Penetapan UMP Sumut 2027 tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta aspirasi dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh.
Bobby Nasution mengatakan, penetapan upah minimum tersebut telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan pengupahan.
Dalam pembahasannya, pemerintah juga memperhatikan berbagai masukan dari anggota Dewan Pengupahan Daerah Sumut yang terdiri dari unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja/serikat buruh.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000 atau meningkat Rp181.001 dari tahun sebelumnya.
Adapun perhitungan kenaikan UMP menggunakan formula inflasi sebesar 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen dengan faktor alfa sebesar 0,6045.
Dari perhitungan tersebut diperoleh persentase kenaikan UMP Sumut 2027 sebesar 5,61 persen.
“Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Bobby Nasution, Jumat (20/11/2026), di Medan.
Bupati dan Wali Kota Diminta Segera Usulkan UMK 2027
Selain menetapkan UMP, Bobby Nasution juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2027 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.
Rekomendasi tersebut harus disusun dengan mengacu pada UMP Sumut 2027 yang telah ditetapkan serta berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.
Bobby menegaskan, seluruh rekomendasi UMK dan UMSK Tahun 2027 harus sudah disampaikan paling lambat pada 25 November 2026.
Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki waktu untuk menyelesaikan pembahasan bersama unsur terkait sebelum menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Mengacu pada Regulasi Pengupahan Terbaru
Penetapan UMP Sumut 2027 mengacu pada sejumlah regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, penetapan tersebut juga memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
Penetapan UMP Sumut 2027 ini menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan besaran UMK dan UMSK di wilayah masing-masing untuk tahun mendatang.
Perhatian selanjutnya tertuju pada besaran UMK dan UMSK 2027 yang akan direkomendasikan masing-masing daerah, serta bagaimana hasil penetapannya mengakomodasi kebutuhan pekerja dan kemampuan dunia usaha.
Data UMP Sumatera Utara
| Keterangan | Besaran |
|---|---|
| UMP 2026 | Rp3.228.949 |
| UMP 2027 | Rp3.410.000 |
| Kenaikan nominal | Rp181.001 |
| Persentase kenaikan | 5,61% |
| Inflasi | 2,71% |
| Pertumbuhan ekonomi | 4,79% |
| Faktor alfa | 0,6045 |
| Batas rekomendasi UMK/UMSK | 25 November 2026 |











