JAKARTA — Pabrikan mobil mewah asal Inggris, Jaguar Land Rover (JLR), mengumumkan rencana pemangkasan sekitar 4.000 pekerjaan atau sekitar 10% dari total tenaga kerja globalnya. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah efisiensi perusahaan menghadapi tekanan industri otomotif yang semakin berat.
Keputusan ini diambil di tengah persaingan ketat dengan produsen otomotif asal China yang menawarkan kendaraan dengan harga lebih kompetitif. JLR juga menghadapi dampak serangan siber yang sebelumnya mengganggu operasional perusahaan serta tekanan tarif impor Amerika Serikat (AS) di bawah kebijakan Presiden AS Donald Trump.
Mengutip CNBC International, Senin (7/9/2026), JLR yang kini berada di bawah kepemilikan produsen otomotif India, Tata Motors, menargetkan penghematan biaya sekitar 1,7 miliar poundsterling atau sekitar Rp40,63 triliun dalam dua tahun ke depan.
Perusahaan juga menargetkan penurunan titik impas menjadi sekitar 300.000 kendaraan. CEO JLR PB Balaji mengatakan, perusahaan tengah menyiapkan lima produk baru yang akan diluncurkan dalam 12 bulan ke depan sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan daya saing.
“Industri otomotif menghadapi tantangan signifikan, dengan perubahan teknologi di tengah persaingan yang ketat dan ketidakpastian geopolitik yang sedang berlangsung,” ujar Balaji.
“Sebagai bagian dari transformasi ini, kami akan mengurangi tenaga kerja global kami sekitar 4.000 peran selama dua tahun ke depan. Kami menyadari ini akan menjadi berita yang sulit bagi rekan kerja yang terkena dampak, dan berkomitmen untuk mendukung semua orang dengan kepedulian, keadilan, dan rasa hormat,” lanjutnya.
Menjadi Ujian bagi Pemerintah Inggris
Gelombang efisiensi di JLR menjadi tantangan baru bagi pemerintah Inggris. Industri otomotif negara tersebut sebelumnya juga menghadapi langkah serupa dari sejumlah produsen mobil mewah lainnya, termasuk Aston Martin dan Bentley.
Situasi JLR semakin kompleks setelah perusahaan mengalami serangan siber yang dinilai sebagai salah satu insiden siber paling mahal dalam sejarah Inggris. Gangguan tersebut memberikan tekanan tambahan terhadap operasional dan kondisi keuangan perusahaan.
Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds telah menutup kemungkinan pemerintah memberikan dana talangan kepada JLR. Reynolds dijadwalkan bertemu dengan jajaran eksekutif JLR untuk membahas dampak restrukturisasi, termasuk rencana pengurangan tenaga kerja.
Pemerintah Inggris menyatakan memahami kekhawatiran para pekerja yang terdampak kebijakan tersebut.
“Kami memahami bahwa ini akan menjadi waktu yang tidak pasti dan mengkhawatirkan bagi pekerja yang terkena dampak, keluarga mereka, dan masyarakat luas,” kata juru bicara pemerintah Inggris.
Pemerintah juga menegaskan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menopang industri otomotif nasional, mulai dari pengurangan biaya listrik bagi produsen hingga penyediaan dana modal dan penelitian serta pengembangan (R&D).
Pemerintah Inggris disebut telah menyediakan dana sebesar 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp95,6 triliun untuk mendukung produksi kendaraan tanpa emisi. Selain itu, tersedia pula Hibah Mobil Listrik senilai 2 miliar poundsterling atau sekitar Rp47,8 triliun untuk mendorong masyarakat membeli kendaraan listrik.
Di tengah tekanan yang dialami JLR, saham Tata Motors yang tercatat di bursa Mumbai justru bergerak positif. Saham perusahaan tersebut naik sekitar 0,3% pada Senin dan telah menguat lebih dari 10% sepanjang tahun berjalan.
Volkswagen Juga Pangkas Puluhan Ribu Pekerja
Tekanan terhadap JLR mencerminkan persoalan yang lebih luas di industri otomotif Eropa. Produsen otomotif asal Jerman, Volkswagen, juga tengah menjalankan restrukturisasi besar-besaran dan berencana memangkas sekitar 50.000 pekerjaan tambahan.
Langkah tersebut dilakukan ketika produsen mobil Eropa menghadapi tekanan tarif, perubahan teknologi menuju kendaraan listrik, serta persaingan yang semakin agresif dari merek-merek otomotif China.
Persaingan tersebut tidak hanya terjadi pada produk kendaraan jadi, tetapi juga mulai merambah rantai pasok industri manufaktur Eropa.
300.000 Pekerjaan Manufaktur Eropa Terancam
Asosiasi perdagangan industri Eurometal memperingatkan bahwa industri manufaktur Eropa berpotensi menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin besar apabila Uni Eropa tidak segera mengambil langkah untuk membendung penetrasi produsen komponen asal China ke dalam rantai pasok kawasan tersebut.
Eurometal memperkirakan sekitar 300.000 pekerjaan manufaktur dapat hilang sepanjang sisa 2026 akibat semakin kuatnya tekanan persaingan dari China.
Kekhawatiran tersebut muncul di tengah meningkatnya surplus perdagangan China dengan Uni Eropa yang disebut telah mencapai rekor sekitar 1 miliar euro per hari.
Eurometal berencana menyampaikan kekhawatiran tersebut langsung kepada pembuat kebijakan Uni Eropa di Brussels pada Senin (7/9/2026). Mereka juga menggelar aksi simbolis berupa prosesi membawa 10 peti mati di sekitar kantor pusat Komisi Eropa.
Presiden Eurometal Alexander Julius mengatakan ekspansi China ke dalam rantai pasok global bukanlah sesuatu yang berlangsung secara tersembunyi.
“China tidak merahasiakan apa yang sedang dilakukannya. Hal itu tercantum dalam rencana lima tahunan mereka,” ujar Julius kepada The Guardian.
Menurut dia, China tidak lagi sekadar ingin menjadi pemasok bahan baku, tetapi berupaya menjadi pemasok produk jadi sekaligus mengambil posisi strategis dalam rantai pasok industri utama.
“China tidak ingin menjadi pemasok bahan baku, mereka ingin menjadi pemasok produk jadi. Mereka ingin berada dalam rantai pasok produk-produk utama karena mereka tahu bahwa begitu mereka menguasai rantai pasok, mereka menguasai seluruh rantai nilai,” katanya.
Julius mendesak Komisi Eropa memahami secara menyeluruh dampak ekspor China terhadap industri manufaktur, khususnya pada tingkat komponen.
Menurut dia, persoalan tersebut mencakup berbagai komoditas seperti logam dan bahan kimia yang digunakan dalam sekitar 90% aktivitas manufaktur.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap industri otomotif dan manufaktur Eropa semakin bersifat struktural. Persaingan harga, perubahan teknologi, gangguan rantai pasok, tarif perdagangan, hingga masuknya produk dan komponen China menjadi tantangan besar yang berpotensi berdampak langsung terhadap jutaan pekerja di kawasan tersebut.
(Sumber : CNBC indonesia)
