Kenaikan UMP DIY 2027 tersebut menjadi salah satu kenaikan tertinggi dalam empat tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah daerah mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti, mengatakan penetapan UMP 2027 dilakukan setelah melalui pembahasan panjang di Dewan Pengupahan DIY. Proses tersebut melibatkan unsur pemerintah, perwakilan pekerja, dan pengusaha yang memiliki pandangan berbeda mengenai besaran kenaikan upah.
“Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan upah minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur, yaitu Rp2,72 juta,” kata Ni Made, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, angka yang ditetapkan merupakan hasil kompromi untuk mengakomodasi aspirasi pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan perusahaan menghadapi tekanan ekonomi.
Ia menjelaskan, penghitungan kenaikan UMP mempertimbangkan sejumlah komponen, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor alfa. Penetapan tersebut juga mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Ni Made menyebut DIY memperoleh angka KHL sebesar 56,31 persen. Namun, Pemda DIY masih membutuhkan penjelasan lebih terperinci mengenai indikator dan formula yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran KHL tersebut.
“Kalau mengacu kepada KHL, kita bisa mengikuti di 56,31%. Ini yang mungkin juga kita perlu tahu dari mekanisme atau indikator atau formulanya untuk menghitung KHL dari Kemenaker itu seperti apa,” ujarnya.
Tiga Sektor Mendapat UMSP DIY 2027
Selain menetapkan UMP, Dewan Pengupahan DIY juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha. Penetapan upah sektoral tersebut mempertimbangkan karakteristik pekerjaan khusus serta tingkat risiko pekerjaan.
Berikut rincian UMSP DIY 2027:
- Sektor akomodasi dan makan minum: Rp2,74 juta. Berlaku untuk subsektor hotel bintang tiga, empat, dan lima serta penyediaan makanan di bangunan tetap.
- Sektor konstruksi: Rp2,74 juta. Mencakup konstruksi gedung hunian, gedung perkantoran, serta pembangunan jalan dan rel.
- Sektor telekomunikasi dan teknologi informasi: Rp2,73 juta. Meliputi pemrograman komputer, konsultasi komputer, infrastruktur komputasi, pengolahan data, hosting, dan jasa informasi lainnya.
Penetapan upah minimum sektoral tersebut didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta kajian akademisi yang tergabung dalam Dewan Pengupahan DIY.
Pemda DIY Ingatkan Risiko PHK
Di tengah kenaikan UMP yang mencapai 12,72 persen, Pemda DIY mengingatkan pentingnya menjaga iklim usaha agar kebijakan pengupahan tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi perusahaan.
Pemerintah daerah berharap kenaikan upah dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha sehingga tidak berdampak pada pengurangan tenaga kerja maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ni Made mengakui pembahasan penetapan upah berlangsung alot karena pemerintah harus mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha.
“Ini adalah kompromi. Kita harus mengadopsi semua suara masyarakat, suara pekerja dengan suara pengusaha,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemda DIY akan mengupayakan berbagai langkah, termasuk memberikan kemudahan berusaha dan memperkuat koordinasi dengan asosiasi pengusaha.
Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum guna memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai ketentuan yang berlaku.
Berlaku bagi Pekerja dengan Masa Kerja di Bawah Satu Tahun
UMP dan UMSP DIY 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang wajib disusun serta diterapkan oleh perusahaan.
Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 di wilayah DIY dijadwalkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
Proses penetapan UMK akan dilakukan melalui pembahasan di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta rekomendasi Dewan Pengupahan setempat. (Sumber : beritasatu.com)











