JAKARTA– Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan serius bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia meskipun perekonomian nasional terus menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat. Kondisi tersebut memunculkan paradoks, di mana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menekan angka pengangguran.
Secara umum, gelombang PHK di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi makroekonomi global, ketatnya persaingan industri, hingga meningkatnya biaya operasional perusahaan. Selain itu, melemahnya permintaan pasar domestik dan lesunya pasar ekspor turut menekan pendapatan perusahaan sehingga banyak pelaku usaha mengambil langkah efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja.
Di sisi lain, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di atas 5 persen dengan realisasi investasi yang terus meningkat hingga mencapai ribuan triliun rupiah. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Fenomena tersebut menjadi perhatian para ekonom karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja. Akibatnya, PHK masih terus terjadi di berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, tekstil, alas kaki, elektronik, hingga ritel dan ekonomi digital.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 88.830 pekerja mengalami PHK sepanjang 2025. Sementara itu, pada periode Januari hingga Mei 2026, tercatat 23.470 pekerja kembali kehilangan pekerjaan.
Jika diakumulasikan sejak 2023, sedikitnya 254.809 pekerja telah terdampak PHK dalam kurun waktu sekitar tiga setengah tahun terakhir.
Besarnya angka PHK tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap dunia usaha masih berlangsung, meskipun sejumlah indikator ekonomi nasional memperlihatkan tren yang positif. Pelaku industri masih dihadapkan pada tantangan berupa perlambatan permintaan, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya tekanan biaya produksi.
Di tengah kondisi tersebut, berbagai kabar mengenai efisiensi perusahaan kembali mencuat, termasuk isu pengurangan karyawan di sejumlah perusahaan teknologi seperti Tokopedia Group dan TikTok. Meski manajemen telah membantah kabar mengenai PHK hingga 90 persen karyawan, perusahaan mengakui tengah melakukan penataan organisasi dan mobilitas internal sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi operasional.
Fenomena tersebut mencerminkan bahwa tekanan bisnis tidak hanya dialami sektor manufaktur, tetapi juga merambah industri digital yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penyerap tenaga kerja baru.
Pengamat menilai pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi yang tercipta lebih berkualitas dan inklusif. Selain menjaga iklim investasi, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri nasional, serta memperkuat program peningkatan keterampilan tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dunia usaha.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari meningkatnya produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari semakin luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.(Sumber : inakoran.com)
