula,” ujarnya.
Meski demikian, Disnakertrans Maluku Utara belum menyimpulkan bahwa keputusan PHK terhadap Iin telah melanggar prosedur. Nirwan menegaskan, pihaknya masih membutuhkan keterangan dari perusahaan untuk memastikan duduk perkara sebenarnya.
Menurutnya, informasi yang diterima sejauh ini masih berasal dari pihak pekerja. Karena itu, klarifikasi dari manajemen PT Prima Timur Indonesia diperlukan sebelum pemerintah menentukan langkah selanjutnya.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya menghubungi manajemen PT Prima Timur Indonesia (PTI) untuk meminta penjelasan resmi mengenai status hubungan kerja Iin Febriyanti, tidak adanya kontrak tertulis sebagaimana pengakuan pekerja, serta alasan perusahaan menerbitkan keputusan PHK terhadap yang bersangkutan. (Sumber : haliyora.id)
