JAKARTA – Serikat Pekerja Pelabuhan Terminal Kendaraan Indonesia (SPPTKI) menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak pekerja terkait sejumlah persoalan ketenagakerjaan di lingkungan pelabuhan.
Perkara tersebut berkaitan dengan PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), termasuk persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja serta kebijakan alih status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Pendamping Hukum SPPTKI, Kahfi Permana, S.H., mengatakan pihaknya mewakili dua pekerja, Abdul Aziz dan Dedi, dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dengan nomor perkara 343/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Jadi hari ini kami mewakili dari pekerja atas nama Abdul Aziz dan Dedi. Di mana hari ini kami menghadiri persidangan dengan nomor perkara 343/PHI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kahfi seusai persidangan, Selasa (22/9/2026).
Menurut Kahfi, sidang perdana tersebut beragendakan pemeriksaan legal standing atau kedudukan hukum para pihak. Namun, pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengirimkan perwakilan.
“Adapun agenda persidangan hari ini yakni terkait dengan legal standing dari para pihak. Namun pada persidangan kali ini dari pihak tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya,” ujarnya.
Kahfi mengatakan majelis hakim telah menyampaikan bahwa pemanggilan terhadap pihak tergugat telah dilakukan secara patut dan telah diterima. Dengan demikian, pihak tergugat dinilai telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan para pekerja.
“Memang seharusnya hadir ya karena tadi disampaikan oleh majelis hakim bahwa panggilan yang disampaikan kepada tergugat sudah patut dan sudah diterima. Artinya memang tergugat mengetahui adanya upaya hukum yang kami lakukan dari pekerja terkait dengan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” jelasnya.
Ia berharap PT Pelindo Daya Sejahtera dapat hadir atau mengirimkan perwakilan dalam persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada 29 September 2026.
“Kemudian kami berharap bahwa di persidangan selanjutnya yakni tanggal 29 September 2026, pihak dari pengusaha atau yakni tergugat PT Pelindo Daya Sejahtera untuk hadir atau mengirimkan wakilnya di persidangan,” tutur Kahfi.
SPPTKI Minta Pekerja Mendapat Kepastian
Ketua Umum SPPTKI, Joko Laras, mengatakan pihaknya hadir langsung dalam persidangan perdana sebagai bentuk pengawalan terhadap perkara pekerja yang disebut mengalami PHK secara sepihak.
“Ya, hari ini kita sama-sama menyaksikan sidang perdana dari teman-teman buruh yang di-PHK secara sepihak. Dan kita sekali lagi dari Serikat Pekerja membuktikan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja ini harus dijadikan sebuah kepatutan,” kata Joko.
Menurut Joko, pekerja membutuhkan kepastian dan perlindungan dalam hubungan industrial. Ia meminta perusahaan tidak mengambil keputusan PHK secara mudah tanpa memperhatikan hak dan kepastian pekerja.
“Artinya jangan sampai pihak-pihak terkait itu gampang sekali sepertinya mem-PHK pekerja. Artinya kita butuh perlindungan dari negara untuk pekerja ini supaya juga bisa mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Joko berharap proses hukum yang ditempuh SPPTKI dapat memberikan penyelesaian bagi para pekerja, termasuk peluang untuk kembali bekerja.
“Ya harapannya tentu rekan kita ini dapat dipekerjakan kembali,” katanya.
Sebelumnya Tempuh Proses Tripartit
Joko menjelaskan, sebelum membawa perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial, SPPTKI telah menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Sudinakertrans.
Menurut dia, proses tripartit juga telah dilakukan untuk mempertemukan pekerja dan pengusaha dalam rangka mencari penyelesaian atas perselisihan tersebut.
“Dan kami sebelum ini juga kan kami pasti ke Sudinakertrans melakukan upaya dan di Sudinakertrans pun sudah dilakukan proses tripartit yang memang di sana tidak terbukti, artinya di Sudinakertrans kami menang,” ucap Joko.
Namun, menurut Joko, proses tersebut belum menyelesaikan persoalan karena pihak pengusaha disebut tidak menjalankan hasil yang diperoleh dalam proses sebelumnya.
“Kami menang di Sudinakertrans, namun lagi-lagi pengusaha tidak mau mematuhi sehingga kami harus ke PHI dan harapannya pekerja dapat dipekerjakan kembali,” ungkapnya.
Persoalan Alih Status PKWTT
Selain mempermasalahkan PHK pekerja PT Pelindo Daya Sejahtera, SPPTKI juga menyoroti kebijakan alih status PKWTT yang dikaitkan dengan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Serikat pekerja menilai kebijakan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan status hubungan kerja serta kepastian hak dan jaminan sosial pekerja.
SPPTKI menyatakan akan terus mengawal proses hukum yang berjalan dan memperjuangkan kepastian hubungan kerja serta hak-hak pekerja melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Persidangan perkara PHI tersebut selanjutnya dijadwalkan kembali pada 29 September 2026. (Sumber : lampumerahnews.id)











