Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan rokok elektrik mengalami peningkatan, khususnya di kalangan generasi muda. Pertumbuhan tersebut turut mendorong berkembangnya industri vape yang melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari produsen cairan rokok elektrik (liquid), distributor, toko retail, hingga pekerja kreatif dan komunitas pengguna.
Namun, terbitnya fatwa MUI tersebut berpotensi membawa perubahan besar terhadap keberlangsungan ekosistem industri vape di Indonesia.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dampak ekonomi dan ketenagakerjaan apabila larangan penggunaan dan perdagangan vape diterapkan secara menyeluruh.
Pembatasan hingga pelarangan total dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan usaha legal, mengurangi aktivitas bisnis, bahkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari industri tersebut.
Selain itu, kebijakan yang tidak diikuti pengawasan memadai juga berpotensi mendorong peredaran produk vape melalui pasar gelap atau black market yang sulit dikontrol pemerintah.
Di sisi lain, penggunaan vape juga menjadi perhatian dari perspektif kesehatan. Risiko gangguan pernapasan, masalah kardiovaskular, serta ketergantungan nikotin dinilai dapat menimbulkan beban kesehatan jangka panjang, terutama apabila penggunaannya semakin meluas di kalangan usia produktif.
Kekhawatiran lainnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media untuk mengedarkan zat terlarang, termasuk narkotika dalam bentuk cair.
Nasib Pekerja Industri Vape Jadi Perhatian
Di tengah perdebatan tersebut, dampak terhadap pekerja dan pelaku usaha menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.
Industri vape memiliki rantai ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Apabila aktivitas produksi dan perdagangan dihentikan, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga karyawan toko, tenaga distribusi, pekerja produksi, hingga pelaku usaha kecil yang berada dalam ekosistem tersebut.
Karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan konsekuensi ketenagakerjaan sebelum mengambil langkah pengaturan lebih lanjut.
Antisipasi terhadap potensi PHK, perlindungan hak pekerja, serta kemungkinan peralihan usaha menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam proses transisi kebijakan.
Mengapa Vape Diharamkan, Sementara Rokok Konvensional Diperdebatkan?
Persoalan lain yang muncul setelah terbitnya fatwa MUI adalah perbandingan antara rokok elektrik dan rokok konvensional.
Selama ini, status hukum rokok konvensional di Indonesia memiliki beragam pandangan di kalangan ulama dan organisasi keagamaan. Sebagian menetapkan hukum makruh, sementara pandangan lainnya mengharamkan dengan mempertimbangkan dampak buruk terhadap kesehatan.
Kondisi tersebut membuat keputusan MUI mengenai vape memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai perbedaan perlakuan terhadap kedua jenis produk tembakau tersebut.
Terlebih, industri rokok konvensional telah memiliki ekosistem ekonomi yang jauh lebih besar dan mengakar kuat di Indonesia, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, kegiatan produksi, distribusi, hingga penerimaan negara.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai produk yang mengandung nikotin tidak hanya berkaitan dengan persoalan agama dan kesehatan, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi serta keberlangsungan pekerjaan.
Fatwa MUI Tidak Otomatis Menjadi Hukum Negara
Hal penting lainnya yang perlu dipahami adalah kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia.
Fatwa MUI merupakan panduan keagamaan yang memiliki kekuatan moral bagi umat Islam, tetapi tidak secara otomatis menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh masyarakat.
Dengan demikian, apabila pemerintah ingin menerapkan pelarangan atau pembatasan vape melalui instrumen hukum negara, diperlukan regulasi formal sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah bersama DPR dan kementerian terkait perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perlindungan kesehatan masyarakat, pengawasan peredaran produk, kepastian hukum bagi pelaku usaha, hingga perlindungan pekerja.
Pada akhirnya, kebijakan mengenai rokok elektrik membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Penegakan aturan tidak cukup hanya dengan menerbitkan larangan, tetapi juga harus disertai strategi pengawasan, pencegahan peredaran ilegal, serta mitigasi dampak ekonomi dan ketenagakerjaan.
Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya menjawab persoalan kesehatan dan keagamaan, tetapi juga memperhatikan nasib pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Indonesia.(Sumber : TribunNews.com)
