Melalui kebijakan tersebut, pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan berpeluang mendapatkan pembebasan pajak penghasilan. Cakupan penerima insentif ini juga akan diperluas ke seluruh sektor usaha, dari sebelumnya hanya menyasar sektor padat karya dan pariwisata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sasaran utama program tersebut adalah pekerja formal yang memiliki penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
“Soal PPh DTP kebanyakan sektor formal. Itu, kan [yang berpenghasilan] di bawah Rp10 juta. Targetnya itu,” ujar Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan rencana pemerintah, insentif PPh Pasal 21 DTP akan diberikan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2027. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan tambahan ruang finansial bagi pekerja, terutama kelompok masyarakat kelas menengah.
Airlangga menjelaskan, pemerintah juga telah menyiapkan stimulus berbeda bagi pekerja berpenghasilan rendah. Salah satunya melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 yang dialokasikan untuk tiga bulan pada kuartal IV/2026 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.
“[Insentif kelas menengah itu] yang PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp10 juta,” kata Airlangga.
Dengan demikian, pemerintah menyiapkan skema bantuan yang berbeda berdasarkan kelompok penghasilan pekerja. BSU menyasar pekerja berpenghasilan rendah, sedangkan insentif PPh 21 DTP diarahkan untuk membantu pekerja formal berpenghasilan menengah.
Masih Dikoordinasikan dengan Kemenaker dan Kemenkeu
Meski target penerima telah disampaikan, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme dan rincian pelaksanaan insentif PPh 21 DTP.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, perincian kebijakan tersebut tengah dikoordinasikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, pemerintah juga melibatkan Kementerian Keuangan untuk menghitung dampak pemberian insentif terhadap penerimaan negara. Penghitungan tersebut diperlukan agar kebijakan pembebasan pajak tetap dapat berjalan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah.
Walaupun cakupan penerima diperluas ke seluruh sektor usaha, pemerintah tetap menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas penyaluran insentif.
Sektor-sektor tersebut antara lain industri padat karya, seperti alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, serta sektor pariwisata.
Perluasan insentif ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pekerja formal sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Selain PPh 21 DTP, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi lainnya untuk 2027. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan aktivitas dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (Sumber : invezgo.com)
