JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kompetensi tenaga kerja nasional melalui sejumlah program peningkatan keterampilan. Program tersebut mencakup pemagangan bagi lulusan baru atau fresh graduate, pendidikan vokasi untuk lulusan SMK, hingga pelatihan ulang atau retraining bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri yang berlangsung cepat.
Menurut Airlangga, kondisi perekonomian Indonesia saat ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja.
“Indonesia tumbuh sebetulnya dalam semester satu di 5,45% dan itu tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Indonesia juga berhasil menjaga pertumbuhan di atas 5% dalam 13 tahun terakhir, dan kemudian kita berhasil menjaga inflasi juga rendah relatif 2,8%. Nah kemudian Bapak Presiden mendorong penguatan SDM,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Magang untuk 150.000 Lulusan Baru
Salah satu program yang disiapkan pemerintah adalah pemagangan bagi sekitar 120.000 hingga 150.000 lulusan baru. Para peserta akan memperoleh pengalaman kerja secara langsung di sektor industri selama enam bulan.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4,14 triliun, termasuk untuk pembayaran upah peserta selama menjalani program pemagangan.
Program ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan baru dengan kebutuhan dunia industri.
Rp2,12 Triliun untuk Pendidikan Vokasi
Selain lulusan perguruan tinggi, pemerintah juga menyasar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui program pendidikan vokasi.
Sekitar 220.000 lulusan SMK ditargetkan mengikuti program tersebut. Pendidikan vokasi diarahkan untuk meningkatkan keterampilan lulusan agar lebih siap memasuki dunia kerja sekaligus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,12 triliun untuk menjalankan program vokasi tersebut.
Jika digabungkan, anggaran untuk program pemagangan dan vokasi mencapai sekitar Rp6,26 triliun.
Korban PHK Didorong Ikuti Retraining
Pemerintah juga menyiapkan program retraining bagi pekerja yang terkena PHK. Melalui pelatihan ulang, para pekerja diharapkan memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Program tersebut tidak hanya diarahkan agar pekerja dapat kembali terserap di pasar kerja domestik, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk bekerja di luar negeri.
Kebijakan ini menjadi penting di tengah perubahan struktur industri yang membuat sejumlah jenis pekerjaan mengalami pergeseran akibat perkembangan teknologi.
AI Jadi Tantangan Baru Dunia Kerja
Airlangga menilai perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu faktor yang akan membawa perubahan besar terhadap berbagai sektor ekonomi.
“AI ini adalah salah satu revolusi industri ke depan. Sesudah industri 4.0 dia lari ke AI dan AI aplikasinya sangat luar biasa di berbagai sektor. Jadi ini beberapa game changer yang ada ke depan,” kata Airlangga.
Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja dinilai tidak dapat dilakukan hanya sekali, melainkan harus berlangsung secara berkelanjutan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
Target 15.000 Tenaga Terampil untuk Industri Semikonduktor
Pemerintah juga mulai memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung pengembangan ekosistem semikonduktor nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Arm Limited, perusahaan yang bergerak di bidang desain semikonduktor. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 15.000 peserta mengikuti pelatihan agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk masuk ke ekosistem industri semikonduktor.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan dunia kerja.
Menurut Haryo, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi faktor penting agar pengembangan kompetensi tenaga kerja dapat berjalan seiring dengan transformasi industri.
“Penguatan SDM harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat keterhubungan antara pendidikan dan dunia industri. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan, tetapi juga perlu memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujar Haryo.
(Sumber : beritasatu.com)
