Buruh menilai kenaikan upah diperlukan agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus bergantung pada pinjaman, termasuk layanan pinjaman online (pinjol).
Sekretaris Forum Peduli Buruh Sukoharjo, Sigit Hastono, mengatakan penghitungan kenaikan upah perlu mempertimbangkan sejumlah variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Selain ketiga variabel tersebut, nilai kebutuhan hidup layak juga dinilai dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran kenaikan upah dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi tahun berjalan.
“Hitung-hitungan secara kasar, usulan nominal UMK Sukoharjo 2027 naik lebih dari sembilan persen. Saat ini, kami masih menunggu pertemuan lanjutan Dewan Pengupahan Sukoharjo untuk membahas usulan nominal upah secara detail dan mendalam,” kata Sigit, Rabu (11/11/2026).
Menurut Sigit, kenaikan upah menjadi kebutuhan penting untuk menjaga daya beli pekerja di tengah meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok.
Di satu sisi, pekerja dituntut meningkatkan produktivitas untuk mendukung keberlangsungan perusahaan. Namun, tuntutan tersebut dinilai belum diimbangi dengan pemberian upah yang mampu mencukupi kebutuhan hidup.
Ia menyoroti kondisi upah pekerja yang cenderung stagnan, sementara harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan.
“Kami juga menyoroti upah murah bagi kalangan pekerja. Saat ini, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan. Di sisi lain, upah yang diterima pekerja cenderung stagnan. Daya beli para pekerja semakin berat,” ujarnya.
Buruh Terpaksa Berutang hingga Menggunakan Pinjol
Sigit mengungkapkan, persoalan rendahnya upah tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas di lingkungan perusahaan.
Menurutnya, tidak sedikit pekerja yang terpaksa meminjam uang kepada teman, kerabat, hingga tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari menunggu waktu menerima gaji berikutnya.
Bahkan, sebagian pekerja memilih menggunakan layanan pinjaman online karena tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
“Belum ada dua pekan, gajian sudah habis. Kemudian, mencari pinjaman ke teman, kerabat keluarga hingga pinjol. Mereka tak lagi bisa produktif di perusahaan karena selalu dikejar-kejar orang yang menagih utang. Ini terjadi berulang kali dan terus-menerus setiap tahun,” ungkapnya.
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan UMK Sukoharjo 2027.
Sigit berharap penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan kepentingan dunia usaha, tetapi juga memperhatikan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Menurutnya, upah yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas dan hubungan industrial yang lebih baik.
Pembahasan UMK Sukoharjo 2027 Masih Tahap Awal
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Hari Gunanto, mengatakan pembahasan usulan UMK 2027 masih berada pada tahap awal.
Pemerintah daerah saat ini masih menghimpun aspirasi dari berbagai unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Sukoharjo.
Pihak-pihak tersebut meliputi perwakilan serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo.
Selain menjaring aspirasi, Pemkab Sukoharjo juga masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat mengenai formula penghitungan kenaikan upah minimum untuk 2027.
“Untuk penentuan usulan upah masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Namun, kami tetap berkomunikasi dengan masing-masing unsur di Dewan Pengupahan Sukoharjo,” papar Hari.
Sebagai informasi, UMK Sukoharjo 2026 ditetapkan sebesar Rp2,5 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5,96 persen atau bertambah Rp140.512 dibandingkan UMK tahun sebelumnya.
Pada penetapan UMK 2026, penghitungan kenaikan upah menggunakan rentang alfa sebesar 0,665.
Persoalan THR dan PHK Ikut Menjadi Sorotan
Selain besaran kenaikan upah, sejumlah persoalan ketenagakerjaan lainnya juga menjadi perhatian dalam pembahasan UMK Sukoharjo.
Di antaranya masih ditemukan perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja sesuai ketentuan.
Selain itu, terdapat pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan perusahaan tanpa mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan status pekerjaan mereka.
Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Buruh berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penetapan besaran UMK, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.
Dengan demikian, kebijakan pengupahan 2027 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, menjaga daya beli masyarakat, serta menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan. (Sumber : solopos.espos.id)
