JAKARTA — Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai persoalan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengatakan keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun penurunan angka pengangguran. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, apakah pekerjaan tersebut formal, apakah memberikan upah yang layak, serta apakah pekerja mendapatkan kepastian kerja dan perlindungan sosial?” ujar Mirah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2026 jumlah pekerja informal mencapai sekitar 87,74 juta orang. Sementara itu, pekerja formal tercatat sekitar 59,93 juta orang. Dengan demikian, jumlah pekerja informal masih lebih besar dibandingkan pekerja formal.
Menurut Mirah, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena status bekerja tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat. Pekerja informal masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pendapatan yang relatif rendah, ketidakpastian kerja hingga keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial.
“Jangan sampai masyarakat memang bekerja, tetapi bekerja dalam kondisi rentan, berpenghasilan rendah, tanpa kepastian kerja dan tanpa perlindungan yang memadai. Karena bekerja belum tentu berarti sejahtera,” katanya.
Karena itu, Aspirasi mendorong pemerintah tidak hanya mengejar penciptaan lapangan pekerjaan dari sisi kuantitas, tetapi juga memastikan pekerjaan yang tercipta memiliki kualitas, produktivitas, kepastian dan keberlanjutan.
Mirah menilai berbagai program pemerintah, termasuk hilirisasi, industrialisasi, investasi dan transformasi ekonomi, perlu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Jangan hanya melihat berapa besar investasi yang masuk atau berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilihat berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
BPS mencatat jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang. Pada periode yang sama, rata-rata upah buruh tercatat sekitar Rp3,29 juta per bulan.
Aspirasi berharap pemerintah ke depan dapat memperluas kesempatan kerja formal dengan tingkat upah yang layak. Selain itu, kepastian hubungan kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dinilai perlu menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan ekonomi.
Menurut Aspirasi, ukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada akhirnya bukan hanya seberapa banyak masyarakat yang bekerja, tetapi juga apakah pekerjaan tersebut mampu memberikan penghasilan yang layak, kepastian kerja, perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. (Sumber : beritasatu.com)
