EkonomiNasional

Kadin Usulkan BPJS Ketenagakerjaan Kelola Dana Cadangan Pesangon, Hindari Tumpang Tindih Program Jaminan Sosial

59
×

Kadin Usulkan BPJS Ketenagakerjaan Kelola Dana Cadangan Pesangon, Hindari Tumpang Tindih Program Jaminan Sosial

Sebarkan artikel ini

Kadin Proposes BPJS Ketenagakerjaan Manage Severance Reserve Funds to Avoid Overlapping Social Security Programs

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang. (DOK. Kadin Indonesia)-Foto ilustrasi AI
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan dilibatkan sebagai pengelola dana cadangan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Usulan tersebut disampaikan untuk menghindari pembentukan lembaga baru sekaligus mencegah tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang selama ini telah berjalan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan lembaga yang sudah memiliki pengalaman dan infrastruktur dalam mengelola perlindungan pekerja sebelum menentukan institusi pengelola dana cadangan pesangon.

Dilansir dari Money, Sarman menyampaikan usulan tersebut seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, pengelolaan dana cadangan pesangon dapat disatukan dengan lembaga yang selama ini telah menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa enggak disatukan saja?” ujar Sarman.

Ia menegaskan, hal terpenting dalam penyusunan kebijakan tersebut adalah memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewajiban antara program perlindungan pekerja yang sudah ada dengan skema dana cadangan pesangon.

“Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Sarman menjelaskan, perusahaan selama ini telah menjalankan kewajiban kepesertaan dalam sejumlah program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

BACA JUGA:  BPJS Ketenagakerjaan 2026: Usia Pensiun 59 Tahun, Iuran 3 Persen, Ini 5 Manfaat dan Cara Klaim Jaminan Pensiun

Karena itu, Kadin meminta pemerintah menyusun regulasi dana cadangan pesangon secara terkoordinasi dengan mempertimbangkan berbagai program yang sudah berjalan.

Selain persoalan lembaga pengelola, kalangan pengusaha juga masih menunggu kejelasan mengenai mekanisme penyetoran dana, besaran kewajiban perusahaan, serta aturan teknis pelaksanaannya.

“Ya, kami kan memang menunggu sosialisasi. Kami juga sedang menunggu juga adanya apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri,” kata Sarman.

Diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ketentuan tersebut mengatur penyediaan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembiayaan untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi PHK. Pengelolaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah, sedangkan pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana tersebut.

BACA JUGA:  Tak Perlu Resign, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cairkan Sebagian Saldo JHT

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan secara resmi lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon. Kementerian Ketenagakerjaan masih mempersiapkan aturan pelaksanaan yang akan mengatur mekanisme pengelolaan dan kewajiban perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa penyusunan ketentuan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian pemenuhan hak pekerja dan kemampuan perusahaan.

Dana Cadangan Pesangon Berbeda dengan JKP

Dalam implementasinya, dana cadangan pesangon memiliki fungsi berbeda dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang selama ini dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Program JKP memberikan perlindungan berupa manfaat uang tunai kepada pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi persyaratan kepesertaan. Besaran manfaat uang tunai JKP adalah 60 persen dari upah selama paling lama enam bulan.

Sementara itu, dana cadangan pesangon ditujukan untuk memastikan tersedianya dana guna memenuhi kewajiban pembayaran pesangon dan hak-hak pekerja lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan ketika terjadi PHK.

Dengan demikian, kedua skema tersebut memiliki tujuan perlindungan yang berbeda meskipun sama-sama berkaitan dengan risiko kehilangan pekerjaan.

BACA JUGA:  110 Ribu Pekerja di Kota Pekalongan Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

KSPSI Juga Usulkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pengelola

Usulan agar BPJS Ketenagakerjaan menjadi pengelola dana cadangan pesangon sebelumnya juga disampaikan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arif Minardi.

Dalam video resminya pada Kamis (18/11/2026), Arif menyarankan pemerintah memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan daripada membentuk lembaga baru khusus untuk mengelola dana tersebut.

Menurut Arif, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki pengalaman, infrastruktur, serta sistem pengelolaan dana dalam penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia menilai pembentukan lembaga baru berpotensi menambah struktur birokrasi dan membuat pengelolaan dana menjadi kurang efektif.

Karena itu, Arif mendorong agar pemerintah mempertimbangkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi pengelola dana cadangan pesangon sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial pekerja yang sudah tersedia.

Munculnya usulan dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja tersebut menempatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu alternatif lembaga pengelola yang perlu dipertimbangkan pemerintah.

Namun, kepastian mengenai institusi pengelola, mekanisme iuran atau penyetoran, tata kelola investasi, hingga jaminan keamanan dana masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah.***(Sumber : bsinews.id)