JAKARTA – Gelombang pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam dunia bisnis sempat mendorong banyak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja. Sejumlah perusahaan bahkan memangkas karyawan dan menggantikan sebagian pekerjaan manusia dengan teknologi AI.
Namun, tren tersebut mulai menunjukkan perubahan. Sebagian perusahaan kini mengakui bahwa keputusan mengurangi tenaga kerja demi AI tidak selalu menghasilkan peningkatan produktivitas seperti yang diharapkan.
Laporan Forrester Research, perusahaan riset pasar dan konsultasi global asal Amerika Serikat, menyebut 55 persen perusahaan mengaku menyesal telah memberhentikan karyawan karena AI. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan AI secara agresif tidak selalu mampu menggantikan seluruh fungsi dan kemampuan tenaga kerja manusia.
Tidak hanya mengaku menyesal, sebagian perusahaan juga disebut mulai membatalkan keputusan PHK yang sebelumnya dikaitkan dengan penerapan AI. Mereka kembali merekrut pekerja manusia, termasuk sejumlah karyawan yang sebelumnya telah diberhentikan.
Meski demikian, Forrester mencatat bahwa pekerjaan yang kembali dibuka belum tentu memiliki kondisi yang sama seperti sebelumnya. Sebagian pekerjaan berpotensi dialihkan ke luar negeri (offshore) atau ditawarkan dengan tingkat upah yang lebih rendah.
Ford Rekrut Kembali Ratusan Engineer
Fenomena tersebut terlihat pada sejumlah perusahaan besar. Salah satunya adalah Ford, produsen otomotif asal Amerika Serikat.
Ford mengakui bahwa perusahaan sempat terlalu mengandalkan AI dalam proses pengembangan kendaraan. Setelah mengevaluasi kebijakan tersebut, Ford kembali merekrut lebih dari 350 engineer.
Sebagian dari tenaga kerja yang direkrut kembali tersebut merupakan mantan karyawan Ford yang sebelumnya telah terkena PHK.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa AI belum sepenuhnya mampu menggantikan keahlian manusia, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, penilaian teknis, kreativitas, serta pemahaman terhadap persoalan kompleks.
Klarna Akui Penggunaan AI Berlebihan
Fenomena serupa terjadi di Klarna, perusahaan teknologi finansial asal Swedia.
Pada 2024, Klarna memangkas sekitar 1.200 karyawan dan meningkatkan penggunaan AI untuk menggantikan sejumlah pekerjaan. Salah satu penerapannya adalah chatbot yang mengambil alih sebagian tugas sekitar 700 petugas layanan pelanggan.
Penggunaan chatbot memang memberikan sejumlah keuntungan. Waktu layanan pelanggan dapat dipangkas dari sekitar 11 menit menjadi dua menit. Perusahaan juga mengklaim mampu menghemat sekitar 2 juta dollar AS, atau sekitar Rp32,7 miliar.
Namun, penghematan tersebut ternyata tidak otomatis menghasilkan peningkatan produktivitas dan kualitas produk secara keseluruhan.
CEO Klarna, Sebastian Siemiatkowski, kemudian mengakui bahwa perusahaan telah menggunakan AI secara berlebihan.
Klarna kini kembali membuka puluhan posisi baru, dengan fokus pada peningkatan produktivitas sekaligus memperbaiki pengalaman pelanggan.
IBM Tingkatkan Perekrutan
Langkah serupa juga dilakukan IBM.
Setelah sebelumnya melakukan pengurangan ribuan pekerja dan meningkatkan pemanfaatan AI, perusahaan teknologi tersebut berencana meningkatkan perekrutan pekerja entry-level hingga tiga kali lipat pada 2026.
Kebijakan ini menjadi indikasi bahwa perusahaan teknologi besar pun masih membutuhkan tenaga manusia, meskipun investasi terhadap AI terus meningkat.
AI pada akhirnya lebih banyak dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan pekerja, bukan semata-mata sebagai pengganti seluruh tenaga kerja.
Kekhawatiran Pekerja terhadap AI Masih Tinggi
Di tengah perubahan strategi perusahaan, kekhawatiran pekerja terhadap dampak AI terhadap lapangan kerja masih tinggi.
Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan 53 persen warga Amerika Serikat khawatir AI dapat menyebabkan seseorang dalam rumah tangga mereka kehilangan pekerjaan.
Kekhawatiran juga muncul langsung di lingkungan kerja. Laporan Software Finder 2026 mencatat 53 persen pekerja khawatir penggunaan AI akan membuat peran mereka semakin tidak dibutuhkan.
Jackie Swanson dari Gartner menilai, banyak perusahaan sebenarnya telah memiliki peta jalan untuk mengadopsi AI. Persoalannya, strategi tersebut sering kali belum disertai perencanaan yang jelas mengenai dampaknya terhadap pekerja.
Menurutnya, perusahaan perlu lebih terbuka dalam membicarakan bagaimana AI akan memengaruhi karyawan, kecepatan kerja, serta kebutuhan kepemimpinan pada masa mendatang.
Perusahaan Mulai Melibatkan Karyawan
Tidak semua perusahaan memilih PHK sebagai respons terhadap perkembangan AI. Sebagian perusahaan justru mencoba melibatkan pekerja dalam proses transformasi teknologi.
Perusahaan Ironclad, misalnya, menggelar kelas internal untuk mengajarkan karyawan cara menggunakan AI.
Sementara itu, perusahaan teknologi Superhuman memberikan keleluasaan kepada masing-masing tim untuk menentukan perangkat AI yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Chief People Officer Superhuman, Kenny Mendes, mengatakan perusahaan tidak menerapkan penggunaan AI melalui mandat yang sepenuhnya berasal dari manajemen.
Menurutnya, tim yang paling dekat dengan persoalan tertentu justru memiliki pemahaman terbaik mengenai alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pendekatan ini membuat AI tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen untuk memangkas biaya tenaga kerja. Sebaliknya, teknologi tersebut ditempatkan sebagai alat untuk membantu pekerja meningkatkan produktivitas.
Eropa Perketat Perlindungan Pekerja
Perbedaan pendekatan juga terlihat antara Amerika Serikat dan Eropa.
Di Eropa, perusahaan memiliki kewajiban memberikan informasi dan berkonsultasi dengan pekerja sebelum mengambil keputusan yang dapat mengubah pekerjaan mereka.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi pekerja ketika perusahaan melakukan perubahan besar akibat perkembangan teknologi.
Aturan tersebut akan diperketat melalui Directive 2025/2450, yang merevisi ketentuan mengenai European Works Councils. Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan memasukkan aturan tersebut ke dalam hukum nasional masing-masing paling lambat 1 Januari 2028.
Dalam aturan tersebut, konsultasi harus dilakukan dalam waktu yang memadai dan dengan cara yang memungkinkan pekerja melakukan penilaian secara menyeluruh sebelum keputusan perusahaan diambil.
Selain kewajiban konsultasi, regulasi tersebut juga membawa konsekuensi finansial. Negara-negara anggota diwajibkan menerapkan sanksi keuangan yang efektif dan memberikan efek jera.
Besaran sanksi juga mempertimbangkan omzet perusahaan.
Perdebatan AI dan Tenaga Kerja Makin Meluas
Perdebatan mengenai AI dan dunia kerja kini tidak lagi sebatas persoalan seberapa cepat perusahaan mengadopsi teknologi tersebut.
Persoalan yang semakin penting adalah bagaimana perusahaan mengelola dampak AI terhadap pekerja.
Di Amerika Serikat, perdebatan masih banyak berfokus pada apakah pekerja perlu mendapatkan informasi mengenai dampak AI terhadap pekerjaan mereka.
Sementara itu, Eropa mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap kapan perusahaan harus berkonsultasi dengan pekerja, bagaimana konsultasi dilakukan, serta apa konsekuensinya apabila keputusan terkait AI berdampak buruk terhadap tenaga kerja.
Fenomena Ford, Klarna, dan IBM memperlihatkan bahwa mengganti manusia dengan AI tidak selalu menjadi solusi sederhana untuk meningkatkan efisiensi.
Pada akhirnya, perusahaan menghadapi tantangan baru: bukan hanya bagaimana memanfaatkan AI, tetapi juga bagaimana menggabungkan teknologi tersebut dengan keahlian manusia agar produktivitas meningkat tanpa mengorbankan keberlanjutan pekerjaan.
(Sumber : kompas.com)
