Daerah

UMK Jember 2027: Buruh Usulkan Kenaikan 15 Persen, Apindo Hanya 6,07 Persen

31
×

UMK Jember 2027: Buruh Usulkan Kenaikan 15 Persen, Apindo Hanya 6,07 Persen

Sebarkan artikel ini

Jember 2027 Minimum Wage: Workers Propose a 15% Increase, While Apindo Seeks Only 6.07%

JEMBER – Perbedaan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember 2027 antara kalangan pengusaha dan buruh mewarnai rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depeka) Jember. Pembahasan yang berlangsung hingga lewat tengah malam itu menghasilkan sejumlah usulan kenaikan upah dengan besaran yang berbeda dari masing-masing unsur.

Dalam rapat pleno yang digelar di Aula Bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jumat (20/11/2026), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kenaikan UMK sebesar 6,07 persen. Sementara itu, unsur buruh melalui Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) bersama SP. Bun mengajukan kenaikan sebesar 15 persen. Adapun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengusulkan kenaikan sebesar 12,5 persen.

Rapat dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 00.30 WIB. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam berita acara yang akan disampaikan kepada Bupati Jember sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur.

Apindo Usulkan UMK Jember Sekitar Rp3,19 Juta

Perwakilan Apindo Jember, Drs. Imam MM, yang menjabat sebagai Humas dan Organisasi Apindo, mengatakan perbedaan usulan dalam forum pengupahan merupakan hal yang wajar. Menurutnya, setiap unsur memiliki tanggung jawab organisasi untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.

BACA JUGA:  Jelang HUT ke-24, DYK Nunukan Gelar Bakti Sosial di Panti Anak Gabriel Manek

Meski demikian, Imam menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pengusaha dan pekerja agar iklim investasi di Kabupaten Jember tetap kondusif dan mampu mendukung perkembangan ekonomi daerah.

Dalam pembahasan tersebut, Apindo mengusulkan penggunaan nilai alfa sebesar 0,50 dengan estimasi UMK Jember 2027 sekitar Rp3.194.000.

Nilai tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp182.000 dibandingkan UMK 2026, atau setara dengan 6,07 persen. Persentase kenaikan ini sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan UMK tahun sebelumnya yang disebut mencapai sekitar 6,11 persen.

Imam menegaskan bahwa Apindo akan mengikuti keputusan pemerintah terkait penetapan UMK 2027, termasuk apabila nantinya nilai yang ditetapkan gubernur berbeda dari usulan pengusaha.

“Berapapun penetapan dari gubernur, nanti itu kita tunduk patuh. Kita harus lakukan supaya aplikasi daripada keputusan gubernur itu betul-betul dilaksanakan oleh para pengusaha dan ujung-ujungnya kepada pekerja dan buruh itu bisa ada peningkatan kesejahteraan,” kata Imam.

Sarbumusi dan SP. Bun Perjuangkan Kenaikan 15 Persen

Di sisi lain, kalangan buruh mengajukan kenaikan UMK Jember 2027 dengan persentase lebih tinggi. Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember, Umar Faruq, mengatakan perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya menjadi salah satu alasan pembahasan berlangsung cukup panjang.

BACA JUGA:  Polresta Yogyakarta Usut Dugaan Pungli dan Permintaan Jatah Makan terhadap Pemilik Food Truck di Alun-Alun Kidul

Sarbumusi bersama SP. Bun mengusulkan kenaikan UMK sebesar 15 persen. Sementara itu, SPSI mengajukan usulan kenaikan sebesar 12,5 persen.

Menurut Umar, peningkatan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya, sehingga kenaikan yang ditetapkan nantinya benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan buruh.

“Kami menginginkan kesejahteraan yang sebenar-benarnya sejahtera bagi buruh dan keluarganya,” ujar Umar Faruq.

Ia juga menyoroti posisi Kabupaten Jember dalam perkembangan ekonomi daerah di Jawa Timur. Menurutnya, Jember berada di posisi ketiga berdasarkan urutan kemajuan daerah setelah Malang. Namun, dari sisi besaran UMK pada 2026, Jember masih berada di urutan ke-16 di Jawa Timur.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan kalangan buruh dalam mendorong kenaikan UMK 2027 agar lebih signifikan.

“Harapannya tentunya perubahan UMK ini tentunya kenaikan yang signifikan ya. Kami memberikan otoritas penuh kepada gubernur untuk menetapkan sesuai dengan berita acara yang telah disepakati bersama,” tegas Umar.

Hasil Pleno Menunggu Pengesahan Bupati

BACA JUGA:  Kasus Merpati Airlines Jadi Sorotan, Dana Cadangan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dinilai Belum Menjamin Hak Buruh

Setelah melalui pembahasan hingga dini hari, berita acara hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Jember telah ditandatangani oleh unsur yang terlibat. Selanjutnya, dokumen tersebut menunggu tanda tangan Bupati Jember sebelum diteruskan sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur.

Penetapan UMK Jember 2027 selanjutnya menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur dengan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan pemerintah kabupaten.

Umar Faruq berharap keputusan gubernur nantinya dapat mengakomodasi aspirasi pekerja sekaligus menjadi dasar bagi seluruh perusahaan di Jember dalam melaksanakan pembayaran upah minimum.

UMK 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Kalangan buruh berharap seluruh pengusaha mematuhi ketentuan tersebut agar kenaikan upah dapat terlaksana dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja tanpa mengabaikan kondisi perekonomian daerah.

Dengan adanya tiga usulan berbeda, yakni 6,07 persen dari Apindo, 12,5 persen dari SPSI, serta 15 persen dari Sarbumusi dan SP. Bun, keputusan akhir penetapan UMK Jember 2027 kini menunggu proses rekomendasi dan keputusan Gubernur Jawa Timur (Sumber: Radarbangsa.co.id)