JAKARTA — Dua sekolah dasar negeri di Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, yang bangunannya ambruk lebih dari dua tahun lalu, segera dibangun kembali. Pembangunan SD Negeri 09 dan SD Negeri 11 Kebayoran Lama Selatan akan menggunakan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Subki, mengatakan pembangunan kedua sekolah tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar delapan hingga sembilan bulan.
“Alhamdulillah ini rezekinya melalui KLB, dana kompensasinya diberikan untuk pembangunan SD ini, kalau tidak salah sampai Rp50 miliar,” ujar Subki saat meninjau lokasi sekolah, Selasa (29/9/2026).
Menurut Subki, Komisi E DPRD DKI sebelumnya telah meminta Gubernur DKI Jakarta memprioritaskan pembangunan kembali kedua sekolah tersebut. Permintaan itu disampaikan karena kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan di wilayah tersebut sudah mendesak.
Komisi E juga telah meninjau lokasi setelah bangunan sekolah mengalami kerusakan dan ambruk. Namun, keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi APBD sempat menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan pembangunan.
Pendanaan melalui kompensasi KLB kemudian menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan kedua sekolah tersebut.
Meski demikian, Subki menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas konstruksi. Ia meminta seluruh pihak memastikan pembangunan dilakukan sesuai standar dan tidak sekadar mengejar target waktu penyelesaian.
“Jangan sampai dipaksakan dipercepat, lalu kualitasnya abal-abal. Kami tidak mau itu terjadi,” tegasnya.
Subki juga mengingatkan kembali kejadian ambruknya bangunan sekolah sebelumnya. Beruntung, peristiwa tersebut terjadi ketika tidak ada siswa di dalam kelas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
“Bayangkan kalau saat itu ada anak-anak, itu musibah yang luar biasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembang yang menyediakan dana kompensasi KLB, PT Wisma Nusantara, telah menyatakan komitmennya untuk membangun kembali kedua sekolah tersebut dengan memperhatikan kualitas bangunan.
Komisi E DPRD DKI Jakarta, kata Subki, akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memantau dan mengawasi proses pembangunan hingga kedua sekolah tersebut selesai dan dapat kembali digunakan oleh para siswa.
Pembangunan kembali dua sekolah itu diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan fasilitas pendidikan yang tertunda selama lebih dari dua tahun, tetapi juga memastikan para siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak. (Sumber : rri.co.id)
